Trump Umumkan Penarikan Awal Pasukan dari Gaza Tunggu Jawaban Hamas

Trump Umumkan Penarikan Awal Pasukan dari Gaza Tunggu Jawaban Hamas

Unggahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel

 Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan Israel telah menyetujui penarikan awal dari Jalur Gaza. Kemudian, gencatan senjata akan berlaku segera setelah Hamas menerima pengaturan tersebut.

“Ketika Hamas mengonfirmasi, pertukaran sandera dan tahanan akan dimulai. Kami akan menciptakan kondisi untuk fase penarikan berikutnya,” tulis Trump di platform media sosialnya, Minggu (5/10/2025).

Trump menjelaskan langkah ini sebagai upaya untuk mengakhiri “bencana 3.000 tahun.”

Sebelumnya, Trump menegaskan kedua belah pihak sudah “dekat” untuk menyelesaikan kesepakatan damai Gaza. Diharapkan kesepakatan itu akan rampung dalam beberapa hari.

“Saya katakan pada Bibi (Netanyahu), ini adalah kesempatan Anda meraih kemenangan,” kata Trump, menambahkan bahwa Perdana Menteri Israel itu “harus setuju dan tidak ada pilihan lain.”

Sementara itu, militer Israel mengklaim telah mengalihkan operasi di Gaza ke “posisi bertahan,” yang berarti membatasi serangan udara hanya untuk melindungi pasukan darat.

Kemlu: WNI di Kapal Bantuan Palestina dalam Keadaan Baik  

Kemlu: WNI di Kapal Bantuan Palestina dalam Keadaan Baik  

Direktur Pelindungan WNI Kemlu Judha Nugraha

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan warga negara Indonesia (WNI) yang ikut dalam pelayaran bantuan kemanusiaan ke Palestina, Global Sumud Flotilla, dalam kondisi baik. Salah satu WNI tersebut diketahui bernama Muhammad Husein.

“Kemlu terus memonitor dan  menjalin komunikasi dengan WNI yang bergabung dalam pelayaran Global Sumud Flotilla. Saat ini, Saudara Husein sedang dalam pelayaran menuju Cyprus. Berdasarkan komunikasi per tanggal 2 Oktober 2025, kondisi yang bersangkutan dalam keadaan baik,” kata Direktur Perlindungan WNI (PWNI), Judha Nugraha, Jumat (3/10/2025).

Judha menjelaskan, KBRI Roma yang memiliki wilayah kerja mencakup Cyprus telah menugaskan petugas untuk memberikan pendampingan. Kemenlu juga terus memantau perkembangan situasi di lapangan.

“KBRI Roma yang memiliki wilayah kerja di Cyprus telah menerjunkan petugas di Cyprus untuk memberikan bantuan yang diperlukan,” ujarnya.

Bocah Perempuan Tewas Bersimbah Darah di Penjaringan Kerap Alami Luka-Luka

Bocah Perempuan Tewas Bersimbah Darah di Penjaringan Kerap Alami Luka-Luka

Kos tempat ditemukannya jenazah bocah perempuan,

 Bocah perempuan berinisial AR (8) yang ditemukan bersimbah darah di sebuah indekos kawasan Penjaringan, Jakarta Utara ternyata kerap mengalami luka-luka di tubuhnya.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar mengungkapkan, sejumlah saksi mengaku sering melihat tubuh korban penuh luka sebelum akhirnya ditemukan tak bernyawa.

“Kami sudah memeriksa sejumlah saksi untuk mencari tahu dan menyelidiki kasus secara mendalam,” katanya, Rabu (1/10/2025).

Sementara itu, Kepala Unit (Kanit) Jatanras Polres Metro Jakarta Utara, AKP I Gede Gustiyana, menyebut ada keterangan mengejutkan dari ayah korban. AR sempat terlihat murung dan memiliki lebam biru di wajah. Namun, sang ibu berdalih luka itu akibat terjatuh dari motor.

“Ayah korban melihat anaknya murung. Ayah korban juga melihat ada lebam-lebam biru di mata korban. Ketika ditanya kepada korban, korban diam, ditanya ke ibunya, dia mengaku korban jatuh dari motor,” ujarnya.

