“Begini pertama memang indeks harga saham gabungan kita ini menurun, tapi menurunnya bukan di Indonesia saja,” kata Rosan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/3/2025).
Menurutnya di hampir seluruh emerging market dan negara ASEAN memang sedang mengalami penurunan.
Kedua, lanjut Rosan, mulai Senin kemarin, IHSG juga mulai kembali rebound, bahkan harga saham perbankan yang tergabung di Danantara juga menanjak naik. Bahkan di atas pada harga saat peluncuran Danantara itu.
“Ketiga, kita tidak khawatir, kenapa? karena fundamental dari perusahaan-perusahaan kita, bank-bank kita itu sangat baik, sangat kuat. Jadi kita percaya semua ini dengan fundamental. Bapak presiden pun tadi membicarakan seperti ini juga. Beliau percaya pada fundamental kita kuat,” ucapnya.
Menurut Rosan, jika IHSG turun karena persepsi dan teknikal merupakan hal yang wajar dalam pergerakan harga saham. Namun ia tidak khawatir karena perusahaan BUMN yang tergabung di Danantara saat ini masih memiliki fundamental yang baik.
“Kita meyakini ini akan terus meningkat valuasinya, market cap-nya dari perusahaan kita yang ada di Indonesia. Jadi kita lihat sekarang sudah mulai rebound, mulai kembali baik. Kenapa? karena fundamental perusahaan kita sangat baik,” sebut Rosan.
“Adapun ruas backbone yakni dari Lampung hingga Medan, diperlukan pembangunan ruas jalan tol Jambi Rengat, ruas jalan tol Rengat Pekanbaru, ruas tol Dumai Rantau Prapat, dan ruas tol Rantau Prapat di Kisaran,” ungkap Budi Harto dalam RDPU bersama Komisi VI DPR, Rabu (5/3/2025).
Budi Harto mengungkapkan total investasi yang diperlukan untuk membangun ruas tol backbone ini adalah Rp 160,7 triliun untuk 667 kilometer (Km).
Berikut rinciannya:
Pembangunan ruas Jambi – Rengat sepanjang 198 km dengan nilai investasi Rp49,603 triliun yang diperkirakan selesai 2029
Pembangunan ruas Rengat – Pekanbaru sepanjang 176 km dengan nilai investasi Rp41,385 triliun yang diperkirakan selesai 2029
Pembangunan ruas Dumai – Sp Sigambal – Rantau Prapat sepanjang 181 km dengan nilai investasi Rp44,252 triliun dan diperkirakan selesai 2031
Pembangunan ruas Rantau Prapat – Kisaran 112 Km dengan nilai investasi Rp25,463 triliun yang diperkirakan selesai 2031.
Pada kesempatan itu dia mengatakan, pembangunan ruas backbone dari Lampung hingga Medan tersebut dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan dampak sosial khususnya nilai tambah bagi masyarakat.
Namun, imbuh dia, hingga saat ini skema pengusahaan keempat ruas tersebut belum ditentukan apakah akan menggunakan skema tarif, skema pembayaran berkala berbasis layanan, skema dukungan konstruksi, atau skema alternatif lainnya.
“Sehingga Hutama Karya meminta dukungan DPR terhadap keberlanjutan pembangunan jalan tol Trans Sumatra, khususnya agar tetapnya ketersambungan dari Kota Lampung hingga Kota Medan,” sebut Budi Harto.
Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang ±1.235 km, termasuk dengan jalan tol dukungan konstruksi. Untuk ruas tol Konstruksi 356 km dan 879 km ruas tol Operasi. Berikut daftarnya:
Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (140 km)
Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189 km)
Tol Palembang – Indralaya (22 km), Tol Medan – Binjai (17 km)*
Tol Pekanbaru – Dumai (132 km)
Tol Sigli Banda Aceh Seksi 2 – 6 (49 km)
Tol Binjai – Langsa Seksi Binjai – Tanjung Pura (38 km)
Tol Bengkulu – Taba Penanjung (17 km)
Tol Pekanbaru – Bangkinang (31 km)
Tol Bangkinang – XIII Koto Kampar (25 km)
Tol Indralaya – Prabumulih (64 km)
Tol Indrapura – Kisaran (48 km)
Tol Indrapura – Tebing Tinggi – Seberlawan – Sinaksak (74 km)
Tol Bayung Lencir – Tempino (34 km)
Sedangkan yang sudah rampung dan siap diresmikan tahun 2025 ini:
Tol Sigli Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji-Seulimeum (23,9 Km)
Tol Binjai-Langsa Seksi 3 Tanjung Pura-Pangkalan Brandan (19,1 Km)
Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat sebagian Seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura (10,1 Km) (Dikelola oleh Anak Usaha Hutama Karya)
Tol Pekanbaru-Padang Seksi 1 Padang-Sicincin (36 Km)
“Itu sedang dikonfirmasi tentunya, siapa orangnya belum bisa dipastikan nanti presiden akan menilai,” kata dia usai Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (5/3/2025).
