Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Wahyu Dinata dalam acara pembukaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 di tingkat Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza.
– Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan pemungutan suara ulang (PSU) bisa dilaksanakan jika ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“PSU kan punya prosedur, saya rasa sesuai dengan peraturan, kalau memang memenuhi unsur, kami menerima rekomendasi Bawaslu,” kata Wahyu usai menghadiri pembukaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 pada tingkat Jakarta Pusat, Rabu.
Sebelumnya tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono menginginkan adanya PSU.
Wahyu menjelaskan, PSU bisa dilaksanakan jika memang ada alasan yang kuat, seperti adanya temuan satu pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sama.
Lalu, adanya bencana alam atau force majeur yang menyebabkan pemungutan suara terkendala, dan adanya kerusakan surat suara.
Sehingga, PSU tidak bisa dilakukan jika alasannya ada warga yang mengaku tidak menerima surat pemberitahuan pemungutan suara atau formulir C6.
PSU juga tidak bisa dilakukan jika ada salah satu atau beberapa saksi dari pasangan calon yang tidak menandatangani berita acara rekapitulasi.
“Tidak ada unsur di dalamnya itu, misalnya tidak dibagikan pemberitahuan. Jadi tidak bisa juga PSU kan tidak ada syaratnya,” ucap Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu menyebut pihaknya juga tidak masalah menerima adanya keluhan atas pelayanan yang sudah dilakukan KPU DKI Jakarta. Menurut Wahyu, setiap lembaga pelayanan pastinya memiliki kekurangan.
“Siapapun yang keberatan dengan layanan kami, atau tidak puas layanan kami, saya rasa ada prosedurnya, yang pasti kami akan mempersiapkannya apapun,” ujar Wahyu. https://handsholden.org
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pasangan calon kepala daerah yang kalah melawan kotak kosong dalam Pilkada 2024 bisa kembali ikut mencalonkan pada Pilkada ulang pada tahun 2025.
“Boleh, boleh daftar. Termasuk calon baru,” kata Afifuddin usai rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan bahwa ada dua daerah yang dinilai bakal menjalani Pilkada ulang pada tahun 2025, yakni Pilkada di Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Walaupun begitu, menurutnya KPU RI pun masih tetap menunggu hasil proses rekapitulasi secara resmi oleh KPU Bangka dan KPU Pangkalpinang
Menurut dia, ada dua opsi jadwal pelaksanaan pemungutan suara untuk Pilkada ulang di dua daerah tersebut, yakni pada 27 Agustus 2025 atau 24 September 2025. Namun berdasarkan rapat dengan Komisi II DPR RI, Pilkada ulang disepakati untuk digelar pada opsi bulan Agustus.
“Karena pertimbangan-pertimbangan lebih cepat lebih baik, dan juga tidak jauh dengan keserentakan yang sekarang umumnya,” kata dia.
Untuk itu, dia mengatakan bakal segera menerbitkan Peraturan KPU terbaru yang mengatur tentang tahapan-tahapan Pilkada ulang untuk 2025. Menurut dia, aturan itu pun akan diharmonisasi dengan Kementerian Hukum.
“Setelah itu langsung bisa kita pedomani untuk dijalankan sesuai dengan timeline tahapan yang tadi secara detail sudah kita sampaikan,” katanya. https://horsewe.org
Bidang Profesi dan PengamananKepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menggelar sidang kode etik terhadap mantan Kepala Kepolisian Sektor Baito Ipda Muhammad Idris terkait kasus permintaan uang sebesar Rp2 juta kepada guru honorer di Konawe Selatan Supriyani.
Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sultra Komisaris Besar Polisi Moch. Sholeh saat ditemui di Kendari, Rabu sore, mengatakan bahwa sidang kode etik tersebut dilaksanakan bersamaan dengan sidang kode etik mantan Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Baito Aipda Amiruddin.
“Kalau pemeriksaan semua, saksi-saksi, tetapi kan yang menjadi fokus terduga pelanggar Ipda Muhammad Idris sekarang ini, semuanya kita periksa,” kata Sholeh.
