“Keberadaan kecukupan dolar AS masih cukup,” ungkap Deputi Gubernur BI Destry Damayanti dalam konferensi pers, Rabu (20/11/2024)
Kecukupan dolar AS, kata Destry bisa dilihat dari posisi cadangan devisa Indonesia akhir Oktober 2024 tercatat tinggi sebesar 151,2 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Di samping itu, realisasi SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar Rp968,82 triliun, US$ 3,39 miliar, dan US$387 juta per 18 November 2024. “SVBI tercatat kenaikan signifikan,” jelasnya.
Pelemahan rupiah, menurut Destry merupakan dampak dari situasi global khususnya Amerika Serikat (AS). Perkasanya dolar AS menghantam hampir seluruh mata uang dunia, tak cuma rupiah. Meski demikian, rupiah masih tidak separah mata uang negara lain.
Dibandingkan dengan posisi akhir Desember 2023 maka rupiah hanya mengalami depresiasi sebesar 2,74%. Jauh lebih baik dibandingkan dengan Dolar Taiwan, Peso Filipina dan Won Korea dengan kisaran 5-7%
“Secara fundamental sih kami cukup confidence dan kami harap ini tentu temporary dan makanya BI akan terus di market beri confidence di pasar,” terang Destry.
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (Bank Sultra) resmi menjadi bank kelima yang menjalin komitmen KUB dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim). Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman antara bankjatim dan Bank Sultra terkait Rencana Kerja Sama Bisnis dan Pembentukan Kelompok Usaha Bank sebagai pemenuhan peraturan OJK nomor 12/POJK.03/2020.
Bertempat di Ruang Bromo Kantor Pusat bankjatim, MoU diteken oleh Direktur Utama bankjatim Busrul Iman dan Direktur Utama Bank Sultra Abdul Latif. Dalam kesempatan tersebut juga berlangsung penandatanganan Non Disclosure Agreement (NDA) atau perjanjian kerahasiaan antara bankjatim dan Bank Sultra.
Turut hadir menyaksikan penandatanganan Biro Ekonomi Jawa Timur Kombong Pasulu dan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Asrun Lio.
Busrul menjelaskan, kerja sama ini sebagai tindak lanjut dari POJK No. 12/POJK.03/2020 terkait KUB. bankjatim sebagai salah satu BPD tentu memiliki kewajiban untuk saling bersinergi dan bahu membahu dengan sesama BPD guna meningkatkan perekonomian daerah di wilayah masing-masing.
“Di dalam dunia bisnis perbankan, pesaing kita tidak hanya sesama BPD saja. Tetapi juga antar bank swasta maupun Himbara. Oleh karena itu, mau tidak mau BPD ini harus solid agar kita bisa menjadi pemenang di wilayah regional masing-masing. Sebab, kalau kita berjuang sendiri tentu akan lambat. Sehingga perlu sekali untuk berkolaborasi, salah satunya lewat KUB ini,” paparnya.
Busrul meyakini bahwa KUB antara bankjatim dan Bank Sultra nantinya dapat memberikan nilai tambah untuk masing-masing BPD yang pada akhirnya akan bermuara ke peningkatan ekonomi daerah sekaligus memberikan kemanfaatan bagi pemegang saham serta stakeholders.
“Nah, kerja sama yang bisa kita lakukan dalam KUB nanti tidak sekadar dalam hal penyertaan modal atau pun likuiditas saja. Tetapi sebenarnya masih banyak potensi bisnis yang bisa dikerjasamakan. Terlebih lagi, di Jawa Timur atau pun Surabaya ini merupakan hub dari Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur di dalam perekonomian nasional. Sehingga potensi sinergitas yang bisa digali sangatlah besar,” tegasnya.
Di samping itu, Busrul juga bersyukur regulator, dalam hal ini OJK, sudah memberikan ruang kolaborasi melalui KUB. Menurutnya, KUB merupakan salah satu jembatan untuk meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.
“Mudah-mudahan KUB antara bankjatim dan Bank Sultra ini bisa menjadi kemanfaatan bersama. Tidak hanya penguatan struktur, tetapi juga peningkatan skala ekonomi, efisiensi, maupun kerja sama untuk yang lainnya,” pungkasnya.
