Salah satu dukungan yang diberikan Musk adalah menjanjikan undian berhadiah jutaan dolar untuk pemilih terdaftar di negara bagian. Menurut sumber kepada CNN International, cara tersebut kemungkinan melanggar hukum federal.
Sebelumnya dikabarkan, Musk mengumumkan hadiah sebesar US$1 juta yang bertujuan untuk meningkatkan pendaftaran pemilih bimbang (swing voters) di negara-negara bagian.
Janji Musk untuk membayar hadiah kepada pemilih terdaftar lantas menimbulkan kekhawatiran dari para ahli hukum pemilu dan beberapa pejabat negara bagian yang mempertanyakan apakah tindakan tersebut melanggar hukum.
Hukum federal melarang pembayaran kepada orang-orang untuk mendaftar sebagai pemilih. Hadiah tersebut dijanjikan kepada orang-orang yang dipilih secara acak untuk menandatangani petisi yang mendukung kebebasan Amandemen Pertama dan Kedua. Namun, untuk menandatangani petisi, Anda harus terdaftar sebagai pemilih di negara bagian tertentu.
Sebuah surat dari divisi integritas publik DOJ yang menyelidiki potensi pelanggaran hukum terkait pemilu, telah dikirim ke komite aksi politik Musk.
“Kami ingin mencoba mendapatkan lebih dari satu juta, mungkin 2 juta pemilih di negara bagian ‘medan perang’ untuk menandatangani petisi yang mendukung Amandemen Pertama dan Kedua,” kata Musk saat mengumumkan undian berhadiah di acara kampanye Trump di Harrisburg, Pennsylvania, Sabtu (19/10).
“Kami akan memberikan US$1 juta secara acak kepada orang-orang yang telah menandatangani petisi, setiap hari, mulai sekarang hingga pemilihan,” imbuhnya.
CNN telah menghubungi untuk meminta komentar dari Musk, beberapa alamat email yang tercantum di situs web super PAC, bendahara kelompok tersebut, dan tim pers Musk di platform X.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung mengatakan bahwa saat ini, rencana pengembangan industri bioetanol di Merauke sedang dalam tahap pembangunan, dengan lahan perkebunan tebu yang sudah mulai beroperasi. “Sekarang sudah dalam tahap pembangunan. Ini kebunnya sudah berjalan,” kata dia ditemui di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Jumat (25/10/2024).
Yuliot menambahkan bahwa pemerintah terus mengembangkan industri bioetanol, tidak hanya di Merauke, tetapi juga di Jawa Timur, di mana proses pengolahan tebu menjadi bioetanol melalui tetes tebu sudah berjalan.
“Bioetanol, kita juga ada pengembangan industri yang ada di Merauke. Ini juga di Jawa Timur, tetes itu kan juga sudah berlangsung. Bagaimana prosesnya dilakukan percepatan untuk memenuhi bioetanol di dalam negeri,” katanya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah sendiri telah menyiapkan 700 ribu hektare (Ha) lahan baru untuk budidaya tebu. Ini dilakukan guna mengejar swasembada gula dan pengembangan industri etanol di dalam negeri.
Hal tersebut termuat di dalam peta jalan yang menjadi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).
Pemerintah resmi menghidupkan kembali Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) setelah menghilang selama 10 tahun karena menjadi Direktorat Jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kalangan pengembang menilai kehadiran kementerian yang mengurusi sektor perumahan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan rumah rakyat dari kota hingga desa.
Adanya kementerian khusus perumahan berarti akan ada kebijakan yang mendorong akselerasi pembiayaan dan perbaikan regulasi menjadi lebih baik. Kebijakan pembiayaan diharapkan semakin memberi kemudahan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, demikian pula kebijakan regulasi yang baik akan positif karena ada kepastian berusaha termasuk prosedur perizinan yang mudah dan cepat.
“Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman diharapkan dapat memperbaiki kekurangan dari cara-cara yang dilakukan sebelumnya agar hasil yang dicapai dapat berbeda. Kita harus sadar ada angka backlog (kekurangan pasokan rumah) sebesar 12,7 juta unit yang dalam satu dekade hanya turun di bawah 10% saja. Jadi, cara tata kelolanya jelas harus diubah,” kata Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto dalam keterangannya, Jumat (25/10/2024).
Karenanya kementerian yang saat ini telah terbentuk harus menyiapkan ekosistem pasokan (supply) dan permintaan (demand) perumahan agar bisa berjalan lebih cepat, lebih terukur, dan lebih akomodatif. Ekosistem perizinan yang selama ini masih tersebar di beberapa kementerian/instansi pemerintah juga dapat segera direlaksasi, disimplifikasi dan diharmonisasi.