Sejumlah saksi lain juga mengaku demikian. Penjual kopi, penjual nasi, hingga petugas keamanan yang kerap ditemui korban dan ibunya sehari-hari mengaku sering melihat wajah korban biru, bahkan ada goresan seperti cakaran di leher.

Vonis Mati Mantan Menteri Pertanian Tang Renjian karena Terima Suap Rp627 Miliar

Vonis Mati Mantan Menteri Pertanian Tang Renjian karena Terima Suap Rp627 Miliar

Mantan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Tang Renjian/Foto: Changchun Intermediate People’s Court

Mantan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Tang Renjian, dijatuhi vonis mati. Hukuman ini dijatuhkan atas kasus suap yang melilitnya.

Seperti dilansir BBC, Senin (29/9/2025), Tang terbukti menerima suap berupa uang tunai dan properti senilai lebih dari 268 juta yuan (sekitar Rp627,3 miliar). Ia menerika barang haram itu selama menjabat berbagai posisi periode 2007-2024.

Pengadilan di Changchun, Provinsi Jilin, memutuskan  meskipun suap yang diterima Tang menyebabkan kerugian sangat besar bagi negara, ia mendapat keringanan. Hukuman matinya ditangguhkan selama dua tahun, karena Tang mengakui semua kejahatannya.

Kasus yang menimpa Tang Renjian ini menjadi babak baru dalam kampanye antikorupsi besar-besaran yang digencarkan Presiden China, Xi Jinping. Gerakan ini telah menjatuhkan sejumlah tokoh penting di pemerintahan.

Sebelum menjabat sebagai menteri pertanian, Tang sempat mengemban Gubernur Provinsi Gansu (2017-2020). Pada November 2024, ia dipecat dari Partai Komunis China setelah enam bulan diselidiki badan antikorupsi dan dicopot dari jabatannya.

KPK Dorong Perbaikan Tata Kelola Dana Jaminan Reklamasi Kawasan Tambang

KPK Dorong Perbaikan Tata Kelola Dana Jaminan Reklamasi Kawasan Tambang

Ilustrasi pertambangan

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya perbaikan tata kelola dana jaminan reklamasi pascatambang. Hal ini dilakukan bersama Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (SDM) dan Pemerintah Daerah.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo menjelaskan langkah ini merupakan tindak lanjut pengelolaan dana pascatambang yang belum maksimal. Hal itu menyebabkan minimnya reklamasi kawasan tambang di berbagai daerah.

“Sejumlah temuan ini menunjukan pengelolaan pascatambang masih belum maksimal,” ujar Agung Yudha Wibowo dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) dalam Kegiatan Usaha Pertambangan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Agung memaparkan salah satu kasus yang berada di Kabupaten Bintan. Dia menjelaskan bahwa ada laporan masyarakat dugaan penyalahgunaan dana jaminan reklamasi.

Dari laporan itu, tambah dia, KPK mendapati dana yang awalnya disetorkan ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai aturan saat itu, kemudian mengalir ke pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM.

Namun, dari penelusuran KPK, ditemukan inkonsistensi angka setoran dana akibat perubahan regulasi, di mana sebagian dana dikembalikan lagi ke daerah untuk reklamasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB). Akibatnya, jumlah dana yang diterima ESDM menjadi lebih kecil.

Bertemu PM Kanada, Presiden Prabowo Minta Maaf Tak Hadiri Konferensi Global South

Bertemu PM Kanada, Presiden Prabowo Minta Maaf Tak Hadiri Konferensi Global South

Presiden RI, Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney/Foto: Biro Pers Setpres

Presiden RI, Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney di West Block Parliament Hill Ottawa, Rabu (24/9/2025) waktu setempat. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperkuat kerja sama di bidang strategis.

Dalam sambutan, Prabowo menyampaikan terima kasih atas kesempatan melakukan pertemuan meski dengan waktu yang singkat.

Kepala Negara juga menyampaikan permohonan maaf belum dapat memenuhi undangan Kanada sebelumnya untuk hadir dalam sebuah konferensi mewakili negara-negara Global South.

