BLOG-TERUPDATE

^{_{Ilustrasi dokter spesialis kebidanan dan kandungan memeriksa janin ibu hamil dengan peralatan Ultrasonografi (USG) di RSIA Tambak, Jakarta. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha}}

 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengingatkan warga yang ingin memeriksakan kehamilan (antenatal care/ANC) saat ini sudah bisa dilakukan di puskesmas sehingga tidak perlu selalu ke rumah sakit besar atau swasta.

“Kalau mau periksa kehamilan tidak perlu semuanya harus mengakses rumah sakit, apalagi rumah sakit besar. ANC ini bahkan bisa dilakukan di puskesmas. Puskesmas kita sekarang ini sudah punya alat USG (ultrasonografi). Puskesmas bisa lakukan USG,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati di Jakarta, Rabu.

Dituturkan Ani, seorang wanita hamil harus melakukan pemeriksaan kesehatan rutin (ANC) rutin dan setidaknya enam kali selama masa kehamilan.

Lalu, apabila saat ANC, tenaga kesehatan memprediksi ada penyulit persalinan seperti hipertensi, maka pasien bisa dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas yang memadai.

“Dan apabila saat persalinan, ada kondisi kegawatdaruratan, proses layanan rujukan yang dapat kemudian dipandu oleh JakConnected akan mampu menyediakan akses yang cepat untuk pasien,” jelas Ani.

Dia menambahkan, warga khususnya wanita hamil bisa mengakses fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan posisinya guna mendapatkan penanganan yang cepat.

Lalu, apabila membutuhkan layanan rujukan pada rumah sakit yang lebih tinggi, Pemerintah menyediakan fasilitas untuk memandu dan mendapatkan akses, melalui JakConnected.

Pemeriksaan selama kehamilan diperlukan salah satunya guna memastikan kondisi ibu sehat. Berdasarkan data riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2018, sebanyak 48,9 persen ibu hamil mengalami anemia, sebanyak 17,3 persen ibu hamil mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK), dan 28 persen ibu hamil memiliki risiko komplikasi persalinan yang dapat menyebabkan kematian.
Kondisi anemia, kurang gizi kronis pada ibu selama hamil berkontribusi pada anak lahir dalam keadaan stunting. Data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan ada 23 persen bayi yang lahir di Indonesia dalam keadaan stunting. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi gizi ibu hamil, termasuk tingginya anemia pada ibu hamil https://greensboroschild.com

^{_{Pekerja sedang mengemas beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan di Gudang Perum Bulog Aceh, Siron, Aceh Besar. (ANTARA/M Ifdhal)}}

Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh memastikan persediaan beras di gudang perusahaan tersebut sebanyak 17 ribu ton cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah itu hingga Maret 2025.

“Stok yang tersedia saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan di Aceh, termasuk untuk penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah alokasi Desember 2024,” kata Pemimpin Wilayah Perum Bulog Aceh Ihsan di Aceh Besar, Rabu.

Ia menyebutkan persediaan yang ada saat ini sebanyak 17 ribu ton dengan alokasi distribusi bantuan pangan sekitar 5 ribu ton dan untuk kebutuhan lainnya termasuk kebencanaan.

Ihsan mengatakan persediaan beras yang ada di Gudang Bulog tersebut termasuk hasil pengadaan beras dalam negeri yang dibeli dari hasil panen milik petani yang ada di provinsi berpenduduk sekitar lima juta jiwa itu.

Adapun total pengadaan beras dalam negeri di Provinsi Aceh hingga saat ini sebanyak 14 ribu ton setara beras atau telah tercapai sesuai target.

Pihaknya berharap masyarakat di Provinsi Aceh tidak perlu khawatir karena persediaan beras di gudang perusahaan tersebut cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat di pasaran melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

Ia menambahkan untuk stabilisasi harga pada akhir tahun, pihaknya juga mendistribusikan program bantuan pangan alokasi Desember dan penyaluran beras SPHP ke pasar agar masyarakat dapat membeli beras dengan harga terjangkau. https://jasonwiles.net

^{_{Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo memberikan keterangan kepada awak media usia mengikuti rapat tingkat menteri yang melibatkan 12 kementerian yang dipimpin langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (4/12/2024). (ANTARA/Aloysius Lewokeda)}}

 Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mengatakan pengembangan cabang olahraga sepak bola dimasukkan pada kategori industri dalam Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) tahap dua yang akan dijalankan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk di DBON, (pengembangan) sepak bola masuk dalam kategori industri dari dua kategori, prestasi dan industri,” kata Dito Ariotedjo kepada awak media di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan arah pengembangan cabang olahraga sepak bola Indonesia dalam DBON tahap dua yang dibahas dalam rapat tingkat menteri, melibatkan 12 kementerian, yang dipimpin langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia menjelaskan, dengan arah pengembangan sepak bola sebagai industri, maka stadion-stadion berstandar internasional di berbagai wilayah yang sudah diperbaiki pemerintah akan dikelola dengan perspektif industri.

