BLOG-TERUPDATE

_{DPR: Pengaturan Media Baru Harus Segera Dibuat!}

Ketiadaan regulasi yang mengatur media baru mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Salah satunya dari Anggota Komisi I DPR RI, Nico Siahaan.

Nico mengatakan, kondisi ini menimbulkan ketidakadilan perlakuan terhadap media eksisting dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Ada ketidakadilan karena yang satu diatur ketat (TV dan radio) dan yang satunya tidak,” tegasnya di sela-sela Diskusi Publik bertemakan “Platform Digital dan Penyiaran: Peluang atau Ancaman” yang digelar di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP Universitas Indonesia (UI), Depok, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Menurutnya, ketiadaan aturan ini membuat aset finansial yang semestinya diperoleh negara justru lari ke luar negeri. Negara tidak mendapatkan apapun dari bisnis yang dilakukan. Sedangkan, keberadaan TV dan radio berkontribusi penuh terhadap pemasukan negara.

“Ada capital outflow yang ke luar negeri dan ini tidak beredar di dalam negeri,” kata Nico Siahaan.

Namun yang paling dikhawatirkan dari tidaknya ada regulasi bagi media baru ini karena kontennya belum dapat dijamin alias melindungi.

^{Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf}

 Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf mengaku telah mendengar adanya gagasan untuk meleburkan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Meski begitu, Gus Irfan, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa peleburan BPKH ke Kemenhaj sepenuhnya bergantung pada keputusan lembaga legislatif.

“Memang ada beberapa pemikiran untuk penyatuan (BPKH) ke Kemenhaj. Tapi, lagi-lagi keputusan ada di teman-teman DPR,” ujar Gus Irfan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Saat disinggung perihal revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Gus Irfan menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam proses pembahasan tersebut.

“Kami tidak dalam proses. Tapi mudah-mudahan pengelolaan keuangan haji, apa pun keputusan DPR nanti, ya kita pasti jalani,” ujar Gus Irfan.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal polemik dan keluhan bau tidak sedap yang kembali muncul dari fasilitas pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. 

Ia mengakui persoalan yang kembali muncul bukan dari fasilitas RDF, melainkan sistem pengangkutan sampah menuju RDF yang belum optimal.

“Ya, jadi RDF Rorotan sebenarnya permasalahannya bukan di RDF-nya, karena sebenarnya kita sudah commissioning sampai dengan 1.000-1.200. Saya mengakui secara jujur, problemnya adalah di pengangkutan dan sampahnya,” kata Pramono di Jakarta Pusat, dikutip Selasa (4/11/2025).

“Harusnya di Rorotan itu sampahnya tidak boleh lebih dari 2 sampai 7 hari, 2 sampai 5 hari. Nah, kemarin mobil yang mengangkut itu air lindinya bertebaran. Itu yang kemudian menyebabkan yang pertama bau ke mana-mana,” tambahnya.

Ia juga menyoroti soal sampah yang belum diolah di fasilitas RDF yang telah menimbulkan bau. Menurutnya, secara teknis fasilitas RDF Rorotan telah tertangani.

_{Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi/Foto: Kemlu Iran}

Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, mengeluarkan peringatan keras kepada rezim Zionis Israel. Iran siap menghadapi segala kemungkinan dan Israel akan menderita kekalahan yang berat dan tak terperbaiki dalam perang berikutnya.

Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, Araghchi mengatakan Iran telah mengambil pelajaran penting dari permusuhan baru-baru ini.

“Kami lebih siap di semua tingkatan. Israel akan mengalami kekalahan lagi dalam setiap perang di masa depan,” tambahnya, Minggu (2/11/2025).

Republik Islam Iran telah belajar banyak dari perang baru-baru ini dan berhasil menguji coba rudal-rudalnya dalam kondisi medan perang yang nyata.

Lebih lanjut Araghchi menyatakan rezim Zionis berusaha memperluas konflik dengan menyerang instalasi energi Iran. Namun, Teheran berhasil mengelola konfrontasi dan mencegahnya meluas ke seluruh kawasan.

_{Margarito Kamis: Persatuan Sipil dan Militer Jadikan Indonesia Semakin Berdaulat!}

Kekuatan militer menjadi salah satu indikator utama dalam menilai pengaruh suatu negara di kancah global. Postur militer Indonesia saat ini semakin kuat dengan bertambahnya sejumlah alutsista canggih.

‘’Para pendiri bangsa tidak pernah memisahkan secara tajam hubungan antara sipil dan militer,’’ ujar Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis saat menghadiri diskusi “Redefinisi Hubungan Sipil-Militer Menuju Indonesia Kuat & Berdaulat” di Jakarta dikutip, Jumat (31/10/2025). 

‘’Yang mereka  pikiran adalah kita sebagai satu bangsa, sebagai satu negara, sebagai satu kesatuan politik untuk bangsa dan negara,’’sambungnya.

Margarito  menambahkan, pandangan yang memisahkan secara tajam antara sipil dan militer berasal dari Barat.