Dia mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menjalankan sidang kode etik Aipda Amiruddin yang sebelumnya menjabat Kanit Reskrim Polsek Baito.
“Keputusannya insyaallah besok,” ujarnya.
Sholeh juga mengungkapkan bahwa sidang yang dilaksanakan itu terkait dugaan pelanggaran permintaan uang sebesar Rp2 juta yang dilakukan Ipda Muhammad Idris yang menjabat Kapolsek Baito untuk penanganan kasus guru honorer Supriyani. “Kemarin kan ada yang viral di media sosial tentang penerimaan uang Rp2 juta sehingga kita dalami dan mungkin itu juga yang akan menjadi fokus sidang kita, nampak tadi juga sudah terlihat,” ujarnya.
Sedangkan untuk permintaan uang sebesar Rp50 juta dari pihak Polsek Baito untuk menghentikan penyidikan kasus Supriyani, Kabid Propam menyampaikan bahwa hal tersebut tidak benar dan tidak ada dalam fakta-fakta persidangan.
“Tidak ada (permintaan Rp50 juta). Kita semua kan transparan, terbuka, jadi saya tidak mau mengandai-andai, tetapi ini fakta persidangan,” jelasnya.
Sebelumnya, guru honorer Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Supriyani menghadiri panggilan sebagai saksi di Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sulawesi Tenggara.
Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andre Darmawan, mengatakan bahwa pihaknya menerima undangan untuk menghadiri sidang tersebut pada Selasa (3/11), terkait pemeriksaan sebagai saksi pada sidang kode etik mantan Kapolsek Baito Ipda Muhammad Idris dan mantan Kanit Reskrim Polsek Baito Aipda Amiruddin
“Terkait dengan uang Rp2 juta dan juga terkait adanya permintaan uang Rp50 juta,” kata Andre . https://asiasports.id
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui usai acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu (4/12/2024) (ANTARA/Bayu Saputra)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dapat rampung dan segera disahkan pada Desember 2024.
“Ini juga kita sedang memperdalam (Keppres), sedang dibahas di lintas kementerian, diharapkan dalam bulan Desember ini regulasinya bisa selesai,” ujar Airlangga saat ditemui usai acara Indonesia Mining Summit 2024 di Jakarta, Rabu.
Nantinya, Satgas Hilirisasi akan berfokus pada 36 komoditas.
“Sebanyak 36 komoditas, karena kalau dari industri kan banyak termasuk di agrikultur juga, farmasi juga,” jelas Airlangga.
Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pembentukan Satgas Hilirisasi bertujuan untuk mengintegrasikan perizinan sehingga mempercepat peningkatan nilai tambah sektor yang ditetapkan.
“Bapak Presiden kan sangat fokus betul untuk terkait hilirisasi, maka dipandang perlu untuk dibuatkan satgas, dan sekarang prosesnya lagi berjalan, satgas ini melibatkan kementerian-kementerian teknis,” kata Menteri Bahlil.
Bahlil menjelaskan dalam satgas tersebut, dirinya diamanatkan sebagai Ketua Satgas Hilirisasi yang mengkoordinasikan percepatan di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian, serta Kementerian Perindustrian.
“Semua akan gabung di situ dalam rangka melakukan kerjanya biar cepat. Karena kalau sendiri-sendiri itu nanti izin-izin dan segala macam akan lama, dan Presiden maunya cepat. Jadi kita membuat satgas,” ucap Bahlil.
Menurut dia, implementasi dari satgas ini tinggal menunggu disahkannya Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Satgas Hilirisasi.
“Keppresnya sekarang lagi dalam proses, kita tunggu arahan secara teknisnya dari Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.
Lebih lanjut, dijelaskan Bahlil alasan Presiden membentuk satgas tersebut karena perizinan di sektor yang berkaitan hilirisasi masih sulit untuk didapatkan.
Seperti halnya di sektor pertambangan yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mudah didapat, namun untuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) sulit didapat.