Dito mengatakan akan ada skema kerja sama pemerintah dengan klub ataupun public partnership untuk mengelola stadion-stadion tersebut.

Ia mengatakan fokus membangun industri olahraga termasuk cabang sepak bola yang ditunjukkan dengan pembentukan Deputi Pengembangan Industri Olahraga sebagai deputi baru di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Lebih lanjut, Dito menjelaskan, dari sisi upaya peningkatan prestasi, pengembangan sepak bola difokuskan untuk meraih prestasi di ajang internasional seperti Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia.

Hal itu, kata dia, sesuai dengan misi pembangunan bidang olahraga dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto​​​​​​​. https://scrittorincorso.net

^{_{Situasi Diseminasi Gempur Rokok Ilega di Kota Bandung, Rabu (4/12/2024). (ANTARA/Ricky Prayoga)}}

 Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Barat, menyebarluaskan (diseminasi) seruan ‘perang’ terhadap peredaran rokok ilegal di Jabar, dengan harapan dapat mencegah efek buruk pada masyarakat dan negara.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Jabar Viky Edya Martina Supaat menuturkan bahwa dalam kegiatan ini dilibatkan komunitas informasi masyarakat (KIM) dan relawan teknologi informasi komunikasi (TIK), untuk bersama-sama mengampanyekan perang melawan peredaran rokok ilegal.

“Kita melakukan kampanye gempur rokok ilegal itu kan penuh dengan pesan-pesan tertentu untuk melawan peredaran rokok ilegal, maksudnya seperti apa, tujuannya apa, itu yang kami sampaikan kepada masyarakat melalui teman-teman KIM ini untuk melawan peredaran rokok ilegal,” ujar Viky pasca sosialisasi bertajuk Diseminasi Gempur Rokok Ilegal di Bandung, Rabu.

Perang terhadap rokok ilegal, kata dia, perlu dimasifkan, terlebih saat ini peredaran rokok ilegal mengkhawatirkan, di mana berdasarkan data periode sejak 2022 hingga November 2024, jumlah rokok ilegal yang berhasil ditindak sebanyak 151.794.015 batang, dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp188,8 miliar.

Menurut Viky, masalah rokok ilegal yang jelas terlihat, memberikan dampak pada kesehatan masyarakat, serta pada pendapatan negara dari cukai.

“Karena ini bukan hanya soal pendapatan negara, tetapi juga terkait dengan kesehatan, sehingga perlu semua pihak untuk meningkatkan kesadaran bahwa banyak dampak negatif dari rokok ilegal,” ucapnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Seksi Humas Dirjen Bea dan Cukai Jabar Meirna Nurdini menyebutkan bahwa target utama Diseminasi Gempur Rokok Ilegal ini tak lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menekan peredaran rokok ilegal.

“Memang rokok ini menggerus pendapatan negara dari cukai rokok (tembakau), tetapi di samping itu yang memprihatinkan adalah persoalan prevalensi perokok anak,” katanya.

Berdasarkan data yang diterimanya, Meirina mengungkapkan prevalensi perokok anak pada tahun 2022 angkanya mencapai 9 persen, dan tahun 2023 menurun menjadi 8,97 persen dari sekitar 130 juta perokok se-Indonesia.

“Kita harapkan tahun ini lebih turun. Oleh karena itu kita menargetkan program ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menekan peredaran rokok ilegal. Soal pendapatan negara, itu adalah hasil yang akan mengikuti,” tutur Meirina. https://superiohamburg.org

^{_{Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Wahyu Dinata dalam acara pembukaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 di tingkat Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza.}}

– Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan pemungutan suara ulang (PSU) bisa dilaksanakan jika ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“PSU kan punya prosedur, saya rasa sesuai dengan peraturan, kalau memang memenuhi unsur, kami menerima rekomendasi Bawaslu,” kata Wahyu usai menghadiri pembukaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 pada tingkat Jakarta Pusat, Rabu.

