Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya perbaikan tata kelola dana jaminan reklamasi pascatambang. Hal ini dilakukan bersama Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (SDM) dan Pemerintah Daerah.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo menjelaskan langkah ini merupakan tindak lanjut pengelolaan dana pascatambang yang belum maksimal. Hal itu menyebabkan minimnya reklamasi kawasan tambang di berbagai daerah.
“Sejumlah temuan ini menunjukan pengelolaan pascatambang masih belum maksimal,” ujar Agung Yudha Wibowo dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) dalam Kegiatan Usaha Pertambangan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Agung memaparkan salah satu kasus yang berada di Kabupaten Bintan. Dia menjelaskan bahwa ada laporan masyarakat dugaan penyalahgunaan dana jaminan reklamasi.
Dari laporan itu, tambah dia, KPK mendapati dana yang awalnya disetorkan ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai aturan saat itu, kemudian mengalir ke pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM.
Namun, dari penelusuran KPK, ditemukan inkonsistensi angka setoran dana akibat perubahan regulasi, di mana sebagian dana dikembalikan lagi ke daerah untuk reklamasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB). Akibatnya, jumlah dana yang diterima ESDM menjadi lebih kecil.
Presiden RI, Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney/Foto: Biro Pers Setpres
Presiden RI, Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney di West Block Parliament Hill Ottawa, Rabu (24/9/2025) waktu setempat. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperkuat kerja sama di bidang strategis.
Dalam sambutan, Prabowo menyampaikan terima kasih atas kesempatan melakukan pertemuan meski dengan waktu yang singkat.
Kepala Negara juga menyampaikan permohonan maaf belum dapat memenuhi undangan Kanada sebelumnya untuk hadir dalam sebuah konferensi mewakili negara-negara Global South.
“Saya juga mohon maaf bahwa saya tidak bisa datang ke KTT yang Anda undang karena jadwal yang sangat padat. Tetapi seperti saya janjikan, pada kesempatan pertama yang memungkinkan, saya ingin bertemu dengan Anda,” kata Presiden dikutip dari Siaran Pers BPMI Sekretariat Presiden, Kamis (25/9/2025).
Presiden menegaskan Indonesia dan Kanada telah lama menjalin hubungan persahabatan yang erat. Kanada merupakan kekuatan Barat yang bertanggung jawab, matang, dan memiliki empati besar terhadap isu-isu pembangunan global.
Lembaga survei Median merilis hasil survei terkait pandangan publik atas unjuk rasa di sejumlah kota, khususnya Jakarta pada akhir Agustus 2025 yang berujung ricuh.
Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun menjelaskan, proses pengambilan data dilakukan pada 8–13 September 2025. Ia menuturkan, kuesioner berbasis Google Form disebarkan melalui Meta dengan target pengguna aktif berusia 17–60 tahun.
Formulir pertanyaan disebar ke seluruh provinsi dan hasilnya terkumpul 643 responden. Survei ini dimaksudkan untuk menggali persepsi pengguna media sosial (medsos) di Indonesia.
“Sebanyak 85,8 persen mengetahui aksi demonstrasi itu, sementara 14,2 persen tidak tahu,” kata Rico saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Adapun sumber informasi responden tertinggi berasal dari Facebook (72 persen), Instagram (67,2 persen), TikTok (61,4 persen), televisi (58,5 persen), dan YouTube (44,9 persen).
“Responden juga menjawab tahu aksi unjuk rasa dari portal berita (35 persen), pembicaraan dengan teman (30 persen), X/Twitter (28,9 persen), melihat langsung (17,1 persen), serta radio (8,1 persen),” lanjutnya.
“Kalau sudah kita tetapkan sementara asumsinya masih salah, nanti kita akan bahas ulang, sayang energi. Lebih baik, kita tunggu dahulu ke putusan Menteri Keuangan tentang DBH,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, saat ini asumsi DBH yang digunakan dalam RAPBD 2026 masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni Rp26 triliun.
Akan tetapi kata dia, muncul isu adanya potensi penurunan DBH dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat, sehingga pembahasan APBD 2026 per komisi perlu ditunda terlebih dahulu.
Ia mengatakan bahwa, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyamakan persepsi dan melakukan pendalaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.
Khoirudin menegaskan bahwa rapat tersebut menjadi acuan sebelum pembahasan di tingkat komisi.