Bankjatim telah memiliki berbagai pengalaman dan pemahaman yang mendalam terkait KUB karena saat ini ada 4 bank yang melakukan ber-KUB dengan BJTM, seperti Bank NTB Syariah, Bank Lampung, Bank Banten, dan Bank NTT.
Selain itu, bankjatim juga telah memahami bagaimana bertransformasi dari bisnis model BPD yang konvensional menjadi lebih advanced sesuai perkembangan terkini. Sehingga, pengalaman dan pengetahuan tersebut dapat dibagikan kepada seluruh anggota KUB melalui sinergi dan kolaborasi.
Dengan begitu, seluruh bank mitra KUB dapat meningkatkan daya saing untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dapat mendorong pembangunan ekonomi daerah, terutama pada pemberdayaan sektor UMKM serta pembiayaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Asrun Lio menyampaikan, kolaborasi antara bankjatim dan Bank Sultra diharapkan bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di wilayah masing-masing.
“Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemprov Jawa Timur dan bankjatim atas kesediaannya menerima Bank Sultra untuk bergabung dalam KUB. Kami percaya bahwa langkah strategis ini akan memberikan dampak positif bagi penguatan permodalan, peningkatan daya saing, dan perluasan jangkauan layanan perbankan baik bagi bankjatim maupun Bank Sultra,” ungkapnya.
Pemprov Sulawesi Tenggara mendukung penuh langkah-langkah yang sudah dimulai, yang sedang dilaksanakan, dan akan dilaksanakan dalam kerja sama yang akan dibangun bersama ini.
“Sebagaimana diketahui bersama, penandatanganan MoU dan NDA tersebut merupakan langkah awal dari proses pembentukan KUB. Tentunya hal-hal yang terkait pengendalian KUB oleh bankjatim dan Bank Sultra akan diatur lebih lanjut dalam Shareholder Agreement. Kami berharap semoga dengan sinergi KUB, bankjatim dan Bank Sultra dapat maju bersama,” tutupnya.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, salah satu contoh yang dihentikan pembangunannya itu adalah infrastruktur bendungan. Ia mengatakan, tidak akan ada pembangunan bendungan mulai saat ini.
“Dalam beberapa kali kesempatan kan saya sampaikan, pembangunan-pembangunan fisik yang besar, kayak bangun bendungan, bangun gitu-gitu, sementara mungkin kita stop dulu sementara waktu,” kata Dody di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Ia mengatakan, penghentian pembangunan infrastruktur besar itu didasari atas arahan Presiden Prabowo Subianto karena terbatasnya anggaran. Dody pun belum bisa menjelaskan sampai kapan penghentian pembangunan ini dilakukan.
Ia hanya menekankan, pembangunan itu akan dilanjutkan bila sudah mendapatkan lampu hijau dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku bendahara negara. “Sampai dikasih sama Bu Menteri Keuangan,” ucapnya.
Menurut Dody, fokus pemerintah saat ini ialah mengoptimalkan seluruh infrastruktur yang ada untuk menyukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo, seperti ketahanan pangan, energi, hingga air. Untuk itu, bendungan yang sudah sebanyak 259 buah akan dioptimalkan.
“Apa yang ada, kita maksimalkan, kita efektifkan, untuk bisa bisa 110% mendukung ketahanan pangan, energi, dan air. Itu juga tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bappenas,” tegas Dody.
“Jadi, dengan keterbatasan anggaran hari ini, apa yang sudah kita punya, ya itu saja yang kita lebih revitalisasikan, lebih optimumkan untuk bisa menyukseskan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo, khususnya di bidang ketahanan pangan, energi, dan air,” ungkapnya.
Ia mengaku tak tahu sampai kapan anggaran itu akan dihentikan. Yang jelas, menurutnya, anggaran itu akan dihentikan sampai seluruh kementerian atau lembaga sinkronisasi seluruh program pembangunan.
“Semua dana infrastruktur kan sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan, sesuai arahan Pak Presiden. Sampai kita kemudian antara kementerian menjadi duduk sama-sama,” ucap Dody saat ditemui di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Karena itu, untuk sinkronisasi arah pembangunan infrastruktur itu, Dody hari ini mengadakan pertemuan dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Ia mengatakan, dari pertemuan itu arah pembangunan masih difokuskan untuk program Asta Cita Prabowo, yakni untuk ketahanan pangan, energi, dan air.