Namun Dony menjelaskan bahwa Danantara membuka peluang adanya penasehat level dunia yang masuk dalam struktur.
“Karena kan memang kita mengharapkan mereka meng-advice sesuai dengan expertise-nya kemampuan mereka ada yang bidang investment, risk management, macam-macam,” sebutnya.
Dony memastikan jika ada tokoh global duduk di dewan penasehat, daftar namanya akan diberikan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto. Hanya saja ia belum mau membocorkan siapa saja tokoh global yang dimaksud.
“Termasuk beberapa (disampaikan ke Presiden Prabowo) tetapi yang pasti nanti teman-teman akan melihat bahwa semuanya adalah para profesional top yang bergabung dengan Danantara. Karena mereka juga ingin bagian daripada pengabdian, terutama yang sudah memang CEO-CEO yang sudah senior dan bagus,” kata Dony.
“Mereka ingin berkontribusi, memberikan suatu yang terbaik buat Indonesia,” sambungnya.
Sementara itu Ketua Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengisi struktur Danantara. Menurut Rosan, Prabowo meminta agar tidak ada orang-orang titipan.
“Bapak presiden menyampaikan kepada kami, pilihkan orang-orang yang terbaik di dalam tim Danantara ini. Tidak boleh ada titipan-titipan, pilih yang terbaik, tidak hanya di Indonesia namun juga di dunia,” ucapnya.
Rosan juga menyebut nama-nama itu juga sudah dipaparkan langsung kepada Prabowo.
“Kami berikan juga tadi besarta CV-nya, karena ini benar-benar harus nama yang reputable, yang baik, dan tentunya berintegritas tinggi. Jadi itu yang kita laporkan,” sebut Rosan.
Rosan pun menjamin nama-nama yang dipilih juga memiliki track record yang bersih, dan memiliki expertise di bidangnya. Nantinya setelah diumumkan yang rencananya minggu depan ini, masyarakat bisa langsung melihat track recordnya secara terbuka. Hanya saja Rosan belum bisa membocorkan nama-nama yang akan mengurusi Danantara ini.
Ia menjabarkan bahwa ada beberapa versi data PHK yang dilaporkan, seperti KSPN mencatatn ada 61.000 pekerja dari awal Januari – April 2025, kemudian APINDO kurang lebih sekitar 73.000 kasus dari Januari – Maret 2025. Sedangkan Kementerian Ketenagakerjaan hanya 26.455 kasus hingga Mei 2025.
“Terlepas dari data yang berbeda itu, bahwa fakta di lapangan banyak pengusaha, banyak manajemen dimana ketika perusahaan melakukan PHK, efisiensi, bahkan penutupan pabrik mereka tidak mau, mereka keberatan untuk di-exposed,” kata Ristadi, dalam konferensi pers, Jumat (30/5/2025).
Alasannya, lanjut Ristadi, perusahaan disebut mau menjaga trust perbankan, trust buyer, dan citra bisnisnya.
“Dengan demikian kami meyakini bahwa jumlah PHK yang sebetulnya terjadi itu jauh lebih besar dari data-data yang kami sebutkan itu,” kata Ristadi.
Ia pun belum bisa memprediksi berapa angka riil jumlah PHK yang terjadi saat ini. Pasalnya banyak perusahaan juga yang tidak tergabung dalam asosiasi pengusaha, begitu juga dengan serikat pekerja. Saat ini anggota serikat buruh juga juga hanya 5% dari total jumlah tenaga kerja di Indonesia yang mencapai 142 juta orang baik pekerja formal maupun informal.
