Pantas Premanisme Menjamur di Indonesia, Ini Penyebabnya Kata JK

Sejumlah truk bongkar muat melintas di kawasan Tj Priok, Jakarta, Jumat, 11/6. Praktik pungutan liar (pungli) hingga saat ini masih merajalela di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seperti pengakuan beberapa supir kepada Presiden Joko Widodo, Kamis (11/6/2021), saat kunjungan ke pelabuhan utama Indonesia ini kemarin. Para pekerja kerah biru ini mengeluhkan, bukan terkait masalah beratnya pekerjaan yang digelutinya, melainkan aksi premanisme juga pungutan liar yang kerap terjadi. Dia berharap, pihak aparat bisa lebih memperketat pengamanan area pelabuhan. Selain itu, pihaknya juga berharap ada transparansi biaya pelabuhan untuk semua aktivitas. Dari dialog yang dilakukan supir truk dengan Presiden Joko Widodo kemarin, praktik premanisme terjadi saat keadaan jalan sedang macet di mana preman naik ke atas truk, lalu menodongkan celurit kepada supir untuk dimintai uang. Adapun pungli terjadi di sejumlah depo. Pengemudi truk dimintai uang Rp 5.000 - Rp 15.000 supaya bongkar muat bisa lebih dipercepat pengerjaannya. Jika tidak dibayar, maka pengerjaan bongkar muat akan diperlambat. Hal ini terjadi di Depo PT Greating Fortune Container dan PT Dwipa Kharisma Mitra Jakarta. Pantauan CNBC Indonesia dilapangan saat di kawasan JICT tampak jarang hampir tak terlihat himbauan banner stop pungli diarea tempat keluarnya truk. Suasana dipinggir jalan kawasan Tj Priok arah Cilincing juga tak terlihat para kenek parkir di pinggir jalan semenjak ramenya kasus pungli.

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) buka suara terkait maraknya aksi premanisme di Tanah Air. Menurutnya, aksi preman yang berkedok organisasi kemasyarakatan (Ormas) bukanlah hal baru. Fenomena tersebut telah berlangsung sejak lama di Indonesia dan sangat meresahkan masyarakat.

Aksi premanisme, menurut JK, bukan hanya soal kejahatan tapi mencerminkan kondisi perekonomian yang sedang terpuruk.

“Sebab besarnya adalah, ekonomi, mereka tidak kerja. Coba kalau mereka kerja, mana dia mau pergi palak-palak orang di pasar?,” ujarnya.

Menurutnya, perlambatan ekonomi Indonesia menyebabkan siklus negatif. Mulai dari penurunan daya beli yang menyebabkan produksi yang berkurang dan menyebabkan gelombang PHK.

“Daya beli turun, karena banyak PHK, dagang kurang baik, orang tidak ke restoran, orang tidak belanja, orang tidak beli mobil. Terjadi penurunan daya beli, kemampuan. Banyak anak yang tidak bisa bayar SPP-nya, karena orang tuanya mungkin PHK, itu efeknya berluas,” ujarnya.

JK menilai memberantas premanisme tidak cukup hanya dengan penegakan hukum saja. Namun juga harus dilakukan perbaikan kondisi ekonomi agar masyarakat mendapat penghasilan dari pekerjaan yang layak.

“Maka dua-duanya kita harus atasi. Perbaikan ekonomi, efektifkan bangsa. Kemudian tentu, masalah kriminal harus diatasi,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*