Demo Besar-besaran Samsung Berhasil, Gaji Karyawan Naik Segini

Para pekerja National Samsung Electronics Union (NSEU) meneriakkan slogan-slogan selama pemogokan umum untuk mengganggu produksi antara 8 dan 10 Juli, di depan Kampus Samsung Electronics Nano City Hwaseong di Hwaseong, Korea Selatan, 8 Juli 2024. (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

Samsung Electronics telah mencapai kesepakatan awal dengan serikat pekerja di Korea Selatan untuk menaikkan upah karyawan sebesar 5,1%.

Mengutip Reuters, anggota serikat pekerja akan memberikan suara atas kesepakatan tersebut. Selain kenaikan gaji, kesepakatan tersebut juga mencakup lebih banyak hari libur dan poin bonus yang dapat digunakan untuk membeli produk Samsung Electronics dan fasilitas lainnya.

Pengambilan suara akan dilakukan selama satu minggu mulai Kamis (14/11/2024) waktu setempat.

Serikat Pekerja Samsung Electronics Nasional juga mengumumkan kesepakatan awal tersebut di saluran YouTube mereka.

Serikat pekerja tersebut beranggotakan 36.500 orang atau sekitar 30% dari tenaga kerja Samsung Electronics di Korea Selatan.

Sebagai informasi, serikat pekerja Samsung di Korea Selatan sejak Juli Lalu melakukan aksi unjuk rasa. Mereka mogok kerja dan meminta tuntutan mereka dipenuhi.

Meski ada mogok kerja, perusahaan menyatakan bahwa hal tersebut tidak menyebabkan gangguan apa pun dalam proses produksi.

Tak cuma di Korea Selatan, ratusan karyawan di fasilitas produksi Samsung Electronics di wilayah selatan India juga melakukan mogok kerja pada Agustus lalu. 

Mereka membawa protes yang sama, yakni kenaikan gaji dan bonus. Pemimpin serikat pekerja Samsung di India, E. Muthukumar, mengatakan aksi yang digelar berdampak pada sebagian proses produksi.

Penyaluran Kredit UMKM Bank Lesu, OJK Beri Penjelasan

Pengunjung melihat produk UMKM yang dijual dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (30/10/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang disalurkan perbankan menyusut. Hal ini pun membuat rasio kredit UMKM terhadap total portofolio pembiayaan turun. 

Berdasarkan data Bank Indonesia hingga September 2024, penyaluran kredit UMKM perbankan tercatat sebesar Rp1.399,3 triliun atau tumbuh positif 5% secara tahunan (yoy). Angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan September tahun lalu, yakni 8,2% yoy.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) Dian Ediana Rae mengungkapkan pertumbuhan kredit, termasuk sektor UMKM dipengaruhi berbagai faktor ekonomi makro. Selain itu, angka pertumbuhan kredit UMKM yang lebih rendah dari tahun sebelumnya juga turut dipengaruhi

“Meskipun hingga September 2024 masih terdapat tantangan dalam penyaluran kredit kepada UMKM, Himbara dan perbankan lainnya tetap optimis dan mendukung upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada pelaku UMKM secara sehat dan berkesinambungan, sebagaimana secara historis telah secara konsisten dilakukan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11).

Dian menjabarkan, penyaluran kredit UMKM terus dilakukan melalui dorongan inklusi keuangan dengan perluasan jaringan Laku Pandai serta konsistensi pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan insentif aktivitas pembiayaan terhadap debitur UMKM untuk mendorong pertumbuhan usaha.

Dengan proyeksi ekonomi Indonesia yang akan semakin membaik ke depannya, disertai dengan kondisi politik yang stabil, menurutnya, tentunya diharapkan dapat membawa dampak positif pada aktivitas bisnis UMKM dan pergerakan ekonomi masyarakat, sehingga pada gilirannya kredit UMKM juga akan mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Meskipun kredit pertumbuhan bank menurun, namun, kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) relatif terjaga yakni sebesar 4,00%.

Dian menambahkan, ke depan, dukungan industri perbankan terhadap pertumbuhan UMKM dinilai tetap akan optimis yang tercermin dari proyeksi rencana bisnis yang meningkat setiap tahunnya.

“Adapun perlambatan pertumbuhan kredit UMKM saat ini juga tidak terlepas kondisi dunia usaha yang masih dalam tahap recovery pasca era Covid-19,” imbuhnya.

OJK juga akan mendorong perbankan untuk dapat menyalurkan kredit UMKM yang merupakan pilar pemerataan pembangunan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

“OJK akan terus mendukung upaya pemerintah untuk dapat mengembangkan serta menguatkan sektor UMKM,” pungkasnya.

