Menurut Karding, informasi tersebut tidak benar alias hoaks. “Kami sudah berkoordinasi dengan KBRI Tokyo, tidak ada kebijakan penutupan sama sekali,” ujarnya di Pekanbaru, Rabu, sebagaimana keterangan KP2MI di Jakarta.
Ia menjelaskan isu ini mencuat setelah tiga warga negara Indonesia (WNI) tersangkut masalah hukum di Jepang. Namun, kata Karding, mereka bukan pekerja migran resmi karena seorang dari mereka merupakan peserta magang, serta dua lainnya adalah turis.
“Jadi, tidak ada kaitannya dengan program penempatan pekerja migran yang resmi,” tegasnya.
Pemerintah Indonesia, kata Karding, menghormati proses hukum yang berlaku di Jepang, namun tetap berkomitmen menjaga citra baik pekerja migran Indonesia di mata dunia. “Jangan sampai gara-gara kasus individu, peluang ribuan pekerja migran lain yang sudah resmi jadi tertutup. Ini tidak adil,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat, termasuk para influencer (pemengaruh), untuk lebih bijak dalam menyebarkan informasi, terutama isu yang sensitif dan belum diverifikasi.
“Jangan sampai unggahan yang tidak akurat menimbulkan keresahan, dan merugikan calon pekerja migran kita yang sudah bersiap berangkat,” demikian kata Menteri P2MI.
“Kalau pencitraan, enggak! Karena bukan saja dari luar, dari dalam (Kementerian Pertanian) juga kami hukum. Ada 11 itu kami hukum,” kata Mentan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu.
Mentan menyampaikan hal itu dalam penjelasan kepada Komisi IV DPR RI yang membidangi urusan di sektor pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, terkait temuan dugaan praktik kecurangan perdagangan beras yang melibatkan 212 merek.
Mentan menyatakan pihaknya serius mengatasi masalah pangan, terbukti bukan hanya mengungkap praktik kecurangan beras di eksternal bahkan pihaknya menindak orang-orang yang ada di internal kementeriannya.
Ia menyebutkan di lingkungan Kementerian Pertanian sendiri, terdapat pejabat eselon II yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) yang berkaitan dengan kasus pertanian.
“Bukan pencitraan karena 11 kami hukum, tersangka Eselon II di tempat kami (Kementerian Pertanian) saat ini DPO sekarang,” ujarnya.
Menurutnya, tindakan tegas terhadap praktik curang juga menyasar sektor pangan lainnya seperti minyak goreng dan pupuk palsu, dengan total 20 tersangka di kasus minyak goreng dan 3 tersangka di kasus pupuk.
“Jadi supaya dikenal publik, yang tersangka minyak goreng 20 orang, pupuk palsu tiga orang sekarang ini,” beber Mentan.
Lebih lanjut, Mentan mengatakan terkait temuan 212 merek beras bermasalah telah dilaporkan secara resmi kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk proses hukum lebih lanjut.
“Ini kami sudah kirim semua 212 (produsen beras) ke Kapolri, langsung tertulis. Kami sudah menyurat ke Jaksa Agung, Kapolri, bukan pencitraan, itu bukan mazhap kami itu (pencitraan). Jadi kami tindaklanjuti dan kami tagih mana yang tersangka,” tutur Mentan.
Dia juga menegaskan pengungkapan kasus itu bukan hal baru, karena pada periode pertamanya menjabat sebagai Mentan pada 2016–2017, pihaknya juga menutup pabrik besar yang terbukti curang dalam perdagangan beras.
Ia mencontohkan pabrik PT Indo Beras Unggul (IBU) yang saat itu ditutup bersama pihak Kepolisian karena terbukti melakukan pelanggaran.
“Ini sebenarnya sudah pernah dulu kita lakukan bahkan ditutup pabriknya PT IBU, itu besar (pabriknya) kita tutup,” kata Mentan.
“Kalau dulu kami tutup bersama Kapolri. Mungkin masih ada di berita di online itu, itu ditutup. Itu 2016-2017, jadi bukan kemarin saja (pengungkapan beras dilakukan),” tambah Mentan.