Sebelumnya tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono menginginkan adanya PSU.

Wahyu menjelaskan, PSU bisa dilaksanakan jika memang ada alasan yang kuat, seperti adanya temuan satu pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sama.

Lalu, adanya bencana alam atau force majeur yang menyebabkan pemungutan suara terkendala, dan adanya kerusakan surat suara.

Sehingga, PSU tidak bisa dilakukan jika alasannya ada warga yang mengaku tidak menerima surat pemberitahuan pemungutan suara atau formulir C6.

PSU juga tidak bisa dilakukan jika ada salah satu atau beberapa saksi dari pasangan calon yang tidak menandatangani berita acara rekapitulasi.

“Tidak ada unsur di dalamnya itu, misalnya tidak dibagikan pemberitahuan. Jadi tidak bisa juga PSU kan tidak ada syaratnya,” ucap Wahyu.

Lebih lanjut, Wahyu menyebut pihaknya juga tidak masalah menerima adanya keluhan atas pelayanan yang sudah dilakukan KPU DKI Jakarta. Menurut Wahyu, setiap lembaga pelayanan pastinya memiliki kekurangan.

“Siapapun yang keberatan dengan layanan kami, atau tidak puas layanan kami, saya rasa ada prosedurnya, yang pasti kami akan mempersiapkannya apapun,” ujar Wahyu. https://handsholden.org

^{_{Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)}}

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pasangan calon kepala daerah yang kalah melawan kotak kosong dalam Pilkada 2024 bisa kembali ikut mencalonkan pada Pilkada ulang pada tahun 2025.

“Boleh, boleh daftar. Termasuk calon baru,” kata Afifuddin usai rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan bahwa ada dua daerah yang dinilai bakal menjalani Pilkada ulang pada tahun 2025, yakni Pilkada di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Walaupun begitu, menurutnya KPU RI pun masih tetap menunggu hasil proses rekapitulasi secara resmi oleh KPU Bangka dan KPU Pangkalpinang

Menurut dia, ada dua opsi jadwal pelaksanaan pemungutan suara untuk Pilkada ulang di dua daerah tersebut, yakni pada 27 Agustus 2025 atau 24 September 2025. Namun berdasarkan rapat dengan Komisi II DPR RI, Pilkada ulang disepakati untuk digelar pada opsi bulan Agustus.

“Karena pertimbangan-pertimbangan lebih cepat lebih baik, dan juga tidak jauh dengan keserentakan yang sekarang umumnya,” kata dia.

Untuk itu, dia mengatakan bakal segera menerbitkan Peraturan KPU terbaru yang mengatur tentang tahapan-tahapan Pilkada ulang untuk 2025. Menurut dia, aturan itu pun akan diharmonisasi dengan Kementerian Hukum.

“Setelah itu langsung bisa kita pedomani untuk dijalankan sesuai dengan timeline tahapan yang tadi secara detail sudah kita sampaikan,” katanya. https://horsewe.org

^{_{Kabid Propam Polda Sultra Kombes Polisi Moch. Sholeh. (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)}}

Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menggelar sidang kode etik terhadap mantan Kepala Kepolisian Sektor Baito Ipda Muhammad Idris terkait kasus permintaan uang sebesar Rp2 juta kepada guru honorer di Konawe Selatan Supriyani.

Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sultra Komisaris Besar Polisi Moch. Sholeh saat ditemui di Kendari, Rabu sore, mengatakan bahwa sidang kode etik tersebut dilaksanakan bersamaan dengan sidang kode etik mantan Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Baito Aipda Amiruddin.

“Kalau pemeriksaan semua, saksi-saksi, tetapi kan yang menjadi fokus terduga pelanggar Ipda Muhammad Idris sekarang ini, semuanya kita periksa,” kata Sholeh.

Dia mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menjalankan sidang kode etik Aipda Amiruddin yang sebelumnya menjabat Kanit Reskrim Polsek Baito.

“Keputusannya insyaallah besok,” ujarnya.

Sholeh juga mengungkapkan bahwa sidang yang dilaksanakan itu terkait dugaan pelanggaran permintaan uang sebesar Rp2 juta yang dilakukan Ipda Muhammad Idris yang menjabat Kapolsek Baito untuk penanganan kasus guru honorer Supriyani.
“Kemarin kan ada yang viral di media sosial tentang penerimaan uang Rp2 juta sehingga kita dalami dan mungkin itu juga yang akan menjadi fokus sidang kita, nampak tadi juga sudah terlihat,” ujarnya.