Ia menyampaikan bahwa dasar pembahasan tetap berpegang pada nota kesepahaman (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sudah disepakati bersama eksekutif.
“Angka itu tidak boleh berubah. Pegangan kita untuk rapat komisi nanti adalah hasil MoU KUA-PPAS, yaitu Rp95,3 triliun,” ujarnya.
Meski demikian, Khoirudin menyebut, tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian apabila terdapat perubahan dari pemerintah pusat atau adanya kebutuhan untuk menyesuaikan prioritas pembangunan.
Ia pun menekankan bahwa perubahan angka hanya bisa dilakukan pada komposisi anggaran di dalamnya, bukan pada total keseluruhan.
“Tebal dan tipisnya di dalam, silakan diubah sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat, tapi ‘grand’ (besar) totalnya tidak boleh berubah,” katanya menambahkan.
“Kami minta data dari seluruh badan usaha mengenai keperluannya berapa dan masukannya seperti apa spek tersebut,” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.
Laode berharap data tersebut dapat disiapkan oleh para pengelola SPBU swasta dalam kurun waktu sepekan, untuk nantinya diolah oleh Kementerian ESDM dan diserahkan kepada Pertamina.
Data tersebut akan menjadi dasar bagi Pertamina untuk melakukan pengadaan. Apabila Pertamina dapat memenuhi kebutuhan SPBU swasta tanpa menambah impor, maka Indonesia tidak perlu mengimpor BBM lagi.
Akan tetapi, apabila Pertamina merasa perlu melakukan impor tambahan untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta, maka impor memungkinkan untuk dilakukan oleh Pertamina.
“Iya, (penambahan impor) satu pintu, harus melalui Pertamina,” kata Laode.
Di sisi lain, juga terdapat permasalahan berupa perbedaan zat tambahan (aditif) pada BBM yang dijual oleh masing-masing SPBU. Data spesifikasi tersebutlah yang juga diminta oleh Laode untuk dijadikan pertimbangan.
Berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Laode menyampaikan belum ada perintah kepada Pertamina untuk menyesuaikan zat tambahan pada BBM yang nantinya akan dijual kepada SPBU swasta.
“Belum ke arah situ (penyesuaian zat aditif), kami lebih ke arah mendengarkan saja dulu,” ucap Laode.
Direktur Utama BP-AKR Vanda Laura, sebagai salah satu pengelola SPBU swasta yang menghadiri rapat bersama Kementerian ESDM, menyampaikan akan menyerahkan persyaratan dan spesifikasi BP kepada pemerintah untuk dievaluasi bersama Pertamina.
Ia pun menegaskan bahwa masing-masing perusahaan memiliki spesifikasi dan standarnya sendiri-sendiri.
“Kami akan serahkan requirements yang kami punya untuk dibicarakan lebih lanjut. Mesti dievaluasi juga dari tim Pertamina,” kata Vanda.
Rapat yang berlangsung di Kementerian ESDM merupakan respons pemerintah terhadap kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU swasta, yakni Shell dan BP, sejak Agustus.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempersilakan SPBU swasta, yakni Shell dan BP, untuk membeli BBM dari Pertamina.
Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM sudah memberikan kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta sebesar 10 persen apabila dibandingkan dengan kuota impor BBM pada 2024.
Apabila SPBU swasta masih kekurangan BBM untuk disalurkan, Bahlil menyarankan agar mereka membeli BBM-nya ke Pertamina, tidak mengandalkan impor.
Ia juga menyampaikan bahwa stok BBM Pertamina masih banyak, sehingga bisa dibeli oleh para perusahaan pengelola SPBU swasta.
“Keterlibatan mahasiswa menjadi energi baru bagi pengembangan kawasan transmigrasi,” kata Wakil Menteri Transmigrasi RI Viva Yoga Mulyadi di Bengkulu, Rabu.
Transmigrasi kata dia bukan sekadar memindahkan penduduk ke wilayah yang baru, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan baru.
“Kehadiran mahasiswa dengan riset dan gagasan segar akan mempercepat kemandirian kawasan transmigrasi,” kata dia.
Wamen Viva Yoga berkesempatan bertemu dengan tim Ekspedisi Patriot pada kunjungan kerjanya ke Provinsi Bengkulu pada 9-10 September 2025. Wamen juga mengunjungi Sekretariat Ekspedisi Patriot Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara.