Investigasi kasus kecurangan beras komersial dilakukan Kementerian Pertanian, Bapanas, Satgas Pangan, Kejaksaan, hingga Kepolisian, setelah adanya anomali soal beras, padahal produksi padi saat ini sedang tinggi secara nasional, bahkan tertinggi dalam 57 tahun terakhir dengan stok hingga saat ini mencapai 4,2 juta ton.
Berdasarkan hasil temuan pada beras premium dengan sampel 136, ditemukan 85,56 persen tidak sesuai ketentuan; 59,78 persen tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET); serta 21,66 persen tidak seusai berat kemasan.
Lalu, temuan pada beras medium dengan sampel 76 merek ditemukan 88,24 persen tidak sesuai mutu beras; 95,12 persen tidak sesuai HET; serta 9,38 persen tidak seusai berat kemasan.
Dugaan praktik kecurangan dalam perdagangan beras yang diproyeksikan menyebabkan kerugian konsumen hingga Rp99,35 triliun akibat manipulasi kualitas dan harga di tingkat distribusi itu, sedang berproses di kepolisian.
“Yang beliau (Prabowo) inginkan adalah rumah sakitnya masuk ke sini, membuka investasi di sini, sehingga, balik lagi, nomor satu prioritasnya adalah masyarakatnya,” kata Menkes Budi kepada wartawan usia mengikuti rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, selama ini banyak masyarakat Indonesia pergi ke luar negeri untuk memperoleh pelayanan kesehatan sehingga mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Oleh karena itu, dia berpandangan pemberian izin bagi rumah sakit asing untuk berinvestasi dan mendirikan cabang di Indonesia merupakan langkah penting yang memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas dan lebih murah.
Berikutnya, Budi mengatakan rumah sakit asing yang membuka cabang di Indonesia pun berpotensi memperbesar peluang kerja bagi tenaga kesehatan (nakes) dalam negeri.
“Kalau mereka buka rumah sakit di sini, ya pasti dong melibatkan tenaga kesehatan lokal. Itu justru menciptakan lapangan kerja bagi ratusan ribu nakes kita,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah Indonesia kini membuka sektor kesehatan untuk partisipasi asing, termasuk memperbolehkan rumah sakit dan klinik dari luar negeri membuka cabang di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan saat pertemuan dengan Presiden Dewan Eropa, António Costa, di Brussels pada Minggu (13/7).
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam dua tahun terakhir untuk meningkatkan keterlibatan asing di berbagai sektor strategis.
Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa jika perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa ditandatangani, maka rumah sakit dari Eropa pun berpeluang hadir di tanah air.
“Kecakapan bernegosiasi menunjukkan kepiawaian seorang pemimpin,” ujar Teddy melalui unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Rabu.
Pernyataan ini disampaikan menyusul keberhasilan Presiden Prabowo dalam menjalin komunikasi langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang berujung pada kesepakatan penurunan tarif impor produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.
Dalam unggahan itu, disebutkan bahwa Presiden Trump jarang melakukan negosiasi langsung dengan kepala negara, namun dengan Presiden Prabowo merupakan suatu keharusan.
Menurut Teddy, Presiden Prabowo secara konsisten mengedepankan pendekatan diplomasi langsung dalam berbagai forum internasional, termasuk dengan para pemimpin tertinggi negara maupun organisasi dunia.
“Dengan pengalamannya, Presiden Prabowo mengutamakan upaya negosiasi secara langsung dengan pemimpin tertinggi negara atau organisasi dunia,” kata dia.
Seskab Teddy menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, Indonesia telah mencatat dua capaian penting, yakni kesepakatan tarif 0 persen dengan Uni Eropa serta kesepakatan pengurangan tarif secara signifikan dari 32 persen menjadi 19 persen dengan Amerika Serikat
Pengurangan tarif impor dengan Amerika Serikat menjadi 19 persen ini menjadi salah satu yang terendah di Asia.
Diketahui, Indonesia dan Uni Eropa berhasil merampungkan negosiasi I-EU CEPA setelah keduanya berunding selama 10 tahun. Dokumen implementasi I-EU CEPA ditargetkan ditandatangani oleh dua belah pihak pada September 2025.
Selain itu, Presiden Trump juga mengumumkan bahwa tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden Prabowo.