Kalau kita tidak hati-hati, konsep-konsep asing ini bisa memecah-belah bangsa. Mereka tahu, kalau kita bersatu, kita akan terlalu kuat dan maju,” tambahnya.

Dia menambahkan, hubungan sipil dan militer yang ideal untuk mewujudkan Indonesia yang kuat dan berdaulat,  tidak seharusnya ada pertentangan.

“Saya tidak mau melihat bahwa seolah-olah sipil hanya begini dan militer harus begitu, itu salah. Saya tidak menyetujui konsep pembedaan yang keras antara sipil dan militer, antara negara dan masyarakat,” ujarnya.

Margarito menambahkan, Presiden Prabowo Subianto sangat memahami konsep Negara Kesejahteraan. Dia menilai Prabowo juga memahami konsep kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dengan baik.

_{Refli Harun}

Pakar hukum tata negara Refly Harun menanti komitmen Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Khususnya, di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Refly menyebut, masyarakat membutuhkan bukti yang konkret terhadap aksi nyata Purbaya dalam menjalankan komitmen ini.

“Salah satunya usul saya ya, coba cek deh semua pegawai Kementerian Keuangan yang rangkap jabatan. Rangkap jabatan di BUMN. Satu itu tidak layak lagi, kedua itu sudah melanggar hukum, dari dulu juga melanggar hukum sesungguhnya,” kata Refly di program Rakyat Bersuara, Selasa (28/10/2025).

Dia menyinggung bahwa pegawai di Kemenkeu sebagai pelayan publik telah diikat oleh Undang-Undang Pelayanan Publik untuk tidak boleh rangkap jabatan. Menurutnya, sebagai langkah awal, Purbaya harus membuktikan komitmen atas pelaksanaan aturan tersebut.

“Kan banyak sekali pejabat di Kementerian Keuangan. Jadi maksud saya itu dulu dia lakukan. Kalau dia lakukan secara benar, konsisten, ah itu berarti dia ada tanda-tanda,” ujarnya.

Refly menyinggung masa kepemimpinan Sri Mulyani di Kemenkeu saat itu yang kerap berbicara tentang good governance dan clean government. Namun nyatanya, masih banyak anak buahnya yang rangkap jabatan di BUMN.

“Karena itu, menurut saya coba itu cek satu-satu dan kemudian mereka tidak rangkap jabatan. Berikan jabatan-jabatan itu kepada orang yang memang jauh lebih banyak waktunya dan profesional,” pungkasnya.

_{Menko Airlangga: Pertemuan ke-3 AZEC Untungkan RI Percepat Transisi Energi (Foto: Dokumentasi)}

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, Indonesia akan mempercepat transisi energi dan memperkuat pasar karbon setelah para pemimpin negara Asia Zero Emission Community (AZEC) mendeklarasikan lima komitmen bersama di Kuala Lumpur, Malaysia.

Dalam pernyataan bersama ini, para pemimpin negara dari Australia, Brunei, Kamboja, Indonesia, Jepang, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam mendeklarasikan lima komitmen bersama saat pertemuan AZEC ke-3.

Menurut Airlangga, Indonesia sangat diuntungkan dengan lima penyataan bersama yang dideklarasikan para pemimpin negara anggota.

“Pemerintah Indonesia berpeluang besar memperkuat pembiayaan transisi energi dan pengembangan pasar karbon yang melimpah dari Indonesia,” kata Airlangga dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (26/10/2025).

Airlangga menambahkan, selain berpotensi meluaskan pasar karbon dan mempercepat transisi energi, Indonesia juga bakal mendapat dukungan teknologi dekarbonisasi. Hal ini mencakup hidrogen, energi terbarukan, dan solusi untuk efisiensi energi.

Menurutnya, deklarasi lima komitmen bersama para pemimpin negara juga bakal meningkatkan posisi Indonesia dalam kemitraan strategis sektor energi di kawasan Asia. Tujuan besarnya yakni mencapai Net Zero Emissions 2026.

“Ini meningkatkan posisi Indonesia dalam kemitraan strategis energi kawasan untuk mencapai Net Zero Emission 2060. Ini keuntungan bagi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Airlangga.

Dalam pertemuan ke-3 pemimpin negara anggota AZEC di Kuala Lumpur, dipimpin Perdana Menteri Jepang dan Perdana Menteri Malaysia. Pertemuan ini membahas strategi untuk mempercepat transisi energi dan dekarbonisasi di kawasan Asia.

Ada lima komitmen yang disepakati para pemimpin negara. Pertama, dukungan pada target iklim global. Para pemimpin negara berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca agar sejalan dengan batas pemanasan global 1,5 derajat celcius dan pencapaian net-zero emissions. Hal ini sejalan dengan hasil Global Stocktake (GST) COP28.