REI berharap dapat segera duduk bersama dengan setidaknya 5 kementerian yang beririsan kuat dengan sektor perumahan untuk mengharmonisasikan berbagai kebijakan. Kelima kementerian itu antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai pengelola Online Single Submission (OSS) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
“Perlu ada kesamaan dalam membaca data dan fakta. Karena selama ini untuk mengurus perizinan Amdal saja bisa lebih dari enam bulan, sehingga kalau paralel seluruh perizinan selesainya paling cepat setahun. Kami sudah sering memitigasi problem mendasar terkait perizinan, dan ini harus dituntaskan dulu,” ujar anggota Satgas Perumahan itu.
Pemerintahan Prabowo Subianto menjadi sektor perumahan sebagai salah satu pintu masuk untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Melalui penyediaan perumahan layak huni akan dibangun sebanyak 3 juta unit rumah setiap tahun, dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan.
Pengembang bisa ikut berpartisipasi misalnya untuk desa dapat dilaksanakan lewat pola pendampingan. Pendekatan pembangunan rumah di pedesaan akan diprioritaskan bagi masyarakat yang sudah memiliki tanah tetapi belum bisa membangun. Nantinya akan ada mekanisme subsidi angsuran dari pemerintah termasuk untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal.
Sedangkan di kota pembangunan apartemen terjangkau ini akan dilakukan di atas lahan milik pemerintah, BUMN maupun BUMD yang sudah diinventarisasi.
“Data Satgas Perumahan, di DKI Jakarta saja ada 140-an pasar yang di atas lahan tersebut bisa didorong untuk lahan pembangunan hunian. Tanah sitaan dari Kejaksaan Agung pun memungkinkan, namun legalitasnya harus sudah clear and clean dulu,” jelas Joko Suranto.
Sebagaimana tertuang dalam putusan dengan nomor perkara 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg, PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PT Indo Bharat Rayon, selaku pemohon, berdasarkan Putusan Homologasi tanggal 25 Januari 2022.
Sebelum putusan ini, Sritex sempat tenggelam karena terbentur utang yang menggunung. Hingga September 2022, total liabilitas SRIL tercatat US$1,6 miliar atau setara dengan Rp 25 triliun (kurs=Rp15.619/US$).
Jumlah tersebut didominasi oleh utang-utang yang memiliki bunga seperti utang bank dan obligasi. Jika benar-benar karam karena terbentur utang, maka Sritex bakal tinggal nama. Sritex sebenarnya bukan perusahaan kemarin sore dan sudah berdiri lebih dari 50 tahun. Sritex pun akhirnya melantai di Bursa Efek Indonesia pada 17 Juni 2013 dengan harga IPO saat itu sebesar Rp240 per lembar saham.
Setelah dua tahun listing, harga saham Sritex (SRIL) sempat melambung ke level tertinggi di Rp497 per lembar saham pada harga tertinggi 31 Juli 2015, atau melesat 107%.
SRIL dikenal sebagai saham yang rajin dalam membagikan dividen sejak listing, hingga akhirnya mulai berhenti membagikan dividen pada tahun 2021 karena mulainya mencatat kerugian pada tahun 2021 hingga semester I 2024.
Dalam laporan keuangan terbaru SRIL, pada semester I 2024 SRIL membukukan kerugian sebesar US$25,73 juta atau setara dengan Rp421,27 miliar (Rp16.370/US$1 akhir Juni 2024), kerugian tersebut turun dari periode semester I 2023 sebesar Rp78,73 juta atau setara dengan Rp1,29 triliun.
Hutang Perseroan tak turun banyak, per Juni 2024 hutang SRIL masih tercatat US$1,59 miliar atau setara dengan Rp26,16 triliun (Rp16.370/US$1 akhir Juni 2024), turun tipis dari Desember 2024 sebesar US$1,6 miliar atau setara dengan Rp26,25 triliun.
Kini saham SRIL berpotensi di depak dari BEI karena masa suspense SRIL telah mencapai 42 bulan.
Sebelumnya BEI telah mengeluarkan pengumuman potensi delisting untuk saham SRIL sejak 18 November 2021 hingga berlanjut pada 28 Juni 2024.
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang juga adik Prabowo menyebut nilai yang bisa dikejar mencapai Rp 660 triliun.