Data Warga RI Masih Disimpan di Luar Negeri, Ini Kata Meutya

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid. (Dok: Kementrian Komunikasi dan Digital)

Pemerintah saat ini belum mewajibkan data warga Indonesia disimpan di dalam negeri. Pasalnya, regulasi yang berlaku masih membebaskan data non-finansial untuk disimpan di data center di luar Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan pemerintah ingin membuat regulasi yang komprehensif, termasuk soal aturan penyimpanan data. Ia menegaskan bahwa regulasi harus disusun untuk menjaga kedaulatan.

“Kita ingin regulasi yang menjaga kedaulatan, tetapi di saat yang bersamaan juga tidak mengganggu adanya inovasi. Jadi kita cari titik tengahnya, jadi kedaulatan tetap penting, tapi inovasi, investasi tetap masuk. Kalau memang perlu perubahan, ya kita ubah aturan ini,” kata Meutya usai acara Indonesia AI Day, Kamis (14/11/2024).

Ia menyatakan bahwa Indonesia terbuka bekerja sama dengan seluruh pihak. Syaratnya, prinsip kedaulatan tetap dijaga.

“Tidak hanya dengan Nvidia, itu bisa kita lakukan. Namun demikian sekali lagi prinsip-prinsip sovereignty itu tetap kita jaga,” katanya.

Aturan soal penyimpanan data yang saat ini berlaku di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah no. 71/2019. Aturan tersebut membagi data menjadi dua yaitu data publik dan data privat. Data privat masih diizinkan untuk disimpan di luar negeri, kecuali data transaksi keuangan.

Meutya mengatakan bahwa Nvidia sudah memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur AI di Indonesia. Pemerintah mendorong agar investasi terus dilakukan untuk membangun fasilitas serupa di berbagai kota di tanah air.

“Saya harap yang sudah ada perjanjian untuk membangun di beberapa tempat. Seperti yang kita tahu, bangunan kerja sama di Solo sudah berjalan kami,” katanya. “Sudah ada komitmen untuk membangun di Jayapura. Ini yang kita juga dorong.”

Kemendag Bakal Bantu UMKM RI Go Internasional, Caranya Begini

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti kepada CNBC Indonesia pada Pameran Sial Interfood 2024 di JI-Expo Kemayoran, Rabu (13/11/2024). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menyebut perdagangan RI terus surplus sejak Mei 2020, kemudian untuk ekspor sekitar 70% berasal dari sektor industri dan termasuk di dalamnya adalah food and beverage, F&B. Peran UMKM untuk terlibat dalam ekspor ini pun kian naik beberapa waktu belakangan.

“Maka oleh karena itu, sesuai dengan apa yang telah diarahkan juga oleh Bapak Menteri, Pak Budi Santoso bagaimana kita ke depannya bisa mendongkrak ekspor yang non-migas, karena ini menjadi salah satu unggulan negara Indonesia juga,” kata Dyah Roro ketika ditemui Salon International de l’Alimentation (SIAL), Interfood 2024 di JI-Expo Kemayoran, Rabu (13/11/2024).

Untuk mendongkrak ekspor, peran UMKM juga penting karena semakin banyak UMKM yang melek akan pasar ekspor, termasuk membentuk branding dan membuat produk yang bersaing di kancah global. Ia pun berharap UMKM Makanan-Makanan Indonesia bisa disupport juga untuk go internasional, jadi bisa ekspor di situ.

“Banyak sekali program pendampingan yang kita berikan kepada UMKM di Indonesia khususnya agar mereka bisa tembus di pasar global jadi bisa ekspor, kita juga punya namanya INA EXPOR, ini online, untuk para UMKM, para giat entrepreneur yang di bidang F&B atau bidang sektor apapun untuk mempelajari negara-negara di luar sana itu membutuhkan komoditas apa, atau membutuhkan produk apa, untuk kemudian dapat di ekspor,” kata Dyah Roro.

Adapun SIAL Interfood juga jadi salah satu cara untuk membuat produk UMKM Indonesia bisa go internasional. Pameran ini menjadi salah satu pameran makanan-minuman terbesar di Asia Tenggara dengan 1.200 peserta dari 25 negara dengan 150 pelaku UMKM dan diharapkan mampu menarik hingga 90.000 pengunjung selama 13 hingga 16 November 2024.