“Kalau tanpa Kepala Bappenas, ya kita juga nggak bisa ngapain-ngapain kan yang merencanakan beliau. Setelah bulet utuh mau kemana, arahnya kemana, makanya tadi ada Kepala Bappenas, ada kepala BIG, ini super penting, peta kan harus satu nih, petanya salah meleset kita semua susah,” tegasnya.
Sayanganya, Rachmat pada kesempatan itu enggan memberikan penjelasan lebih lanjut soal arah pembangunan ke depan. Dody hanya mengatakan, yang menjadi keputusan sejauh ini adalah mengoptimalkan infrastruktur yang ada untuk pembangunan Asta Cita ke depan.
Para investor itu bukan hanya berjualan, namun juga membangun pabrik sehingga bakal menyerap tenaga kerja.
“Iya, mereka bangun pabrik. Kita welcome ke mereka investasi disini, daripada hanya jual produk. Tapi industri nasional juga harus siap. Oleh karena itu kita butuh bantuan pemerintah untuk membantu industri nasional untuk bisa bersaing,” sebut Adhi.
Pengusaha ini pun sudah mulai melakukan pergerakan bahkan termasuk membeli tanah untuk membangun pabrik.
“Saya dengar ada yang baru beli 10 hektare misalnya. Itu mereka sudah di Karawang. Mereka mulai akan bangun segera katanya. Banyak sekali yang datang,” ujar Adhi.
Industri manufaktur RI pun harus belajar dengan sistem dari China, pasalnya mereka bisa menekan biaya rendah sehingga produk akhirnya juga menjadi murah.
“Yang saya lihat industri mereka di sana sangat efisien sekali. Otomatisasi berjalan. Bahkan banyak pabrik yang di dalamnya itu sudah tidak ada karyawannya sama sekali. Semua dikendalikan secara otomatis tanpa orang, bahkan ada pabrik yang kemarin saya dapat cerita, itu tanpa cahaya di dalam. Gelap. Kalau kita orang masuk gelap nggak bisa lihat, tapi proses produksi jalan terus. Karena mereka pakai sensor infrared dan sebagainya, yang mesin terus otomatis bekerja tanpa cahaya,” sebut Adhi.
“Dengan cara itu kita bisa bayangkan efisiensi mereka dari saing mereka seperti itu. Kalau kita harus beli listrik dan beli yang mahal, biaya-biaya kalah kita. Kalau mereka datang sini menerapkan teknologi itu, kalau kita nggak ikut, kita akan semakin kalah,” lanjutnya.
“Promo tiket kereta itu sebagai wujud dukungan kepada masyarakat yang ingin memberikan hak suaranya di kampung halaman untuk menyukseskan Pilkada 2024,” kata Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9, Cahyo Widiantoro di Jember, Kamis.
Menurutnya KAI menghadirkan program promo tiket kereta sebesar 10 persen untuk kereta api kelas komersial dengan keberangkatan kereta api pada tanggal 26-28 November 2024, sehingga tiket tersebut dapat dibeli mulai tanggal 15-25 November 2024.
Beberapa KA yang terdapat promo diskon tiket tersebut yakni KA Pandalungan relasi Jember – Gambir Jakarta, KA Blambangan Ekspres relasi Ketapang – Pasar Senen Jakarta, KA Wijayakusuma relasi Ketapang – Cilacap, KA Ranggajati relasi Jember – Cirebon, KA Mutiara Timur relasi Ketapang – Surabaya Pasar Turi dan KA Logawa relasi Jember – Purwokerto.
“Pembelian tiket dengan potongan harga tersebut hanya dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI. Tidak ada kuota khusus, diskon berlaku selama alokasi tiket masih tersedia,” tuturnya.
Ia menjelaskan para penumpang dapat mengecek ketersediaan promo tiketnya dan melakukan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI dengan beberapa ketentuan di antaranya tidak dapat digabungkan dengan tarif reduksi (kecuali reduksi infant), tarif khusus, atau diskon lainnya.
Tarif diskon tidak berlaku untuk kereta compartement, luxury, priority, imperial, panoramic, dan/atau kereta wisata lainnya. Tiket dengan tarif diskon itu dapat dibatalkan atau diubah jadwal sesuai aturan yang berlaku.
“Kami mengimbau kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan promo itu sebaik-baiknya karena jumlahnya terbatas, namun peminatnya cukup tinggi. Mereka yang mudik ke kampung halaman bisa menyalurkan hak pilihnya saat pilkada pada 27 November 2024” katanya.