Adapun Presiden Prabowo dalam Astacitanya menekankan untuk melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya sehingga mewujudkan keadilan ekonomi. https://blog-terkini.my.id
Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Rosjonsyah di Bengkulu, Rabu. (04/12/2024) (ANTARA/Boyke Ledy Watra)
Pelaksana tugas Gubernur Bengkulu Rosjonsyah menyebutkan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian akan berkunjung ke Bengkulu memberikan motivasi dan pencerahan bagi ASN pasca-OTT KPK pada 23 November 2024 lalu.
“Memberikan semangat supaya kinerjanya meningkat, jangan sampai kurang semangat, karena musibah ini terjadi tidak ada uang mau, namun pemerintah tetap berjalan. Jadi Mendagri memberikan pencerahan,” kata Plt Gubernur Bengkulu Rosjonsyah di Bengkulu, Rabu.
Saat ini, kata dia, Pemerintah Provinsi Bengkulu sedang melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut kedatangan Mendagri.
“Kami rapat persiapan-persiapan kedatangan Mendagri, nanti akan diundang seluruh forkopimda, kabupaten kota, kepala dinas yang posisinya di pemerintah eselon II dan III Yang akan diberikan pencerahan dari Mendagri,” kata dia.
Untuk jadwal kedatangan kata dia menunggu kesiapan Pemprov Bengkulu dan juga menyesuaikan dengan jadwal Mendagri Tito Karnavian.
“Kami menyiapkan ruangan kapasitasnya besar (agar dapat mengakomodasi ASN, forkopimda yang ada di provinsi, kabupaten dan kota). Kalau kami sudah siap ,dalam waktu dekat akan hadir Mendagri,” ujarnya.
Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) dan dua orang lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Dua tersangka lainnya yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu Isnan Fajri (IF) dan ajudan (Adc) Gubernur Bengkulu Evrianshah (EV) alias Anca.
Penyidik KPK selanjutnya langsung melakukan penahanan terhadap ketiga orang tersebut selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) cabang KPK.
Ketiga tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 KUHP.
Penetapan tersangka terhadap tiga orang tersebut berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Bengkulu pada Sabtu (23/11) malam. Operasi senyap tersebut dilakukan berdasarkan informasi soal dugaan pemerasan terhadap pegawai untuk pendanaan pilkada.
Dalam operasi tersebut, penyidik KPK menangkap delapan orang, namun hanya tiga orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan lima orang lainnya hanya berstatus sebagai saksi. https://vip138go.com
Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menyebut enam poin krusial yang perlu menjadi perhatian Tim Pengawas (Timwas) Intelijen DPR RI.
Khairul Fahmi, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, enam poin itu yang di antaranya menyangkut pengawasan terhadap akuntabilitas, transparansi penggunaan anggaran, dan evaluasi kinerja, seluruhnya penting sehingga Timwas Intelijen DPR dapat memastikan badan-badan intelijen negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, tak melanggar aturan hukum, serta prinsip-prinsip HAM dan demokrasi.
“Semua hal ini penting agar Timwas Intelijen DPR dapat menjaga lembaga intelijen tetap beroperasi sesuai dengan tujuan negara,” kata Khairul Fahmi.
Enam poin penting yang diyakini perlu menjadi perhatian Timwas Intelijen DPR, yaitu pertama tim pengawas perlu memastikan kegiatan intelijen berjalan sesuai hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak asasi manusia.
“Pengumpulan data dan operasi intelijen harus dilakukan secara sah, dan harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan,” kata Fahmi.
Kedua, Timwas Intelijen DPR juga harus mengawasi penggunaan anggaran badan-badan intelijen negara demi memastikan efektivitas dan akuntabilitasnya, juga mencegah kebocoran anggaran.
“Ketiga, Timwas juga harus memastikan koordinasi yang baik antarbadan intelijen seperti BIN, BAIS, dan Baintelkam untuk mencegah duplikasi tugas dan memastikan pertukaran informasi yang efektif,” kata dia.