“Anggota serikat pekerja sekitar 3 – 4 juta masih sangat kecil, artinya ada wilayah ada ceruk kurang lebih sekitar 90% yang di luar jangkauan kami serikat pekerja. Saya kira di APINDO juga mengalami hambatan yang tidak jauh berbeda,” kata Ristadi.
Sayangnya, menurut Ristadi respons pemerintah saat ini masih datar merespons banyaknya PHK yang terjadi saat ini. Selain itu pemerintah juga kurang mendapatkan data yang akurat terkait angka PHK yang terjadi saat ini, melihat Kemenaker hanya mencatat sekitar 26.000 orang.
Untuk itu ia meminta agar pemerintah mampu mengerahkan sumber dayanya untuk mendapatkan data PHK yang riil saat ini.
“Pemerintah kan mempunyai infrastruktur pegawai yang merata di di kabupaten – kota di seluruh Indonesia, jika kemudian itu secara serius digerakan pemerintah pusat, pegawai-pegawai Disnaker itu turun ke lapangan, ke sentra industri untuk melakukan pendataan, sehingga pemerintah akan mendapatkan data yang jauh lebih besar dari pada yang kami umumkan,” kata Ristadi.
Aksi premanisme, menurut JK, bukan hanya soal kejahatan tapi mencerminkan kondisi perekonomian yang sedang terpuruk.
“Sebab besarnya adalah, ekonomi, mereka tidak kerja. Coba kalau mereka kerja, mana dia mau pergi palak-palak orang di pasar?,” ujarnya.
Menurutnya, perlambatan ekonomi Indonesia menyebabkan siklus negatif. Mulai dari penurunan daya beli yang menyebabkan produksi yang berkurang dan menyebabkan gelombang PHK.
“Daya beli turun, karena banyak PHK, dagang kurang baik, orang tidak ke restoran, orang tidak belanja, orang tidak beli mobil. Terjadi penurunan daya beli, kemampuan. Banyak anak yang tidak bisa bayar SPP-nya, karena orang tuanya mungkin PHK, itu efeknya berluas,” ujarnya.
JK menilai memberantas premanisme tidak cukup hanya dengan penegakan hukum saja. Namun juga harus dilakukan perbaikan kondisi ekonomi agar masyarakat mendapat penghasilan dari pekerjaan yang layak.
“Maka dua-duanya kita harus atasi. Perbaikan ekonomi, efektifkan bangsa. Kemudian tentu, masalah kriminal harus diatasi,” ujarnya.
Dalam RUPTL terbaru tersebut, pemerintah menargetkan mayoritas tambahan pembangkit listrik baru berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT), yakni total mencapai 76% dari jumlah tambahan kapasitas pembangkit listrik baru yang akan dibangun sampai 2034.
Dari rencana tambahan pembangkit listrik baru yang akan dibangun sebesar 69,5 Giga Watt (GW), 76% berasal dari EBT, terdiri dari 42,6 GW berasal dari pembangkit listrik berbasis EBT atau setara 61%, dan 10,3 GW atau setara 15% dari sistem penyimpanan (storage) baterai dari sumber energi terbarukan, seperti PLTA Pumped Storage dan baterai.
Besarnya proyek pembangkit listrik berbasis EBT tersebut, akan membuat rekam jejak Indonesia dalam membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik berbasis EBT ini disorot dan menjadi perhatian khusus, utamanya bagi lembaga atau instansi pembiayaan.
Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang mengatakan, rekam jejak Indonesia, khususnya dalam proyek energi baru terbarukan, merupakan salah satu pertimbangan lembaga pendanaan untuk bisa menaruh investasinya pada proyek baru di Tanah Air.
“Awalnya dari BBM, batu bara, gas. Jadi, kembali lagi, selain tadi yang saya sebutkan, untuk memitigasi risiko-risiko, perlunya adanya semacam rekam jejak atau track record,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, dikutip Rabu (28/5/2025).
Dia mengatakan, lembaga pendanaan akan sangat mengedepankan faktor kesuksesan pada proyek EBT yang sudah berjalan di dalam negeri.
“Kita lihat ada beberapa sukses faktor, kemarin kita lihat setelah melalui berbagai macam tantangan, tapi akhirnya proyek floating solar pertama sudah berhasil dilakukan di Indonesia dan cukup besar ya, cirata. Jadi, itu menjadi sukses faktor yang tentunya menimbulkan dari sisi lembaga pendanaan melihat bahwa ini perlu direplikasi,” tambahnya.