“Kita ada program dapet uang dari pengusaha nakal, ada carbon credit, kebocoran-kebocoran dunia maya dan sebagainya akan kita tutupi, termasuk kegiatan-kegiatan yang tidak baik akan kita tutup, itu kita hitung bisa dapat tambahan 2-3% GDP. 1% GDP sama dengan Rp 2.200 triliun, GDP kita Rp 22.000 triliun, 2% itu Rp 440 triliun, 3% itu 660 triliun. Dengan beberapa langkah bisa dapat 2% dan saya yakin 3-4% di tahun depan 2025, dengan itu bisa pump in stimulus ekonomi kita untuk growth,” kata Hashim di Menara Kadin, dikutip Jumat (25/10/2024).
Salah satu sumber dana itu berasal dari pengusaha kelapa sawit yang nakal, yakni membuka perkebunan sawit ilegal sehingga pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.
“Ada kabar baik sumber dana luar biasa kemarin saya dengar Jaksa Agung siap, Jaksa Agung Muda siap menindak pengusaha nakal, ada 300 lebih, beberapa ngga punya NPWP ada 25, 15 ga punya rekening bank di Indonesia. Ini sudah dikasih laporan ke pak Prabowo, segera bisa dibayar Rp189 triliun dalam waktu singkat, dan waktu lebih lama, tapi tahun depan bisa tambah Rp120 triliun lagi. Sehingga Rp300 triliun itu masuk ke kas negara,” kata Hashim.
Sumber dana dari karbon kredit menurut assesment Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nilainya dari hutan bisa mencapai 577 juta ton, Ia akan menawarkan ke negara seperti Arab Saudi dan negara Timur Tengah lain sebagai penghasil emisi dengan nilai minimal 10 USD per ton.
“Berarti itu US$ 5,8 miliar anggaran. Saya sudah cek dengan Tommy Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan, maaf, keponakan saya, dia sudah konfirmasi di APBN, itu tidak dihitung. Berarti apa, kita bisa dapat tambahan Rp90 triliun kurang lebih dana baru,” kata Hashim.
Dengan beberapa sumber pendapatan itu, maka pemerintah bisa mendapatkan banyak sumber dana untuk mewujudkan banyak program unggulan seperti makan siang gratis dan lainnya.
“Berarti apa, kita dari pengusaha nakal Rp190-Rp300 triliun, yang karbon kita bisa dapat Rp190 triliun, (minimal) itu sudah Rp400 triliun kurang lebih dana baru,” ujar Hashim.
Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan, pencabutan izin usaha Investree merupakan wujud kooperatif secara bersama-sama untuk mewujudkan industri fintech lending yang sehat, berintegritas, kontributif dan melindungi masyarakat dan pengguna. Ia pun menekankan, pelanggaran yang terjadi bertumpu pada perseroan, bukan industri.
“Kami berharap keputusan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap industri fintech secara keseluruhan. AFPI berkomitmen untuk terus mendorong seluruh anggotanya agar senantiasa memberikan layanan terbaik dan menjaga keamanan dana nasabah,” ungkap Entjik dikutip dari keterangan resmi, Jumat, (25/10/2024).
Dengan adanya tindakan tegas dari OJK mengenai hal ini, AFPI berharap investor semakin percaya pada industri fintech lending.
Di sisi lain, AFPI berkomitmen untuk terus mengingatkan seluruh anggota agar wajib patuh dalam mengelola manajemen perusahaan secara comply dan prudent. Salah satunya melalui penyelenggaraan forum-forum diskusi seperti Compliance Talk dan Brainwave.
AFPI juga terus melakukan pemantauan terhadap seluruh anggotanya untuk memastikan bahwa semua anggota menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku secara utuh terkait mulai dari aspek tata kelola, pengelolaan risiko dan ketaatan pada aturan yang berlaku, dan menjalankan Code of Conduct AFPI secara disiplin. Termasuk dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna baik kepada lender maupun borrower.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga dinilai perlu digalakkan. Hal ini agar masyarakat cermat dalam menggunakan layanan fintech lending, melalui pengecekan legalitas, company profile dan laporan kinerja pada masing-masing laman website Penyelenggara yang dipublikasi di kanal resmi.
“AFPI berdedikasi untuk melindungi konsumen dengan menegakkan kepatuhan ketat terhadap kode etik. Komitmen kami dalam melindungi konsumen tercermin dalam penegakan disiplin terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sesuai dengan standar etika,” sebagaimana tertulis dalam rilis tersebut.