“Indonesia akan membayar tarif 19 persen kepada Amerika Serikat untuk semua barang impor dari mereka ke negara kita,” ucap Trump.
Budi menyampaikan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, pengawasan dan stabilisasi harga beras merupakan kewenangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Namun demikian, Kemendag tetap melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menyelesaikan masalah ini.
“Jadi kita bersama-sama, termasuk juga kasus beras ini, kami terus berkoordinasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan,” kata Budi di Jakarta, Rabu.
Berdasarkan hasil pengawasan, pengamatan dan pemantauan terhadap Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kemendag di 62 kabupaten/kota, ditemukan bahwa 30 dari 98 produk memiliki kuantitas yang tidak sesuai ketentuan atau ditolak hingga Maret 2025.
Sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut telah dilakukan pemberian sanksi administrasi kepada pelaku usaha pengemas beras yang berada di bawah pembinaan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) dan melakukan pembinaan secara daring pada 17 April 2025.
Selanjutnya, pada April 2025 Ditjen PKTN melakukan pembelian beras sebanyak 35 kemasan yang terdiri atas 34 beras kemasan 5 kg dan 1 beras kemasan 2,5 kg yang terdiri dari 10 merek.
Hasil pemeriksaan mutu terhadap 10 merek beras premium yang diolah datanya, hanya satu merek yang memenuhi persyaratan mutu beras premium, sedangkan sembilan merek lainnya tidak memenuhi persyaratan mutu, dan telah diberikan sanksi administrasi berupa Surat Teguran.
Lebih lanjut, dari hasil pemeriksaan rincian label beras dari 35 sampel beras kemasan, terdapat 29 sampel mempunyai nomor pendaftaran dan mencantumkan kelas mutu premium; sebanyak satu kemasan beras yang tidak terdapat nomor pendaftaran dan merupakan beras khusus; serta lima sampel beras tidak terdapat nomor pendaftaran dan tidak jelas kelas mutunya.
“Panjang Jalan Kamal yang di-hotmix sekitar 1,6 kilometer, lebarnya 6 meter. Pengerjaannya malam hari dari pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB, selesai dua minggu lagi,” ujar Ketua Sub Kelompok Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Beny Situmorang di Jakarta, Selasa.
Kini, kata Beny, pengerjaan berlangsung malam hari agar tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas, dengan didahului oleh pengupasan aspal lama.
Adapun ketebalan hotmix di lokasi sesuai dengan spesifikasi, di mana ketebalannya 4 dan 11 sentimeter (cm).
“(Panjang) 500 m itu tebalnya 4 cm, 500 sampai 1.600 m tebalnya 11 cm,” kata Beny.
Lebih lanjut ia menjelaskan, ketebalan hotmix akan dicek melalui uji lab independen setelah pengerjaan rampung.
“Pekerjaan sudah sesuai spek. Jadi, tidak ada tebal 0.8 cm, dan vendor tidak menjual aspal,” kata dia.
Kontraktor, tambah Beny, tidak menjual aspal ke warga di sekitarnya, dan kualitas aspalnya mempunyai kualitas yang bagus.
“Biasanya ada sekelompok orang atau biasa disebut oteng-oteng yang menjual aspalnya setelah kita selesai kerja. Dan kita juga tidak ada hubungan dengan kelompok tersebut. Kualitas aspalnya juga beda,” pungkas dia.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Banjarmasin untuk Raperda tersebut, Feri Hidayat, menyampaikan bahwa finalisasi Raperda ini telah disepakati dalam rapat pembahasan terakhir, mencakup sebanyak 50 pasal.
“Pembahasan Raperda ini dimulai pada Mei 2025 dan sesuai target telah rampung pada Juli 2025, atau dalam waktu tiga bulan,” ujarnya di Banjarmasin, Senin (14/7).
Feri menjelaskan bahwa peraturan ini sangat penting untuk memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama dari berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis.
Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kata Feri, terus meningkat dari tahun ke tahun karena itu upaya pencegahan harus dilakukan sedini mungkin, tegasnya.
Ia berharap kehadiran peraturan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta menciptakan rasa aman dan tentram, khususnya bagi perempuan dan anak.
Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin, Susan, turut menyambut positif keberadaan Raperda tersebut.
Menurutnya, aturan ini diharapkan bisa menjadi landasan kuat untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Banjarmasin.
“Sepanjang Januari hingga Juni 2025, kami telah menangani 90 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 korban adalah anak laki-laki, 26 anak perempuan, dan 34 perempuan dewasa.
Susan mengungkapkan bahwa mayoritas kasus yang ditangani terkait krisis moral, seperti kekerasan fisik dan perilaku seksual menyimpang.
Meski demikian, ia mengapresiasi keberanian masyarakat dan para korban yang berani melapor, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan korban mendapatkan perlindungan.
“Sebanyak 206 KDKMP siap beroperasi. Mari kita jalankan dengan sungguh-sungguh agar koperasi ini menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi desa dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur,” ujar Bupati Hari Wuryanto di Madiun, Jawa Timur, Minggu.
Menurutnya, ratusan Koperasi Merah Putih tersebut siap beroperasi setelah terbit akta badan hukum dan dokumen SK Administrasi Hukum Umum (AHU).
Pembentukan KDKMP tersebut merupakan implementasi dari program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyambut dan menjalankan program tersebut secara sungguh-sungguh.
Bupati menegaskan bahwa koperasi tersebut bukanlah konsep lama yang usang, melainkan entitas moderen yang sesuai dengan tuntutan zaman, khususnya dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat desa dan kelurahan.
Pihaknya yakin keberadaan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan dari desa/kelurahan, serta membuka lapangan pekerjaan baru di desa/kelurahan.
Koperasi desa dapat menjalankan usaha sesuai potensi wilayah masing-masing, seperti menjadi agen elpiji 3 kilogram ataupun pupuk atau potensi lainnya, dengan tetap menjaga sinergi bersama agen yang eksis agar tidak terjadi persaingan tidak sehat.
“Anak-anak muda harus mulai melirik koperasi. Ini bukan soal zaman dulu, koperasi hari ini adalah modern. Tetapi yang terpenting jangan sampai menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan,” katanya.
Pembentukan KDKMP di Kabupaten Madiun tersebut, lanjutnya, menjadi langkah nyata dalam memperkuat ekonomi desa berbasis koperasi yang berlandaskan semangat gotong royong, modernisasi, dan kemandirian.
Pada etape untuk para spesialis sprinter murni dan tanpa perubahan di puncak klasemen umum, pebalap Lidl-Trek itu menjadi atlet Italia pertama yang menang di Tour de France sejak Vincenzo Nibali melakukan hal serupa di Pegunungan Alpen pada 2019.
Sprinter murni berusia 24 tahun itu kini memimpin klasemen poin sprint dan mengenakan kaus hijau. Ia menggantikan pemilik kaus hijau sebelumnya, Tadej Pogacar, yang memegang kaus hijau sekaligus kuning sebagai pemuncak klasemen umum setelah memenangi etape ketujuh.
Juara Tour de France tiga kali, Pogacar, tetap memimpin klasemen umum, disusul Remco Evenepoel dan Kevin Vauquelin pada posisi dua dan tiga. Tidak ada perubahan dalam sepuluh besar karena peloton bermain aman sepanjang hari.
Sebanyak 177 pembalap dari total 184 peserta masih bertahan dan melintasi pedesaan Brittany, yang dikerumuni penonton di sepanjang rute.
Pada balapan di bawah kondisi panas itu, tidak banyak terjadi aksi saling menyalip atau berusaha meninggalkan peloton hingga menjelang akhir balapan.
Duo pembalap Prancis, Mathieu Burgaudeau dan Matteo Vercher, melakukan serangan dari jarak 70 km dan baru terkejar di pinggiran kota finis Laval.
Etape kesembilan pada Minggu akan melaju ke arah selatan dari Chinon ke Chateauroux dan kembali menjadi rute datar, dengan fokus pembalap menjaga kondisi tubuh dan daya tahan.
Namun pada Senin (14/7), para pembalap akan menghadapi delapan tanjakan resmi dan banyak tanjakan lain yang penuh peluang untuk saling menyalip.