Cahyo berharap masyarakat dapat merencanakan perjalanan jauh-jauh hari menggunakan kereta api, untuk memberikan suaranya sebagai dukungan ikut mensukseskan Pilkada 2024.
“KAI Daop 9 Jember berkomitmen untuk terus menghadirkan angkutan kereta api yang nyaman, aman dan selamat sampai tujuan,” ujarnya.
Menko AHY ditemui di Jakarta, Jumat menyatakan rapat tersebut sudah digelar dirinya pada dua hari lalu dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, serta Kementerian Pariwisata, dengan tujuan harga tiket pesawat bisa turun di periode high season seperti natal dan tahun baru.
“Natal dan tahun baru ini selalu akan mendatangkan banyak sekali wisatawan, bukan hanya dalam negeri tapi juga mancanegara. Kita ingin menurunkan harga tiket yang diharapkan bisa semakin baik buat masyarakat, dan tentunya akan memutar perekonomian,” ujar dia.
Dirinya mengatakan pihaknya bakal mempercepat proses penurunan harga tiket tersebut dalam kurun waktu hingga dua minggu ke depan.
“Saya harap bisa segera, kita punya target-target kemarin dalam satu, dua minggu ke depan ini kita akan percepat proses,” kata AHY.
AHY menjelaskan aspek yang diperhatikan dalam proses menurunkan harga tiket penerbangan yakni perpajakan, bahan bakar (avtur), kebutuhan-ketersediaan, serta suku cadang.
Dikatakan dia, dalam proses menurunkan harga tiket ini, pihaknya turut memerhatikan performa keuangan dari industri penerbangan yang ada di Indonesia, sehingga membutuhkan kerja sama yang baik antara pihak pemerintah dan pelaku usaha di sektor penerbangan.
“Karena banyak komponen sekali lagi tidak hanya satu dan ini perlu penyesuaian, perlu adjustment di semua pemangku kepentingan yang saya sampaikan tadi,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan semangat satuan tugas (Satgas) penurunan harga tiket pesawat untuk kemudahan dan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Menurut dia, jika perekonomian di daerah ingin lebih maju dan tumbuh maka biaya transportasi harus semakin efisien.
Mengutip Allkpop, agensinya Baro Entertainment menyampaikan bahwa mereka telah mengumpulkan bukti postingan dan komentar yang merugikan dan laporan dari penggemarnya. Mewakili sang aktor, agensi juga telah mengajukan pengaduan melalui firma hukum.
Baro Entertainment menyoroti bahwa pencemaran nama baik dan penyebaran kebohongan adalah kejahatan serius yang harus ditangani secara hukum. Pihaknya menyebut akan terus mengawasi dan mengambil langkah hukum untuk melindungi hak dan reputasi aktor mereka.
Baru-baru ini, Byun Woo Seok menjadi sangat populer setelah membintangi bersama Kim Hye Yoon dalam drama tvN ‘Lovely Runner’, yang berakhir pada Mei 2024.
Berikut adalah pernyataan resmi lengkap dari Baro Entertainment.
“Halo,
Ini Baro Entertainment.
Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar yang menunjukkan minat dan cinta kepada aktor kami, Byun Woo Seok.
Baru-baru ini, Baro Entertainment memutuskan bahwa kami tidak dapat lagi mengabaikan fitnah dan penghinaan jahat yang ditujukan kepada aktor kami, Byun Woo Seok, dan telah melanjutkan tindakan hukum untuk melindungi hak dan kepentingannya. Berikut adalah pembaruan tentang situasi tersebut.
Melalui pemantauan kami sendiri dan laporan dari para penggemarnya, kami telah mengidentifikasi berbagai tindak pidana jahat terhadap aktor kami. Berdasarkan hal tersebut, kami telah mengumpulkan bukti yang cukup tentang tindak pidana seperti fitnah jahat, pencemaran nama baik, penghinaan, pelecehan seksual, dan penyebaran informasi palsu melalui postingan dan komentar yang merugikan. Kami telah mengajukan pengaduan terhadap mereka yang bertanggung jawab setelah peninjauan hukum menyeluruh melalui firma hukum kami.