AS kembali melancarkan serangan terhadap kapal diduga membawa narkoba di Samudera Pasifik. (Foto: X)

Militer Amerika Serikat (AS) menewaskan dua tersangka penyelundup narkoba dalam serangan terhadap sebuah kapal di Samudra Pasifik Timur, kata Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada Rabu (22/10/2025). Serangan ini memperluas penggunaan militer oleh pemerintahan Trump dalam kampanye antinarkotika.

Serangan ini merupakan operasi militer AS pertama yang diketahui di Pasifik sejak Presiden Donald Trump memulai serangan militer baru terhadap perdagangan narkoba yang telah menyebabkan setidaknya tujuh serangan di Karibia dan secara dramatis meningkatkan ketegangan AS dengan Venezuela dan Kolombia.

Kapal itu diketahui oleh intelijen kami terlibat dalam penyelundupan narkotika ilegal, sedang melintasi rute transit perdagangan narkotika yang diketahui, dan membawa narkotika,” kata Hegseth tanpa memberikan bukti.

Ia mengunggah video berdurasi sekitar 30 detik di X, yang tampaknya memperlihatkan sebuah kapal berlayar di air sebelum meledak.

Serangan di Karibia telah menewaskan setidaknya 32 orang, tetapi pemerintahan Trump hanya memberikan sedikit detail, seperti berapa banyak dugaan narkoba yang dibawa oleh kapal-kapal yang menjadi target atau bukti spesifik yang dimilikinya untuk menunjukkan kapal tersebut membawa narkoba.

_{Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia}

 Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Bahlil Lahadalia, mengaku pernah mengalami busung lapar saat duduk di bangku perkuliahan. Untuk itu, ia menilai Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang mulia.

Hal ini disampaikan Bahlil dalam sambutannya pada acara Tasyakuran HUT ke-61 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin (20/10/2025) malam.

Ia menyatakan, pihaknya konsisten mengawal program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). “Kita juga konsisten mengawal berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Makanan bergizi ini adalah sebuah program yang mulia,” kata Bahlil.

Lantas, ia mengisahkan pengalaman pribadinya semasa kuliah, ketika sulit mendapatkan asupan makanan yang cukup dan bergizi. Bahkan, ia mengaku sempat mengalami busung lapar.

“Kebetulan saya pernah dulu merasakan waktu proses sekolah tidak terlalu mendapatkan makanan yang bergizi. Satu waktu kuliah pernah busung lapar,” ujar Bahlil.

Bahlil pun menekankan, jika MBG merupakan program yang mulia dan mampu meningkatkan gizi dan kecerdasan anak-anak. Selain MBG, ia memaparkan beberapa program pemerintah yang harus didukung, seperti Koperasi Merah Putih, swasembada energi, ketahanan pangan, dan sekolah rakyat.

“Ini bagian yang harus didorong dan menyukseskan apa semua yang menjadi prioritas Pak Presiden,” ungkap Bahlil.

_{Presiden Prabowo Subianto}

Menjelang setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, upaya pemberantasan korupsi menuai apresiasi. Setahun terakhir, terlihat capaian signifikan dalam pemberantasan korupsi termasuk mafia sawit. 

“Dalam satu tahun ini kita bisa melihat perubahan yang signifikan. Pemberantasan korupsi tidak lagi berhenti pada efek jera, tetapi mulai diarahkan pada pembersihan sistemik hingga ke akar-akar kekuasaan dan korporasi. Ini sejalan dengan semangat pemerintahan Prabowo untuk membangun negara yang adil, makmur, dan maju bagi semua, bukan hanya bagi pejabat,” ujar Dosen Fakultas Kehutanan Institut Pertanian (Instiper) Yogyakarta, Siti Maemunah, Sabtu  (18/10/2025).

Misalnya, ia melihat Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dalam setahun terakhir berhasil mengidentifikasi lebih dari 3 juta hektare kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh korporasi sawit. Kemudian, dilakukan proses penegakan hukum dan pemulihan kawasan secara bertahap.

 Penguatan sistem pengawasan lintas sektor, baik di kementerian teknis, aparat penegak hukum, maupun lembaga keuangan Negara merupakan buah dari ketegasan Presiden Prabowo. Selain itu, menjadi sinyal  pemerintah tak akan kompromi terhadap praktik korupsi.

Paling dirasakan masyarakat adalah bahwa pemerintah saat ini tidak bisa berkompromi terhadap praktik korupsi dan perampasan sumber daya alam,” tegasnya.

Kendati, Siti berharap agar kerja-kerja seperti itu tetap ditingkatkan ke depannya. Sehingga, upaya yang dilakukan tidak berhenti di tataran hukum melainkan berdampak pada kelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk itu, perlu diperkuat transparansi, kolaborasi akademik, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

“Pemerintahan Prabowo telah menunjukkan arah yang benar. Tinggal bagaimana kita semua ikut mengawal agar semangat pemberantasan korupsi dan penertiban mafia sawit serta perusak sumber daya alam nasional benar-benar menjadi pondasi menuju keadilan ekologis dan kesejahteraan bangsa,” pungkasnya.