Hasil etape kedelapan Tour de France 2025: 1. Jonathan Milan (Lidl‑Trek): 3 jam 50′ 26″ 2. Wout van Aert (Visma‑Lease a Bike): 3 jam 50′ 26 3. Kaden Groves (Alpecin‑Deceuninck): 3 jam 50′ 26 4. Pascal Ackermann (Israel‑Premier Tech): 3 jam 50′ 26 5. Arnaud De Lie (Lotto‑Dstny): 3 jam 50′ 26 6. Tobias Lund Andresen (Team Picnic PostNL): 3 jam 50′ 26 7. Bryan Coquard (Cofidis): 3 jam 50′ 26 8. Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team): 3 jam 50′ 26 9. Vincenzo Albanese (Intermarche‑Wanty: 3 jam 50′ 26 10. Stan Edvardsen-Fredheim (UNO-Mobility): 3 jam 50′ 26
Klasemen umum:
1.Tadej Pogacar (UAE Team Emirates): 29 jam 48′ 30″ 2.Remco Evenepoel (Soudal Quick‑Step): 29 jam 49′ 24″ 3.Kévin Vauquelin (Arkéa‑B&B Hotels): 29 jam 49′ 41″ 4.Jonas Vingegaard (Visma‑Lease a Bike): 29 jam 49′ 47″ 5. Mathieu van der Poel (Alpecin‑Deceuninck) 29 jam 49′ 59″ 6. Matteo Jorgenson (Visma‑Lease a Bike): 29 jam 50′ 04″ 7.Oscar Onley (Team Picnic PostNL) 29 jam 51′ 19″ 8.Florian Lipowitz (Red Bull–Bora‑Hansgrohe): 29 jam 51′ 32″ 9.Primoz Roglic (Red Bull–Bora‑Hansgrohe): 29 jam 51′ 36″ 10. Mattias Skjelmose (Lidl‑Trek): 29 jam 52′ 13″
Menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui pada sela-sela kegiatannya di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat, Prasetyo menjelaskan pemerintah perlu menunggu hasil pembahasan dari RUU Haji agar ada regulasi yang komprehensif mengatur penyelenggaraan haji.
“Desain dibentuknya Badan Penyelenggara Haji itu memang kita memiliki rencana untuk penyelenggaraan haji itu dilakukan atau dikerjakan oleh Badan (Penyelenggara) Haji. Namun demikian, sekarang juga paralel sedang ada pembahasan usul inisiatif DPR mengenai RUU Haji. Nanti kita lihat perkembangannya. Kami belum menerima DIM (daftar inventarisasi masalah) dari teman-teman di DPR sehingga mungkin kami minta waktu,” kata Prasetyo.
Prasetyo kemudian menyebut pemerintah juga akan mengevaluasi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun sebelumnya untuk menjadi bahan perbaikan.
“Kita berharap ini bagian dari suatu proses yang komprehensif. Kita berharap penyelenggaraan haji tahun depan akan jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya,” sambung Prasetyo.
Dalam penyelenggaraan haji pada tahun 1446 H/2025, Kementerian Agama berkoordinasi dengan BP Haji, yang merupakan lembaga baru bentukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Umumnya, sebelum ada BP Haji, penyelenggaraan haji sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama.
Ke depannya, penyelenggaraan haji, khususnya pada 1447 H/2026 kemungkinan akan diambil alih oleh BP Haji sebagaimana sinyal yang diberikan oleh sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Agama dan BP Haji. Menteri Agama Nasaruddin Umar pada 17 Januari 2025 sempat menyebutkan penyelenggaraan haji tahun ini merupakan yang terakhir dikelola oleh Kementerian Agama.
Seiring dengan peralihan itu, RUU Haji yang merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah pun menjadi momentum untuk menetapkan BP Haji sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan haji dan umrah di Indonesia.
Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf pun pernah membuka peluang lembaga yang dia pimpin dapat bertransformasi menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
“Insya Allah kami siap menjadi Kementerian Haji dan Umrah RI pada tahun 2026. Transformasi ini tentunya akan meningkatkan peran kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Jemaah haji Indonesia sesuai dengan amanah Presiden Prabowo,” kata Kepala BP Haji saat acara diskusi membahas revisi UU Haji di Jakarta pada 19 Februari 2025.