Melalui pengawasan yang ketat dan penerapan aturan yang konsisten, AFPI bertekad untuk membangun integritas dan kepercayaan yang kokoh dalam layanan yang disediakan.
Sebagai informasi, Adrian Gunadi merupakan mantan ketua umum AFPI dengan masa kepemimpinan periode 2018 – 2020 dan 2020-2023. Lalu Entjik S. Djafar, CEO DanaRupiah melanjutkan sebagai Ketua Umum periode 2023 – 2026
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha fintech peer to peer (P2P) Lending PT Investree Radika Jaya (Investree) pada Senin, (21/10/2024).
Pencabutan izin tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024. Adapun keputusan ini didasarkan oleh beberapa alasan.
Pertama, Investree terbukti melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Kedua, OJK menilai kinerjanya memburuk dan mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.
Meutya juga sudah dilantik bersama menteri di kabinet pada Senin (21/10/2024). Program 100 hari telah dia siapkan, termasuk terkait pemerataan internet di daerah tertinggal, terdalam, dan terluar (3T).
“Nanti kita bersama para wakil menteri dalam waktu dekat ke daerah-daerah 3T, terutama di timur Indonesia, untuk bagaimana memeriksa koneksi di sana dengan harapan kalau kita mau basisnya digital, koneksi harus merata, dan juga cepat,” kata Meutya.
“Itu yang mungkin kita coba fokuskan bersama internet yang lebjh merata dalam 100 hari ke depan,” ia menuturkan.
Para operator seluler di Indonesia mengungkapkan harapannya bagi Meutya yang pernah berkarir sebagai jurnalis. Berikut rangkumannya:
1. XL Axiata
XL Axiata memberikan sejumlah harapan bagi Meutya. Salah satunya menginginkan Meutya bisa mengeluarkan regulasi atau kebijakan yang menjadi katalis perkembangan industri.
Selain itu XL juga menyoroti soal regulatory charges yang terlalu besar, aturan adil bagi layanan over the top (OTT), tata kelola RT/RW Net, lelang frekuensi 4G, serta mempermudah izin merger.
“Saya itu kalau ditanya harapan, itu bisa berlebar-lebar, tapi tentu yang paling dekat harapannya adalah bahwa Ibu Menteri yang baru itu bisa mengeluarkan regulasi atau kebijakan yang membuat menjadi katalis untuk perkembangan industri,” kata Presiden Direktur dan CEO XL Axiata, Dian Siswarini dalam XL Axiata Get Along with Media di Sleman, Yogyakarta, Rabu (23/10/2024) malam.
2. Indosat Ooredoo Hutchison
Dalam keterangan yang diterima CNBC Indonesia, IOH ingin Meutya bisa menciptakan kebijakan untuk memperkuat perkembangan operator di Indonesia. Selain itu bisa melakukan pemerataan infrastruktur telekomunikasi.
Kemkomdigi yang dipimpin Meutya juga diharapkan bisa menjadi mitra promotor dan adopsi teknologi kecerdasan buatan. Dengan begitu Indonesia bisa membangun ekosistem yang inklusif, aman dan berdata saing di tingkat global.
“Kami berharap, di bawah kepemimpinan ibu Meutya Hafid, tercipta kebijakan yang tidak hanya memperkuat keseimbangan kompetisi dan perkembangan operator dalam negeri, tetapi juga fokus pada pemerataan infrastruktur telekomunikasi, serta peningkatan keamanan digital untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat,” kata SVP Head of Corporate Communications Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), Steve Saerang.
3. Telkomsel
VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Saki H. Bramono mengatakan program prioritas dan strategis yang direncanakan pemerintah segera diimplementasikan mengingat rekam jejak dan pengalaman Meutya.
Dia juga menyebut soal kompetisi adil bagi industri. Dampak hal tersebut bisa memperkuat pertumbuhan ekosistem digital dan mendukung kemajuan perekonomian Indonesia.
“Kami meyakini bahwa dengan iklim kompetisi yang sehat dan adil dalam penggelaran serta pemerataan infrastruktur telekomunikasi dan digital tanah air, masyarakat dan industri lintas sektor akan memperoleh manfaat yang signifikan, memperkuat pertumbuhan ekosistem digital negeri secara inklusif, dan mendukung kemajuan perekonomian Indonesia,” jelasnya.
Setidaknya, sebanyak 85% penduduk Malaysia dipastikan akan terus menikmati harga BBM yang disubsidi, tanpa terkena dampak kenaikan harga.
Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim menegaskan bahwa pemerintah akan menanggung beban subsidi yang diperkirakan mencapai 12 miliar ringgit untuk mendukung kebutuhan mayoritas masyarakat.
“Saya tekankan sekali lagi bahwa beban subsidi masih terus dirasakan oleh 85 persen masyarakat. Artinya, Pemerintah akan terus menanggung subsidi yang diperkirakan mencapai 12 miliar ringgit untuk kebutuhan 85 persen masyarakat,” ujar Anwar dikutip dari akun Instagram, Jumat (25/10/2024).
Mengutip laman Global Petrol Prices, rata-rata harga bahan bakar minyak (BBM) untuk bensin di Malaysia per (21/10/2024) mencapai US$ 0,487 per liter atau Rp 7.427 per liter (kurs Rp 15.604). Sementara untuk bahan bakar diesel mencapai US$ 0.685 per liter atau Rp 10.689 per liter.
Kebijakan subsidi BBM Malaysia ini berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia, subsidi BBM hanya diberikan untuk BBM jenis Pertalite dan Biosolar, sementara untuk BBM jenis lain tidak disubsidi oleh pemerintah.
Meski begitu, para anak pejabat, atau mungkin sebagian dari kita yang bertindak sama, harus belajar dari tokoh satu ini, yakni Soesalit.
Namanya memang tidak begitu dikenal dibanding ibu kandungnya, yaitu R.A Kartini. Namun, keredupan nama Soesalit disebabkan oleh keputusannya sendiri yang tidak ingin menaiki tangga kesuksesan bermodalkan nama besar ibunya Kartini.
Bagaimana Ceritanya?
Pada masanya, Soesalit jadi anak cukup beruntung. Dia lahir dari keluarga pejabat sebab ayahnya Raden Mas Adipati Ario Djojadiningrat bertugas sebagai Bupati Rembang. Kelak, sejarah juga mencatat sang ibu, Kartini, menjadi orang besar karena punya pemikiran visioner melampaui zaman.
Meski begitu, Soesalit tak mau mengandalkan nama besar kedua orang tua untuk meniti kehidupan. Wardiman Djojonegoro dalam Kartini (2024) menceritakan, Soesalit sebenarnya berhak menggantikan ayahnya sebagai bupati. Namun, dia mantap menolaknya. Banyak saudara yang berulangkali meminta Soesalit menjadi, tapi jawabannya berujung penolakan.
Sebagai gantinya, dia memilih masuk tentara pada 1943. Dia dilatih oleh tentara Jepang dan kemudian tergabung sebagai tentara Pembela Tanah Air (PETA). Ketika Indonesia merdeka, Soesalit praktis menjadi bagian Tentara Keamanan Rakyat Republik Indonesia. Dari sini, kariernya perlahan moncer.
Menurut Sitisoemandari Soeroto dalam Kartini: Sebuah Biografi (1979), Soesalit selalu terlibat dalam beberapa pertempuran melawan Belanda yang lantas membuatnya cepat naik pangkat. Begitu juga namanya yang makin terkenal.
Puncak kesuksesan sebagai tentara terjadi pada 1946. Dirinya diangkat menjadi Panglima Divisi II Diponegoro yang memimpin pasukan terpenting karena bertugas menjaga ibukota negara di Yogyakarta.
Bahkan, dia juga pernah beberapa kali memegang jabatan sipil. Salah satunya sebagai penasehat Menteri Pertahanan di Kabinet Ali Sastro pada 1953.
Saat ini terjadi, jarang orang mengetahui kalau Soesalit adalah anak dari tokoh besar RI bernama R.A Kartini. Dia memang sengaja tak menjual nama besar ibunya.
Padahal, sepanjang dia hidup, kisah-kisah Kartini berulangkali menjadi inspirasi dan terus diceritakan banyak generasi terkait perempuan penuntut kesetaraan lewat surat-suratnya. Bahkan, kala itu sudah populer lagu mengenai ibunya berjudul “Ibu Kita Kartini” buatan W.R Soepratman yang terus dinyanyikan banyak orang.
Atasan Soesalit, Jenderal Nasution, menjadi saksi bagaimana dia memang tak mengumbar nama orang tua. Nasution melihat ketika tak lagi bertugas, Soesalit lebih memilih hidup melarat sebagai veteran. Dia tak meminta hak-haknya sebagai veteran.