Dengan begitu, kesuksesan proyek EBT yang akan berjalan nantinya menjadi salah satu nilai tambah untuk bisa memikat calon investor untuk membangun lebih banyak proyek EBT dalam negeri.
“Karena kita tahu potensi solar, potensi angin, potensi angin, matahari itu masih tersebar cukup banyak di Indonesia. Tapi kembali lagi, kita melihat ada beberapa faktor yang penting bahwa track record itu ada, itu rekam jejak itu bisa terjadi,” imbuhnya.
“Jadi, ini menurut saya rekam jejak juga penting. Track record supaya ini bisa dibangun terus dan bukan hanya rencana, tapi memang EBT ini kelihatan progresnya. Bisa di-tracking,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa RUPTL terbaru tersebut membuka peluang investasi hingga mencapai Rp 2.967,4 triliun hingga 2034. Investasi tersebut terbagi ke dalam beberapa sektor.
“Peluang investasi dari periode 2025 sampai 2034 adalah sebesar Rp 2.967,4 triliun,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers terkait RUPTL PLN 2025-2034 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Ia pun memerinci, investasi tersebut mencakup pembangunan pembangkit listrik dengan nilai Rp 2.133,7 triliun, kemudian penyaluran seperti untuk transmisi, gardu induk, distribusi dan listrik desa sebesar Rp 565,3 triliun dan lainnya sebesar Rp 268,4 triliun.
Bahlil membeberkan, pada periode 2025-2029 total investasi yang dibutuhkan diproyeksikan akan mencapai Rp 1.173,94 triliun, sementara itu pada periode kedua yakni pada 2030-2034 diperkirakan mencapai Rp 1.793,48 triliun.
“Memang harus dua kali. Supaya ada kesinambungan gak boleh dirubah. Kenapa ini kita breakdown supaya gak tumpang tindih agar tidak ada pesan-pesan di belakang meja,” kata dia.
Dari sisi investasi di sektor pembangkit listrik sebesar Rp 2.133,7 triliun, akan didominasi oleh produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) dengan porsi sekitar 73% atau senilai Rp 1.566,1 triliun. Dari angka tersebut, porsi EBT sebesar Rp 1.341,8 triliun dan Non-EBT sebesar Rp 224,3 triliun.
“Dari situ kita lihat investasinya khusus pembangkit IPP-nya Rp 1.566,1 triliun ini yang investasi swasta. PLN Rp 567,6 triliun,” ungkapnya.
“Jadi melalui kepemimpinan ASEAN di Malaysia, Perdana Menteri Malaysia atas nama ASEAN meminta untuk ada pertemuan antara ASEAN dengan Amerika Serikat,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Grand Hyatt Hotel, Kuala Lumpur, Senin (26/5/2025).
Perlu diketahui, Malaysia saat ini menjabat sebagai ketua ASEAN.
Lantas bagaimana dengan sikap Indonesia?
Seperti diketahui Indonesia memilih untuk melalukan negoisasi dengan Amerika Serikat imbas penerapan tarif importasi. Bahkan Indonesia juga sudah mengirimkan Tim Negoisasi ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga hartarto, menjelaskan bahwa hal itu tidak akan mengubah sikap Indonesia untuk melakukan negoisasi dengan Amerika Serikat.
Menurutnya sikap yang diambil pemimpin keketuaan ASEAN itu merupakan sikap multilateral, dan tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh masing-masing negara ASEAN.
“Jadi keputusan daripada ASEAN sendiri untuk melakukan engagement, jadi engage berarti melalukan pembicaraan secara terbuka,” kata Airlangga, di Grand Hyatt Hotel, Kuala Lumpur, Senin (26/5/2025).
Selain itu menurutnya masing-masing negara ASEAN juga sudah bicara secara bilateral, yakni pembicaraan antara Amerika Serikat dengan masing-masing mitra dagangnya.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan sikap geopolitik Indonesia juga non-blok atau tidak memihak. Sehingga Indonesia tidak memihak dengan negara manapun, termasuk dengan China.
“Jadi pertama, Indonesia itu kan salah satu pendiri Asia Afrika. Jadi dari awal kita sudah negara non-align, non-block. Dan kemarin dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Cina juga diapresiasi dan juga diperingati 70 tahun non-block,” kata Airlangga.