“Ini mendorong terbentuknya jaringan bisnis yang solid dan kolaborasi yang lebih erat antar pelaku usaha. Kami percaya, sinergi antara berbagai pihak di industri ini akan berkontribusi besar dalam menjawab tantangan ketahanan pangan dan kebutuhan pasar yang terus berkembang,” timpal Chief Executive Officer (CEO) Krista Exhibitions, Daud D. Salim pada pembukaan SIAL 2024.

Asing Ramai Kabur dari Pasar RI, Ini yang Harus Dilakukan Investor

Ilustrasi Bursa (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

Aliran dana keluar asing masih deras membuat pasar keuangan RI tertekan pada pekan pertama November ini.,

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan lalu bahkan sempat nyaris ambruk 2% sehari dan berlanjut sampai Senin pekan ini (11/11/2024) IHSG sempat terkoreksi ke level 7100.

Jika melihat secara teknikal, dari posisi All Time HIgh (ATH) di level 7900 sampai ke posisi terkini pada penutupan perdagangan sesi I Rabu (13/11/2024) di 7328,56, IHSG sudah ambruk sekitar 7%.

Salah satu faktorIHSG terkoreksi adalah arus dana keluar asing yang deras. Merujuk data Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang pekan pertama November, asing sudah keluar Rp4,50 triliun.

Net sell tersebut semakin menambah arus keluar yang tebal dari asing sejak 22 Oktober lalu. Jika ditelisik, net buy asing hanya terjadi pada 4 dan 5 November, meskipun nilainya tipis.

Saham perbankan big caps terpantau menjadi yang paling banyak dilego asing, selama sepekan ini saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) keluar Rp2,3 triliun, diikuti saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp1,7 triliun, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rp1,5 triliun, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBN) sebanyak Rp517,2 miliar.

Lantas, apa yang harus kita lakukan?

Kembali pada pergerakan teknikal, kejatuhan IHSG membuat posisinya semakin mendekati support di 7045. Jika ke depan tekanan jual asing mulai mereda, maka potensial rebound semakin meningkat.

Selanjutnya, ada baiknya kita berfokus pada apa yang bisa kita lihat, dengan IHSG turun, banyak punya saham big caps yang berfundamental baik juga ikut turun yang membuat harga saham terdiskon, artinya kesempatan investing kembali lagi.

Prospek Suram Ekonomi China Bikin Harga Minyak Dunia Merosot

PT Pertamina Hulu Energi

Harga minyak dunia kembali tertekan awal pekan ini dibebani ketidakpastian ekonomi global dan kekhawatiran akan melemahnya permintaan dari China. Berdasarkan data Refinitiv, harga minyak acuan dunia, West Texas Intermediate (WTI), ditutup pada level US$ 67,94 per barel pada Selasa (12/11/2024), turun 0,15% dari sesi sebelumnya. Sementara itu, harga minyak mentah Brent tercatat pada level US$ 71,75 per barel, juga turun 0,11%.

Penurunan harga ini menandai tren koreksi yang terlihat sejak awal November, dengan WTI dan Brent masing-masing telah turun dari posisi puncak bulan lalu di kisaran US$ 77 dan US$ 80 per barel. Salah satu faktor utama yang berperan adalah kekhawatiran pasar terhadap perlambatan permintaan energi di China, konsumen minyak terbesar dunia, yang mengalami pertumbuhan ekonomi melambat dan permintaan industri yang menurun.

Di sisi lain, penguatan dolar AS juga menekan harga minyak. Mata uang yang lebih kuat membuat harga minyak menjadi lebih mahal bagi pemegang mata uang lain, sehingga membatasi potensi kenaikan harga. Namun, di tengah penurunan ini, ketegangan geopolitik masih menjadi faktor yang diawasi ketat oleh pasar. Menjelang akhir pekan lalu, ada peningkatan kekhawatiran mengenai konflik di Timur Tengah, khususnya setelah beberapa negara besar meningkatkan patroli keamanan di kawasan itu.

“Pasar minyak terus dipengaruhi oleh dinamika geopolitik yang dapat mendorong volatilitas harga. Namun, perlambatan ekonomi dan permintaan yang melemah, terutama dari Asia, mengurangi potensi kenaikan harga minyak,” demikian pernyataan dari Energy Analysis Group (EAG) yang dikutip dari Oilprice.com, Selasa (12/11/2024).

Pekan ini, pasar masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait data permintaan dari Asia, serta laporan cadangan minyak dari Badan Informasi Energi AS (EIA) yang diperkirakan akan mempengaruhi sentimen harga dalam waktu dekat

Jangan Main-Main! Pertambangan Ilegal Bisa Kena Sanksi Rp 100 Miliar

Foto udara menunjukkan tambang ilegal yang berada di wilayah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, bahwa pihaknya sudah membuat aturan sebagai efek jera kepada pelaku Pertambangan Ilegal (PETI) di Indonesia.