“Saya juga mohon maaf bahwa saya tidak bisa datang ke KTT yang Anda undang karena jadwal yang sangat padat. Tetapi seperti saya janjikan, pada kesempatan pertama yang memungkinkan, saya ingin bertemu dengan Anda,” kata Presiden dikutip dari Siaran Pers BPMI Sekretariat Presiden, Kamis (25/9/2025).

Presiden menegaskan Indonesia dan Kanada telah lama menjalin hubungan persahabatan yang erat. Kanada merupakan kekuatan Barat yang bertanggung jawab, matang, dan memiliki empati besar terhadap isu-isu pembangunan global.

Survei Median: 85,8% Publik Tahu Demo Akhir Agustus Berujung Ricuh

Survei Median: 85,8% Publik Tahu Demo Akhir Agustus Berujung Ricuh

Demo Rusuh di Jakarta

Lembaga survei Median merilis hasil survei terkait pandangan publik atas unjuk rasa di sejumlah kota, khususnya Jakarta pada akhir Agustus 2025 yang berujung ricuh.

Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun menjelaskan, proses pengambilan data dilakukan pada 8–13 September 2025. Ia menuturkan, kuesioner berbasis Google Form disebarkan melalui Meta dengan target pengguna aktif berusia 17–60 tahun.

Formulir pertanyaan disebar ke seluruh provinsi dan hasilnya terkumpul 643 responden. Survei ini dimaksudkan untuk menggali persepsi pengguna media sosial (medsos) di Indonesia.

“Sebanyak 85,8 persen mengetahui aksi demonstrasi itu, sementara 14,2 persen tidak tahu,” kata Rico saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Adapun sumber informasi responden tertinggi berasal dari Facebook (72 persen), Instagram (67,2 persen), TikTok (61,4 persen), televisi (58,5 persen), dan YouTube (44,9 persen).

“Responden juga menjawab tahu aksi unjuk rasa dari portal berita (35 persen), pembicaraan dengan teman (30 persen), X/Twitter (28,9 persen), melihat langsung (17,1 persen), serta radio (8,1 persen),” lanjutnya.

kas138
kas138
kas138
kas138
kas138.jp
kas4dgacor
kas138
sultan899
strongbet
royalchas
hondaslot
hitman99
cium4d
batara88
surgajudi88
rekan88
taipan3388
hokiwon
hobicuan
mvp138
bonus288
nagamas
merahbet
dewata4d
kinislot
qqstar88
jarijaritoto
skywin777
bot1425
okezone88
bintang168
play88
depo5000
depo10000
pulsa5000
pulsa5k
ceototo
JOKER123
main1000
main500
main5000
naga500
min400
depo25
depo25
bonus1000
bonus500
bonus100
ZEUS1000
KAKAKJP
WIN1000
LUCK88
rea88
admin4d
ratu4d
STARBET4D
laba4d
Jawaraslot
mantan4d
jiwa4d
SPINBET88
BET10000
portal4d
toke4d
surat88
samsung4d
samsung88
desatoto
total88
naga88
rtp500
jp500
bet5000
bet1000
bangsa4d
jp1000
mobil123
toko66
dewa999
CONGSLOT
sikat4d
warga77
musangtoto
merdeka123slot
satria138slot
idslot138
paul4d
gatotkaca77
jitu88
crown88
kakak88
future88
playwin138
casino88
dewa4d
ratu88
win777
38bet
cuan133
mega100
dewa711
agen185
cuan338
slot116
dewa126
bandar68
kas138
kas138
kas138-tepercaya

Tunggu keputusan DBH, pembahasan APBD 2026 per komisi ditunda

DPRD DKI Jakarta menunda pembahasan APBD 2026 per komisi karena masih menunggu kepastian dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat, menyusul adanya isu potensi penurunan dari kebijakan efisiensi.

“Kalau sudah kita tetapkan sementara asumsinya masih salah, nanti kita akan bahas ulang, sayang energi. Lebih baik, kita tunggu dahulu ke putusan Menteri Keuangan tentang DBH,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, saat ini asumsi DBH yang digunakan dalam RAPBD 2026 masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni Rp26 triliun.

Akan tetapi kata dia, muncul isu adanya potensi penurunan DBH dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat, sehingga pembahasan APBD 2026 per komisi perlu ditunda terlebih dahulu.