Sedangkan untuk permintaan uang sebesar Rp50 juta dari pihak Polsek Baito untuk menghentikan penyidikan kasus Supriyani, Kabid Propam menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak ada dalam fakta-fakta persidangan.

“Tidak ada (permintaan Rp50 juta). Kita semua kan transparan, terbuka, jadi saya tidak mau mengandai-andai, tetapi ini fakta persidangan,” jelasnya.

Sebelumnya, guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Supriyani menghadiri panggilan sebagai saksi di Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tenggara.

Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan bahwa pihaknya menerima undangan untuk menghadiri sidang tersebut pada Selasa (3/11), terkait pemeriksaan sebagai saksi pada sidang kode etik mantan Kapolsek Baito Ipda Muhammad Idris dan mantan Kanit Reskrim Polsek Baito Aipda Amiruddin

“Terkait dengan uang Rp2 juta dan juga terkait adanya permintaan uang Rp50 juta,” kata Andre . https://asiasports.id

^{_{Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui usai acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu (4/12/2024) (ANTARA/Bayu Saputra)}}

 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dapat rampung dan segera disahkan pada Desember 2024.

“Ini juga kita sedang memperdalam (Keppres), sedang dibahas di lintas kementerian, diharapkan dalam bulan Desember ini regulasinya bisa selesai,” ujar Airlangga saat ditemui usai acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu.

Nantinya, Satgas Hilirisasi akan berfokus pada 36 komoditas.

“Sebanyak 36 komoditas, karena kalau dari industri kan banyak termasuk di agrikultur juga, farmasi juga,” jelas Airlangga.

Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pembentukan Satgas Hilirisasi bertujuan untuk mengintegrasikan perizinan sehingga mempercepat peningkatan nilai tambah sektor yang ditetapkan.

“Bapak Presiden kan sangat fokus betul untuk terkait hilirisasi, maka dipandang perlu untuk dibuatkan satgas, dan sekarang prosesnya lagi berjalan, satgas ini melibatkan kementerian-kementerian teknis,” kata Menteri Bahlil.

Bahlil menjelaskan dalam satgas tersebut, dirinya diamanatkan sebagai Ketua Satgas Hilirisasi yang mengkoordinasikan percepatan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian, serta Kementerian Perindustrian.

“Semua akan gabung di situ dalam rangka melakukan kerjanya biar cepat. Karena kalau sendiri-sendiri itu nanti izin-izin dan segala macam akan lama, dan Presiden maunya cepat. Jadi kita membuat satgas,” ucap Bahlil.

Menurut dia, implementasi dari satgas ini tinggal menunggu disahkannya Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Satgas Hilirisasi.

“Keppresnya sekarang lagi dalam proses, kita tunggu arahan secara teknisnya dari Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.

Lebih lanjut, dijelaskan Bahlil alasan Presiden membentuk satgas tersebut karena perizinan di sektor yang berkaitan hilirisasi masih sulit untuk didapatkan.

Seperti halnya di sektor pertambangan yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mudah didapat, namun untuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) sulit didapat.

Adapun Presiden Prabowo dalam Astacitanya menekankan untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya sehingga mewujudkan keadilan ekonomi. https://blog-terkini.my.id

^{_{Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Rosjonsyah di Bengkulu, Rabu. (04/12/2024) (ANTARA/Boyke Ledy Watra)}}

Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Rosjonsyah menyebutkan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian akan berkunjung ke Bengkulu memberikan motivasi dan pencerahan bagi ASN pasca-OTT KPK pada 23 November 2024 lalu.

“Memberikan semangat supaya kinerjanya meningkat, jangan sampai kurang semangat, karena musibah ini terjadi tidak ada uang mau, namun pemerintah tetap berjalan. Jadi Mendagri memberikan pencerahan,” kata Plt Gubernur Bengkulu Rosjonsyah di Bengkulu, Rabu.

Saat ini, kata dia, Pemerintah Provinsi Bengkulu sedang melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut kedatangan Mendagri.

“Kami rapat persiapan-persiapan kedatangan Mendagri, nanti akan diundang seluruh forkopimda, kabupaten kota, kepala dinas yang posisinya di pemerintah eselon II dan III Yang akan diberikan pencerahan dari Mendagri,” kata dia.