Adapun sanksi diantaranya adalah dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar. Hal itu tertuang dalam Undang_undang Nomor 3 Tahun 2021 dalam Pasal 158.

Dirjen Minerba Tri Winarno menyampaikan beberapa hal terkait dengan pertambangan yang tidak mempunyai izin, baik saat melakukan eksplorasi, produksi maupun kepada orang yang menampung atau memanfaatkan ataupun melakukan pengelolaan dan pemurnian.

“Ini dikenakan sanksi yang sama yaitu paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100 miliar,” tegas Tri Winarno dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XII DPR, Selasa (12/11/2024).

Sejatinya, kata Tri, untuk menyelesaikan kegiatan illegal mining, terdapat tiga hal yang dilakukan pemerintah untuk membatasi pergerakan. Diantaranya, dengan SIMBARA, aplikasi digital itu dinilai ampuh untuk mengatasi ruang gerak penjualan dari tambang ilegal.

“Apabila perusahaan itu tidak berizin kemudian tidak mempunyai stok, maka perusahaan itu tidak bisa melakukan penjualan,” terang Tri.

Kemudian, melakukan formalisasi pada daerah yang memang terdapat banyak pertambangan ilegal. Tri menilai, pihaknya akan mengupayakan apabila memang betul-betul untuk rakyat untuk kehidupan sehari-hari. “Kita upayakan untuk adanya formalisasi dan terakhir kita lakukan secara gabung,” tandas Tri

Bentar Lagi Pengajuan Kredit Bisa Dinilai dari Sosmed-Tagihan Listrik

Ilustrasi token listrik. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan penyusunan regulasi untuk penyelenggaraan Initiative Credit Scoring (ICS) atau Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dalam tahap final dan sudah didorong untuk harmonisasi. Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan pihaknya menginginkan peraturan OJK (POJK) tersebut dapat terbit sebulan dari sekarang atau akhir tahun nanti.

Hasan menerangkan keberadaan PKA bakal menjadi komplementer dalam pengambilan keputusan penyaluran kredit dari lembaga intermediasi. Nantinya, keberadaan PKA melengkapi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang menjadi acuan para lembaga pembiayaan dalam menilai calon debiturnya.

“Kita semua ini individu yang selama ini tidak punya data historis kredit, biasanya kalau ingin mengakses pendanaan dari perbankan, dari fintech lending, dari multifinance ditolak karena kita belum punya track record, belum punya sejarah kredit sebelumnya. Nah, dengan adanya Alternative Credit Scoring, dia memanfaatkan data-data di luar historis kredit,” jelas Hasan saat ditemui di Wayang Bistro, Senin (11/11/2024).

Hasan menerangkan data-data historis yang dimaksud bisa berasal dari kegiatan calon debitur di sosial media, dari catatan pembayaran utilitas seperti tagihan listrik, telepon, apartemen, dan lain-lain. Data-data tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi para pemberi pinjaman untuk menyetujui permohonan kredit perorangan, UMKM, atau para pelaku bisnis.

Maka, para peminjam nanti dalam penilaiannya calon krediturnya dapat mengacu pada SLIK, PKA, dan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP). Hasan mengatakan LPIP lebih banyak memanfaatkan data histroris kredit dengan model tertentu dalam menyediakan credit scoring.

“Tapi kan banyak masyarakat kita nih mayoritas tidak punya data historis kredit. Sayang juga kan kalau mereka kemudian tidak terlayani. Nah, muncul lah kebutuhan itu, dan dijawab dengan hadirnya lembaga pemeringkat kredit alternatif ini,” pungkas Hasan.

Kehadiran PKA ini tidak akan mempersulit yang belum memiliki akses terhadap pembiayaan. Hasan mengatakan itu justru bakal membuka akses bagi pihak yang masih unbanked, serta memperluas segmen pasar baru bagi para peminjam. Di samping itu, PKA juga bisa mencegah potensi gagal bayar.

“Dengan adanya informasi kredit scoring yang baik, kemudian lembaga pembiayaan ini juga akan berpotensi untuk mengurangi probability of default atau tingkat hutang yang bad debt-nya. Jadi itu semua yang menjadi manfaat utama dari PKA,” jelas Hasan.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 4 penyelenggara ICS yang sudah lulus regulatory sandbox dan sudah terdaftar. Di pipeline, ada 10 calon penyelenggara ICS dalam regulatory sandbox untuk persetujuan perizinan.