Memposting fitnah jahat, penghinaan, dan informasi palsu yang tidak berdasar dalam komentar dan postingan merupakan tindakan pidana yang jelas dan dapat dikenakan tindakan hukum. Kami tidak akan mengabaikan tindakan pidana ini dan akan mengambil tindakan tegas untuk memastikan hukuman yang tepat tanpa penyelesaian atau keringanan hukuman.
Baro Entertainment menegaskan kembali bahwa kami akan terus memantau dan mengambil tindakan hukum terhadap tindakan pidana jahat yang ditujukan kepada aktor kami, melakukan yang terbaik untuk melindungi hak dan reputasi mereka.
Mengutip Reuters, anggota serikat pekerja akan memberikan suara atas kesepakatan tersebut. Selain kenaikan gaji, kesepakatan tersebut juga mencakup lebih banyak hari libur dan poin bonus yang dapat digunakan untuk membeli produk Samsung Electronics dan fasilitas lainnya.
Pengambilan suara akan dilakukan selama satu minggu mulai Kamis (14/11/2024) waktu setempat.
Serikat Pekerja Samsung Electronics Nasional juga mengumumkan kesepakatan awal tersebut di saluran YouTube mereka.
Serikat pekerja tersebut beranggotakan 36.500 orang atau sekitar 30% dari tenaga kerja Samsung Electronics di Korea Selatan.
Sebagai informasi, serikat pekerja Samsung di Korea Selatan sejak Juli Lalu melakukan aksi unjuk rasa. Mereka mogok kerja dan meminta tuntutan mereka dipenuhi.
Meski ada mogok kerja, perusahaan menyatakan bahwa hal tersebut tidak menyebabkan gangguan apa pun dalam proses produksi.
Tak cuma di Korea Selatan, ratusan karyawan di fasilitas produksi Samsung Electronics di wilayah selatan India juga melakukan mogok kerja pada Agustus lalu.
Mereka membawa protes yang sama, yakni kenaikan gaji dan bonus. Pemimpin serikat pekerja Samsung di India, E. Muthukumar, mengatakan aksi yang digelar berdampak pada sebagian proses produksi.
Berdasarkan data Bank Indonesia hingga September 2024, penyaluran kredit UMKM perbankan tercatat sebesar Rp1.399,3 triliun atau tumbuh positif 5% secara tahunan (yoy). Angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan September tahun lalu, yakni 8,2% yoy.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) Dian Ediana Rae mengungkapkan pertumbuhan kredit, termasuk sektor UMKM dipengaruhi berbagai faktor ekonomi makro. Selain itu, angka pertumbuhan kredit UMKM yang lebih rendah dari tahun sebelumnya juga turut dipengaruhi
“Meskipun hingga September 2024 masih terdapat tantangan dalam penyaluran kredit kepada UMKM, Himbara dan perbankan lainnya tetap optimis dan mendukung upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada pelaku UMKM secara sehat dan berkesinambungan, sebagaimana secara historis telah secara konsisten dilakukan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11).
Dian menjabarkan, penyaluran kredit UMKM terus dilakukan melalui dorongan inklusi keuangan dengan perluasan jaringan Laku Pandai serta konsistensi pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan insentif aktivitas pembiayaan terhadap debitur UMKM untuk mendorong pertumbuhan usaha.
Dengan proyeksi ekonomi Indonesia yang akan semakin membaik ke depannya, disertai dengan kondisi politik yang stabil, menurutnya, tentunya diharapkan dapat membawa dampak positif pada aktivitas bisnis UMKM dan pergerakan ekonomi masyarakat, sehingga pada gilirannya kredit UMKM juga akan mampu tumbuh secara berkelanjutan.
Meskipun kredit pertumbuhan bank menurun, namun, kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) relatif terjaga yakni sebesar 4,00%.
Dian menambahkan, ke depan, dukungan industri perbankan terhadap pertumbuhan UMKM dinilai tetap akan optimis yang tercermin dari proyeksi rencana bisnis yang meningkat setiap tahunnya.
“Adapun perlambatan pertumbuhan kredit UMKM saat ini juga tidak terlepas kondisi dunia usaha yang masih dalam tahap recovery pasca era Covid-19,” imbuhnya.
OJK juga akan mendorong perbankan untuk dapat menyalurkan kredit UMKM yang merupakan pilar pemerataan pembangunan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
“OJK akan terus mendukung upaya pemerintah untuk dapat mengembangkan serta menguatkan sektor UMKM,” pungkasnya.