“Sehingga non-align ini menjadi dasar daripada Indonesia melakukan diplomasi dan juga perjanjian perdagangan. Dari pihak Amerika Serikat sendiri tidak membatasi. Jadi dalam pembicaraan dengan Amerika, kita hanya bicara bilateral. Indonesia dengan Amerika Serikat tidak membicarakan negara ketiga yang lain,” tambahnya.
Pada pekan pendek ini, posisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di resistance, memicu rawan profit taking jangka pendek setelah naik lebih dari 10% dalam sebulan.
Secara teknikal, IHSG sedang menguji resistance MA200 daily, jika tidak mampu menembus level 7300 ada potensi berbalik arah, paling tidak bisa ke support terdekat di level 6900 – 7000.
Dalam sepekan lalu banyak sentimen positif yang diterima pasar membuat pergerakannya ditutup Happy Weekend. Mulai dari asing yang kembali lagi mencatat net buy sebanyak Rp5 triliun dalam sebulan di pasar reguler, rupiah yang menguat dengan cepat ke level Rp16.200/US$ lagi, kabar terbaru dari Danantara yang lebih serius membuat ekosistem BUMN lebih sehat, sampai suku bunga acuan BI telah dipangkas.
Tak hanya BI, dari kawasan regional, bank sentral China dan Australia juga kompak memangkas suku bunga. Nampaknya sentimen ini masih akan ada efeknya di pekan depan.
Selain cut rate, sentiimen positif datang dari JPMorgan dalam laporan terbarunya per 19 Mei 2025 yang menulis pasar saham emerging market menjadi Overweight dari sebelum Neutral.
Hanya saja, pelaku pasar juga menimbang volatilitas yang bisa lebih kencang karena di akhir pekan Trump kembali berulah dengan ancaman tarif ke Uni Eropa sampai 50% akibat negosiasi yang buntu, serta tarif sampai 25% untuk produk Apple dan Samsung.
Ditambah, pasar obligasi di AS mengalami aksi jual besar-besaran seiring dengan yield US Treasury atau surat utang acuan AS tenor 10 tahun mengalami kenaikan sampai lebih dari 4,5% pada pekan lalu. Bahkan pada 22 Mei lalu untuk tenor 30 tahun sempat melonjak ke level 5,15% secara intraday, menandai posisi tertinggi sejak Oktober 2023.
Sementara itu, pemegang surat utang terbesar AS, negeri bunga Sakura juga tengah mengalami masalah dalam negeri yaitu krisis obligasi juga. Jepang mengalami inflasi yang semakin memanas dan tren kenaikan suku bunga. Jepang memiliki arah fiskal dan moneter yang beda dengan negara lain yang mengharapkan penurunan suku bunga. Ini memicu risiko carry trade kembali muncul dan bisa saja Jepang akan menjual sebagian UST untuk memperbaiki kondisi dalam negeri-nya.
China yang sebelumnya merupakan pemegang UST terbesar kedua, terpantau juga menjual besar-besaran dan posisinya bergeser di urutan ketiga. Hal ini patut diantisipasi sebagai risiko yang mempengaruhi pasar pekan depan.
Beralih soal data, ada beberapa yang dinantikan rilisnya dan cukup penting diperhatikan karena bisa menjadi penggerak pasar ke depannya.
Dari eksternal, ada data penting terkait risalah the Fed yang akan diumumkan pada 29 Mei waktu Indonesia. Sayangnya, market kita sudah libur, jadi potensi akan direspon setelah libur panjang.
Meski begitu, jika ada prediksi yang lebih hawkis harus diantisipasi, karena sikap pasar yang forward looking akan membuat pelaku pasar cenderung wait and see, sehingga volititas bisa lebih kencang.
Sementara itu data dari internal setidaknya akan ada kabar positif dari pengumuman sejumlah insentif ekonomi untuk kuartal II tahun 2025. Insentif tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah di bulan Juni-Juli 2025.
Lebih lanjut, Pemerintah telah menyiapkan 6 Paket Stimulus berbasis konsumsi domestik, dengan fokus pada peningkatan aktivitas masyarakat di sektor transportasi, energi, hingga bantuan sosial.