Ekspedisi Patriot 2025 merupakan program Kementerian Transmigrasi yang melibatkan sekitar 2.000 mahasiswa dan ratusan dosen pendamping dari tujuh perguruan tinggi nasional, di antaranya Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Program tersebut bertujuan memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan melalui pendekatan akademis dan berbasis bukti lapangan.
Perwakilan tim ekspedisi Ahmad Zaini Mifta dari Universitas Padjadjaran menyampaikan apresiasi atas sambutan pemerintah daerah.
“Kami hadir tidak hanya untuk penelitian, tetapi juga memberikan rekomendasi berbasis evidence solution agar kebijakan yang lahir sesuai kondisi lapangan. Tim di Bengkulu Utara akan bekerja di 56 desa selama empat bulan dengan fokus pada pemetaan potensi ekonomi masyarakat transmigran,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu, Mian berharap kegiatan ekspedisi tersebut tidak hanya memberi pengalaman lapangan bagi mahasiswa, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap ekspedisi ini melahirkan solusi yang bisa langsung dirasakan oleh warga transmigran,” ujarnya.
“Saya meminta kepala sekolah untuk mengidentifikasi ruang kelas yang rusak, yang berpotensi roboh, yang mengganggu kenyamanan anak-anak kita untuk belajar. Segera dilaporkan karena pemerintah provinsi akan segera melakukan pembangunan pada tahun ini juga,” kata Dedi Mulyadi melalui akun resmi media sosialnya, Rabu.
Ia menegaskan bahwa evaluasi ini penting dilakukan untuk mencegah insiden serupa yang membahayakan keselamatan siswa dan guru. Laporan dari kepala sekolah harus segera masuk agar bisa ditindaklanjuti.
Dedi menargetkan pembangunan ruang kelas hasil evaluasi bisa dimulai dan diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, yakni September hingga Desember 2025. Hal itu untuk memastikan tidak ada lagi siswa yang belajar di ruang kelas berisiko.
Ia menyebut peristiwa ambruknya atap SMKN 1 Cileungsi menjadi pelajaran berharga. Padahal, bangunan sekolah itu dibangun pada 2016, namun kondisinya sudah tidak layak hingga menyebabkan kerusakan parah.
“Dipastikan kualitas pembangunannya buruk kalau sampai atapnya roboh. Untuk itu saya juga sudah meminta inspektorat melakukan pemeriksaan, termasuk siapa yang dulu membangunnya,” tegasnya.
Menurut dia, pihak yang terlibat dalam pembangunan sekolah dengan kualitas rendah harus dimintai pertanggungjawaban. Hal itu penting agar ke depan proses pembangunan fasilitas pendidikan lebih diawasi dengan baik.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Bogor, Ade Hasrat di lokasi kejadian, menyebutkan atap dan dinding bangunan SMKN 1 Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ambruk pada Rabu pagi ketika kegiatan belajar-mengajar berlangsung, menyebabkan sedikitnya 31 siswa dan guru mengalami luka-luka.
Peristiwa terjadi sekitar pukul 09.15 WIB di Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi. Saat itu, siswa kelas 10 dan 12 sedang mengikuti pelajaran, kemudian tiba-tiba bagian atap dan dinding ruang kelas runtuh.
Laporan BPBD mencatat ada empat ruangan yang terdampak, terdiri atas dua ruang kelas dan dua ruang pertemuan. Sejumlah siswa yang berada di dalam ruangan tertimpa reruntuhan sebelum berhasil dievakuasi oleh guru dan petugas gabungan.
“Kami sudah buka kuota 600 HPR untuk disterilisasi,” kata Kepala Sudin KPKP Jakbar, Novy C. Palit menjawab pers di Jakarta, Rabu.
Ia juga menyebutkan, nantinya juga akan diisi vaksinasi rabies dan konsultasi kesehatan HPR, termasuk ada pengobatan untuk hewan yang tidak ada kuotanya.
Adapun vaksinasi dan sterilisasi HPR dapat diakses secara gratis, namun prasyaratnya dapat dilihat pada akun Instagram @sudin_kpkpjb.
Sementara untuk kegiatan Gemarikan, kata Novy, bakal dilakukan bagi murid-murid dari SD 06 Tanjung Duren Utara, SD Islam Al-Isro Tanjung Duren Utara dan SD Harapan Kasih Tanjung Duren Utara.