Kata Nasution, dikutip dari Kartini: Sebuah Biografi (1979), dia bisa-bisa saja hidup tak melarat dengan berkata bahwa dia adalah satu-satunya putra Kartini. Dengan begitu, banyak orang akan menaruh simpati sehingga bisa mengubah hidup jenderal bintang dua tersebut.
Namun, Soesalit tetap memegang prinsip yang dia tanamkan dari awal: tidak mau mengutarakan bahwa dirinya keturunan Kartini. Akibat prinsip ini, pria kelahiran Rembang ini tetap melarat sampai tutup usia pada 17 Maret 1962.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang dari 5-6 juta petani dan nelayan yang pernah berutang tapi tidak sanggup membayarnya. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa pihaknya mendukung kebijakan apapun yang bersifat positif, namun teknis pelaksanaan harus dibicarakan terlebih dahulu.
“Ada beberapa secara teknis yang harus kita bicarakan. Intinya kita support saja apa yang hal-hal positif,” ujar Dian saat ditemui di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Kamis (24/10/2024).
Menurut Dian, pencadangan atau CKPN industri perbankan RI sudah mencukupi untuk melaksanakan penghapusan utang tersebut. Lantas, perbankan siap untuk menghapus utang 5-6 juta petani dan nelayan.
“Sebetulnya CKPN segala macam [perbankan] sudah memadai. Kalau dari industri perbankan nggak ada masalah,” ucap Dian.
Meskipun begitu, ia kembali menekankan teknis dari pelaksanaan penghapusan utang tersebut perlu diperhatikan. Dian mengatakan adanya potensi moral hazard yang harus dihindari.
“Tinggal bagaimana nanti teknis operasionalnya. Tentu salah satu yang kita hindarkan, moral hazard. Dan pemerintah akan diskusi lebih lanjut masalah ini,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menyebut regulasi penghapusan utang tersebut bakal berbentuk Peraturan Presiden dan segera ditandatangani dalam waktu dekat.
“Mungkin Minggu depan Pak Prabowo teken Perpres pemutihan, udah disiapkan oleh Pak Supratman (Menteri Hukum) sesuai UU, semoga minggu depan beliau tandatangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, dan mereka dapat hak pinjam lagi ke perbankan nggak akan tutup SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) di OJK,” kata Hashim dikutip Jumat (25/10/2024).
Prabowo terlebih dulu mendapat laporan dari Hashim mengenai situasi ini, yakni jutaan petani dan nelayan tidak bisa melakukan pinjaman untuk usahanya.
“Makanya saya sampaikan ke Pak Prabowo Ini harus diubah, Pak Prabowo setuju, tim perbankan dipanggil Pak Burhan. Ini merusak atau tidak perbankan Indonesia ternyata tidak, karena sudah dibukukan, nggak ada lagi, tapi hak tagih tetap maka 5-6 juta terpaksa ke pinjol sama rentenir,” kata Hashim.
Hal Itu merupakan langkah dalam pengentasan kemiskinan, sehingga 6 juta debitur dengan tambahan istri-anak melibatkan 30-40 juta orang dapat berampak positif, yakni mereka bisa meminjam lagi dari bank, bukan rentenir atau pinjol.
“Ternyata ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih terbebani hutang lama 20 tahun, utang krismon 98, utang dari 2008, utang dari mana-mana. Sebanyak 5-6 juta petani dan nelayan mereka terpaksa karena nggak boleh pinjam lagi dari perbankan, setiap mereka SLIK OJK ditolak karena utang Rp 10-15 juta,” ujar Hashim.
Lebih dari setahu yang lalu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo atau Jokowi berencana menghapus kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Namun hingga kini, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dari aturan tersebut belum juga muncul. Pada bulan Juni lalu, Dian menatakan RPP itu masih dalam tahap penyesuaian. Dalam proses tersebut, ia mengatakan RPP tersebut dalam finalisasi dengan beberapa RPP lainnya.
Terkait mekanisme dari aturan tersebut, Dian menyampaikan sebenarnya itu simpel dan sudah sering dilakukan perbankan swasta. Namun begitu, yang menjadi kendala adalah implementasi peraturan ini pada bank milik negara.
“Ini kan masalahnya, Himbara [Himpunan Bank Milik Negara] itu kan milik pemerintah, itu kan ada komponen uang negara yang disisihkan, [seperti] kekayaan negara yang disisihkan, [jadi] ini yang selalu menimbulkan situasi yang berat buat bank-bank BUMN,” terang Dian.
Ia menyebut hal itu menjadi isu utama, karena dikhawatirkan saat Himbara melakukan hapus buku, akan dianggap merugikan negara.