Untuk jadwal kedatangan kata dia menunggu kesiapan Pemprov Bengkulu dan juga menyesuaikan dengan jadwal Mendagri Tito Karnavian.

“Kami menyiapkan ruangan kapasitasnya besar (agar dapat mengakomodasi ASN, forkopimda yang ada di provinsi, kabupaten dan kota). Kalau kami sudah siap ,dalam waktu dekat akan hadir Mendagri,” ujarnya.

Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) dan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dua tersangka lainnya yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan ajudan (Adc) Gubernur Bengkulu Evrianshah (EV) alias Anca.

Penyidik KPK selanjutnya langsung melakukan penahanan terhadap ketiga orang tersebut selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) cabang KPK.

Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP.

Penetapan tersangka terhadap tiga orang tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Bengkulu pada Sabtu (23/11) malam. Operasi senyap tersebut dilakukan berdasarkan informasi soal dugaan pemerasan terhadap pegawai untuk pendanaan pilkada.

Dalam operasi tersebut, penyidik KPK menangkap delapan orang, namun hanya tiga orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan lima orang lainnya hanya berstatus sebagai saksi. https://vip138go.com

^{_{Direktur Eksekutif ISSES Khairul Fahmi. ANTARA/Handout/aa.}}

Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menyebut enam poin krusial yang perlu menjadi perhatian Tim Pengawas (Timwas) Intelijen DPR RI.

Khairul Fahmi, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, enam poin itu yang di antaranya menyangkut pengawasan terhadap akuntabilitas, transparansi penggunaan anggaran, dan evaluasi kinerja, seluruhnya penting sehingga Timwas Intelijen DPR dapat memastikan badan-badan intelijen negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, tak melanggar aturan hukum, serta prinsip-prinsip HAM dan demokrasi.

“Semua hal ini penting agar Timwas Intelijen DPR dapat menjaga lembaga intelijen tetap beroperasi sesuai dengan tujuan negara,” kata Khairul Fahmi.

Enam poin penting yang diyakini perlu menjadi perhatian Timwas Intelijen DPR, yaitu pertama tim pengawas perlu memastikan kegiatan intelijen berjalan sesuai hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia.

“Pengumpulan data dan operasi intelijen harus dilakukan secara sah, dan harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan,” kata Fahmi.

Kedua, Timwas Intelijen DPR juga harus mengawasi penggunaan anggaran badan-badan intelijen negara demi memastikan efektivitas dan akuntabilitasnya, juga mencegah kebocoran anggaran.

“Ketiga, Timwas juga harus memastikan koordinasi yang baik antarbadan intelijen seperti BIN, BAIS, dan Baintelkam untuk mencegah duplikasi tugas dan memastikan pertukaran informasi yang efektif,” kata dia.

Kemudian keempat, tim pengawas juga perlu mengawasi potensi penyalahgunaan wewenang dan pengaruh politik, karena itu dapat merusak independensi badan-badan intelijen negara. “Ini termasuk pengawasan terhadap rekrutmen dan penempatan personel untuk mencegah adanya politisasi lembaga,” sambung Fahmi.

Kelima, Timwas Intelijen DPR juga perlu mengevaluasi kinerja operasional badan-badan intelijen negara terutama dalam menghadapi berbagai ancaman non-tradisional, seperti ancaman siber.

“Poin keenam, dengan ancaman digital yang semakin berkembang, tim pengawas perlu memastikan badan-badan intelijen memiliki sistem keamanan yang mumpuni dalam melindungi data-data sensitif, dan menghadapi ancaman siber yang dapat merusak infrastruktur vital negara,” kata dia.

Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Selasa (3/12) melantik anggota Timwas Intelijen DPR RI yang seluruhnya berjumlah 13 orang. Organisasi Timwas Intelijen DPR RI itu berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Tim pengawas itu dipimpin oleh lima anggota DPR RI, yaitu Utut Adianto, Dave Laksono, G. Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, dan Anton Sukartono.

Kemudian, delapan anggota tim pengawas mencakup Junico B. P. Siahaan, Gavriel P. Novanto, Endipat Wijaya, Viktor Laiskodat, Abdul Halim Iskandar, Jazuli Juwaini, Farah Putri Nahlia, dan Rizki Aulia Rahman. https://blog-service.xyz