“Gemarikan anak sekolah, kita kampanyekan gerakan memakan ikan dan peserta bakal dikasih paket berisi aneka makanan olahan dari ikan,” kata Novy.
Dikembangkan selama lebih dari 10 tahun oleh University of Sunshine Coast (UniSC) di Australia, persetujuan vaksin oleh Otoritas Pestisida dan Obat Hewan (Pesticides and Veterinary Medicines Authority) Australia menandai langkah besar untuk melindungi koala yang terancam punah dari infeksi dan kematian akibat klamidia, menurut pernyataan UniSC yang dirilis pada Rabu.
Penyakit yang menyebar melalui pembiakan tersebut dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, kemandulan, kebutaan, dan bahkan kematian, dengan tingkat infeksi mencapai hingga 70 persen dalam beberapa kasus, menurut pernyataan itu.
Sebuah studi yang dipimpin UniSC menemukan bahwa vaksin tersebut mengurangi kemungkinan koala mengalami gejala klamidia selama usia berkembang biak dan menurunkan angka kematian akibat penyakit itu pada populasi koala di alam liar sebesar setidaknya 65 persen.
Vaksin dosis tunggal tersebut telah mendapat izin dari regulator obat-obatan hewan untuk digunakan di rumah sakit satwa liar, klinik dokter hewan, dan di lapangan, tutur Profesor Mikrobiologi UniSC Peter Timms.
“Kami tahu bahwa vaksin dosis tunggal, yang tidak memerlukan suntikan penguat, adalah jawaban untuk mengurangi penyebaran penyakit yang cepat dan destruktif ini, yang menyebabkan separuh dari total kematian koala di seluruh populasi di alam liar di Australia,” ujar dia.
Hingga saat ini, antibiotik merupakan satu-satunya pengobatan yang tersedia untuk koala yang terinfeksi klamidia, tapi, antibiotik dapat mengganggu kemampuan koala untuk mencerna daun eukaliptus, satu-satunya sumber makanannya, yang menyebabkan kelaparan dan, dalam beberapa kasus, kematian. Antibiotik juga sering kali gagal mencegah infeksi di kemudian hari.
Data klinis dari periode sepuluh tahun, yang dikumpulkan melalui berbagai uji coba vaksinasi, mengonfirmasi keamanan dan efektivitas vaksin tersebut, menurut pernyataan itu.
“Saya yakin, dengan kolaborasi yang erat, perhutanan sosial tidak hanya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi juga menjaga marwah hutan sebagai penyangga kehidupan,” kata Menhut Raja Antoni dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berupaya untuk terus melakukan sosialisasi program perhutanan sosial agar fungsinya sebagai penyeimbang ekonomi dan ekologi dapat berjalan bersamaan.
“Perhutanan sosial ini menjaga keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Hampir mustahil kita bisa jaga hutan kalau masyarakatnya tidak sejahtera,” ujar Menhut.
Untuk itu, Raja Antoni berharap para petani atau pun masyarakat dapat memaksimalkan fungsi perhutanan sosial sembari tetap menjaga hutan agar lestari.
“Kita harapkan kita bisa memaksimalkan fungsi perhutanan sosial kita, kemudian juga pasar, dan meningkatkan kapasitas pendapatan para petani,” kata dia.
Berdasarkan data Kemenhut, saat ini terdapat total 15.769 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
KUPS tersebut memiliki rincian tingkat platinum sebanyak 120 KUPS; tingkat gold dengan 1.350 KUPS; tingkat silver sebanyak 5.749 KUPS; dan tingkat blue dengan 8.550 KUPS.
Menhut Raja Antoni menyebutkan, sebanyak 11.065 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial telah diberikan kepada 1,4 juta Kemitraan Kehutanan (KK) dengan luas 8,4 juta hektare, sepanjang periode Januari hingga September 2025 di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.
Ia berharap, perhutanan sosial yang dikelola masyarakat ini nantinya bisa mendapat akses modal dari perbankan, sehingga kualitas produk perhutanan sosial juga dapat meningkat.
Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan hutan, Menhut menekankan bahwa program perhutanan sosial juga sekaligus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terutama dalam ketahanan dan swasembada pangan nasional.