Ia mengatakan bahwa, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyamakan persepsi dan melakukan pendalaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.

Khoirudin menegaskan bahwa rapat tersebut menjadi acuan sebelum pembahasan di tingkat komisi.

Ia menyampaikan bahwa dasar pembahasan tetap berpegang pada nota kesepahaman (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sudah disepakati bersama eksekutif.

“Angka itu tidak boleh berubah. Pegangan kita untuk rapat komisi nanti adalah hasil MoU KUA-PPAS, yaitu Rp95,3 triliun,” ujarnya.

Meski demikian, Khoirudin menyebut, tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian apabila terdapat perubahan dari pemerintah pusat atau adanya kebutuhan untuk menyesuaikan prioritas pembangunan.

Ia pun menekankan bahwa perubahan angka hanya bisa dilakukan pada komposisi anggaran di dalamnya, bukan pada total keseluruhan.

“Tebal dan tipisnya di dalam, silakan diubah sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat, tapi ‘grand’ (besar) totalnya tidak boleh berubah,” katanya menambahkan.

slot gacor hari ini

ESDM minta data keperluan dan spesifikasi BBM Shell dan BP

ESDM minta data keperluan dan spesifikasi BBM Shell dan BP

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta kepada badan usaha pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), yakni Shell dan BP AKR, untuk mengirimkan data keperluan volume dan spesifikasi bahan bakar minyak (BBM) mereka.

“Kami minta data dari seluruh badan usaha mengenai keperluannya berapa dan masukannya seperti apa spek tersebut,” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Laode berharap data tersebut dapat disiapkan oleh para pengelola SPBU swasta dalam kurun waktu sepekan, untuk nantinya diolah oleh Kementerian ESDM dan diserahkan kepada Pertamina.

Data tersebut akan menjadi dasar bagi Pertamina untuk melakukan pengadaan. Apabila Pertamina dapat memenuhi kebutuhan SPBU swasta tanpa menambah impor, maka Indonesia tidak perlu mengimpor BBM lagi.

Akan tetapi, apabila Pertamina merasa perlu melakukan impor tambahan untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta, maka impor memungkinkan untuk dilakukan oleh Pertamina.

“Iya, (penambahan impor) satu pintu, harus melalui Pertamina,” kata Laode.

Di sisi lain, juga terdapat permasalahan berupa perbedaan zat tambahan (aditif) pada BBM yang dijual oleh masing-masing SPBU. Data spesifikasi tersebutlah yang juga diminta oleh Laode untuk dijadikan pertimbangan.

Berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Laode menyampaikan belum ada perintah kepada Pertamina untuk menyesuaikan zat tambahan pada BBM yang nantinya akan dijual kepada SPBU swasta.

“Belum ke arah situ (penyesuaian zat aditif), kami lebih ke arah mendengarkan saja dulu,” ucap Laode.

Direktur Utama BP-AKR Vanda Laura, sebagai salah satu pengelola SPBU swasta yang menghadiri rapat bersama Kementerian ESDM, menyampaikan akan menyerahkan persyaratan dan spesifikasi BP kepada pemerintah untuk dievaluasi bersama Pertamina.

Ia pun menegaskan bahwa masing-masing perusahaan memiliki spesifikasi dan standarnya sendiri-sendiri.

“Kami akan serahkan requirements yang kami punya untuk dibicarakan lebih lanjut. Mesti dievaluasi juga dari tim Pertamina,” kata Vanda.

Rapat yang berlangsung di Kementerian ESDM merupakan respons pemerintah terhadap kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU swasta, yakni Shell dan BP, sejak Agustus.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempersilakan SPBU swasta, yakni Shell dan BP, untuk membeli BBM dari Pertamina.

Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM sudah memberikan kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta sebesar 10 persen apabila dibandingkan dengan kuota impor BBM pada 2024.

Apabila SPBU swasta masih kekurangan BBM untuk disalurkan, Bahlil menyarankan agar mereka membeli BBM-nya ke Pertamina, tidak mengandalkan impor.

Ia juga menyampaikan bahwa stok BBM Pertamina masih banyak, sehingga bisa dibeli oleh para perusahaan pengelola SPBU swasta.

link slot gacor hari ini