Hasan mengatakan saat peraturan perizinan dari OJK untuk PKA sudah terbit, para penyelenggara ICS bakal sama seperti Penyelenggara Usaha Jasa Keuangan (PUJK).

Sebelumnya, Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyoroti banyaknya skor kredit yang buruk karena gagal bayar pinjaman online (pinjol) telah menyebabkan sekitar 40% pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR )ditolak bank. REI juga menyoroti jejak utang pinjol pada SLIK yang belum tentu langsung terhapus, ketika sudah dibersihkan.

Selain itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), Nixon Napitupulu mengungkapkan hal yang sama. Menurutnya, bank pelat merah yang fokus pada segmen perumahan itu terhambat dalam penyaluran KPR subsidi karena SLIK OJK kini meliputi kolektibilitas pinjol.

Ia mengatakan, skor kolektibilitas tersebut tidak melihat nominal dari pinjaman, sekalipun jumlah pinjaman macet di pinjol hanya sebesar Rp100.000. Nixon mengatakan hal ini menjadi kendala.

Akibatnya, lebih dari 30% perumahan subsidi tidak bisa diakadkan akibat skor kredit pinjol tersebut.

Zulhas Blak-blakan Nasib Petani Vs Zaman Soeharto, Bongkar Fakta Miris

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) saat ditemui di Graha Mandiri, Senin (11/11/2024). (CNBC Indonesia/Ferry Sandi)

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), membandingkan nasib petani di zaman Orde Baru rezim Soeharto dengan saat ini. Berbeda jauh nasib kini dan puluhan tahun silam, saat ini banyak petani yang hanya bekerja sebagai buruh, bukan pemilik.

“Pada Orde Baru rata-rata petani punya kebun dan sawah. Tapi 24 tahun terakhir, kalau saudara tanya Google, buka data BPS (Badan Pusat Statistik), mungkin 80% petani sudah berubah jadi buruh tani. Padahal Orde Baru 65% pekerja dari sektor pertanian, sekarang 25%,” kata Zulhas di Graha Mandiri, Senin (11/11/2024).

Tren keinginan anak muda untuk berprofesi sebagai petani pun kian berkurang, karena banyak anak muda memilih bekerja di profesi lain. Sebaliknya, profesi sebagai petani dianggap tidak lagi menjanjikan.

“Dan petani mengalami aging, tua-tua. Yang muda sudah tidak ingin jadi petani. Mesti ada sesuatu. Lahan pertanian setiap tahun berkurang 100 ribu hektare (ha),” sebut Zulhas.

Padahal pemerintah berkeinginan untuk melakukan swasembada pangan. salah satu caranya dengan membentuk Kementerian Koordinator baru, yakni Kemenko Pangan.

“Karena ini menjadi prioritas utama Presiden Prabowo, yang berulang-ulang baik dalam visi misi pelantikan presiden di MPR maupun di berbagai kesempatan. Soal swasembada pangan tidak boleh ditawar-tawar, selambatnya 2028 kita harus swasembada pangan. Bukan hanya beras tapi pangan, artinya ada beras, jagung, tebu dan lain-lain, ini menjadi program yang strategis penting dan prioritas,” sebut Zulhas.

Makna Hari Pahlawan 10 November Menurut Kajati Jatim Mia Amiati

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati

Hari Pahlawan diperingati oleh masyarakat Indonesia setiap tanggal 10 November. Tidak terkecuali oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang dipimpin oleh Mia Amiati.

Mengutip dari akun Instagram resmi Kajati Jatim, Minggu (10/11/2024), momentum peristiwa 10 November 1945 yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pahlawan sebagai ingatan kolektif bangsa, dapat dijadikan sebagai teladan di semua tingkatan dan aktivitas masyarakat, sehingga menimbulkan kecintaan akan negeri ini.

“Dalam konteks pembangunan bangsa dan negara dalam era global saat ini adalah semangat berkarya untuk merealisasikan Asta Cita yang menjadi visi misi Presiden RI. Semangat itu ada dalam setiap upaya menjaga dan memajukan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka,” tulis Kajati Jatim.

Menurut Kajati Jatim, semangat untuk membangun bangsa dan negara dilakukan pemerintah dan masyarakat melalui usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global, yang dijabarkan pada semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik pada tingkatan nasional dan komunitas.

“Dengan mengobarkan semangat pahlawan untuk membangun bangsa dan negara akan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman.” tulis Kajati Jatim.

“BANGSA YANG BESAR ADALAH BANGSA YANG MENGHARGAI PARA PAHLAWANNYA.”