Secara keseluruhan, kami melihat masih banyak sentimen positif di dalam negeri, tetapi pelaku pasar juga masih menimbang risiko dari eksternal dan risiko dari rawan profit taking memicu koreksi nromal juga bisa terjadi karena ada antisipasi IHSG di resistance dan libur panjang, biasanya untuk dana cair dibutuhkan T+2, jadi perdagangan Senin besok (26/5/2025) akan cukup menjadi penentu penutupan IHSG di pekan terakhir bulan Mei.
Departemen Kehakiman AS dan Komisi Perdagangan Federal (FTC) pada hari Kamis (22/5/2025) lalu mengajukan pernyataan minat dalam kasus Texas dan 12 negara bagian lainnya terhadap BlackRock dan investor besar lainnya Vanguard dan State Street Global (SSGA).
Negara-negara bagian tersebut mengklaim perusahaan tersebut menggunakan kepemilikan substansial mereka di perusahaan batu bara AS untuk mencegah persaingan.
BlackRock menilai, hal itu bisa berdampak pada terganggunya kemandirian energi AS karena tuduhan tersebut tidak berdasar dan bisa merusak tujuan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
“Seperti yang kami jelaskan dalam mosi penolakan sebelumnya, kasus ini mencoba menulis ulang undang-undang anti monopoli dan didasarkan pada teori yang tidak masuk akal bahwa perusahaan batu bara berkonspirasi dengan pemegang saham mereka untuk mengurangi produksi batu bara,” kata BlackRock dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters, Sabtu (24/5/2025).
Manajer aset multinasional tersebut mengatakan pemerintah AS memaksa perusahaan untuk lepas dari perusahaan batu bara. Hal itu dinilai bisa merusak kemampuan perusahaan untuk mengakses modal dan investasi dalam bisnis.
Lebih parah lagi, perusahaan tersebut mengatakan hal itu bisa berdampak pada melonjaknya harga energi.
Perusahaan investasi multinasional lainnya seperti SSGA dan Vanguard juga memiliki interpretasi serupa. Perusahaan tersebut menyebut kasus tersebut tidak berdasar.
“Kami berharap dapat menyajikan fakta melalui proses hukum. Pengajuan tambahan tidak mengubah penilaian kami,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Begitupun Vanguard, perusahaan tersebut menilai bahwa mereka memprihatinkan banyak interpretasi hukum yang dipromosikan oleh lembaga tersebut.
Kendati demikian, perusahaan tetap menghargai undang-undang anti monopoli mendukung investasi dana pasif, advokasi pemegang saham untuk tata kelola perusahaan yang lebih baik, dan investasi aktif yang tidak merugikan persaingan.
“Fakta menunjukkan Vanguard telah bertahan dengan baik dalam konstruksi ini,” katanya.
Di samping itu lanjut Permana, asuransi syariah harus mampu menyasar segmen market syariah bagi kalangan menengah di Indonesia.
“Kalau kita bisa penetrate middle segmen dari masyarakat Indonesia di mana itu merupakan segmennya syariah maka dipastikan asuransi syariah bisa lebih maju,” ujar dia dalam Indonesia Insurance Summit (IIS) 2025, Kamis (23/5/2025).
Dia menyampaikan saat ini penetrasi asuransi syariah di Indonesia masih terbilang rendah. Sehingga tantangan ini bisa dimanfaatkan sebagai peluang bagi para pelaku industri.
“Kalau kita mengacu kepada bahwa penetrasi asuransi masih sangat rendah, menurut saya, peluang masih tinggi. Bagaimana kreativitas dari masing-masing perusahaan asuransi tersebut. Disyariah misalnya karena kita penetrasi jauh lebih rendah, peluangnya jauh lebih besar,” tegas dia.
Untuk diketahui Industri perasuransian Indonesia menyelenggarakan Indonesia Insurance Summit (IIS) 2025. Acara ini merupakan inisiatif kolaboratif dari Dewan Asuransi Indonesia (DAI) bersama lima asosiasi anggotanya, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO), serta Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (APKAI).
Tahun ini, IIS mengangkat tema besar “Reimagining the Future of Insurance: Innovation for a Sustainable Future”, sebagai bentuk komitmen industri untuk mendorong inovasi dan keberlanjutan secara menyeluruh. IIS 2025 terdiri dari rangkaian kegiatan yang berlangsung selama empat hari.
“Kembali lagi bagaimana kreativitas dari perusahaan asuransi tersebut untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada,” pungkas Permana.