Kemudian keempat, tim pengawas juga perlu mengawasi potensi penyalahgunaan wewenang dan pengaruh politik, karena itu dapat merusak independensi badan-badan intelijen negara. “Ini termasuk pengawasan terhadap rekrutmen dan penempatan personel untuk mencegah adanya politisasi lembaga,” sambung Fahmi.
Kelima, Timwas Intelijen DPR juga perlu mengevaluasi kinerja operasional badan-badan intelijen negara terutama dalam menghadapi berbagai ancaman non-tradisional, seperti ancaman siber.
“Poin keenam, dengan ancaman digital yang semakin berkembang, tim pengawas perlu memastikan badan-badan intelijen memiliki sistem keamanan yang mumpuni dalam melindungi data-data sensitif, dan menghadapi ancaman siber yang dapat merusak infrastruktur vital negara,” kata dia.
Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Selasa (3/12) melantik anggota Timwas Intelijen DPR RI yang seluruhnya berjumlah 13 orang. Organisasi Timwas Intelijen DPR RI itu berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Tim pengawas itu dipimpin oleh lima anggota DPR RI, yaitu Utut Adianto, Dave Laksono, G. Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, dan Anton Sukartono.
Kemudian, delapan anggota tim pengawas mencakup Junico B. P. Siahaan, Gavriel P. Novanto, Endipat Wijaya, Viktor Laiskodat, Abdul Halim Iskandar, Jazuli Juwaini, Farah Putri Nahlia, dan Rizki Aulia Rahman. https://blog-service.xyz
Di sisi lain, risiko eksternal seperti kebijakan proteksionis Amerika Serikat (AS), perlambatan permintaan global, dan volatilitas harga komoditas masih menjadi tantangan yang perlu dikelola.
Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menjelaskan, proyeksi optimis ini memberikan dasar kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memaksimalkan potensi konsumsi rumah tangga, memperkuat diversifikasi ekspor, serta menarik investasi asing langsung.
“Karena itu, dukungan kebijakan fiskal dan moneter yang sinergis dibutuhkan agar mampu menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Kami percaya bahwa memanfaatkan potensi domestik yang dimiliki Indonesia menjadi kunci dalam mengatasi tantangan perekonomian akibat dinamika ekonomi global,” ungkap dia dalam Media Briefing-Permata Bank Economic Outlook 2025, Selasa (3/12/2024).
Laporan tersebut juga memaparkan kondisi di tingkat domestik, di mana inflasi Indonesia diproyeksikan masih berada dalam target Bank Indonesia, yakni 3,12%. Meskipun, kenaikan tarif PPN dan cukai menjadi 12% pada plastik, rokok, serta minuman manis akan memberikan tekanan terhadap inflasi.
Kemudian nilai tukar rupiah diperkirakan menguat di rentang Rp15.200-Rp15.700/USD. Hal ini didukung oleh aliran investasi langsung dan portofolio yang masuk.
Selain itu, imbal hasil obligasi diproyeksikan menurun karena kebijakan suku bunga yang lebih rendah dari Bank Indonesia dan The Fed.
Menurut Josua, investasi di Indonesia diprediksi akan terus bertumbuh. Hal ini didukung oleh penurunan biaya pinjaman dan kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan UMKM.
“Meski terdapat risiko eksternal seperti tarif perdagangan baru AS dan penguatan inflasi global, Indonesia tetap memiliki prospek pertumbuhan yang positif. Hal ini diperkuat dengan inisiatif diversifikasi ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu dan memperkuat daya saing global,” tambah Josua.
Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan tetap stabil di level 3,2% pada 2025. Meskipun terdapat divergensi pertumbuhan ekonomi antara negara maju dan berkembang.
Di Amerika Serikat, kebijakan berorientasi domestik diprediksi akan berimplikasi pada inflasi di atas target Fed yakni 2%. Sehingga terdapat potensi bahwa bank sentral AS memiliki ruang penurunan suku bunga 50 bps pada 2025 menjadi 3,75%-4,00%.
Di sisi lain, harga energi global terus menurun sejak puncaknya pada 2022. Sementara itu, harga komoditas utama Indonesia seperti minyak mentah, batu bara, dan Crude Palm Oil (CPO) diperkirakan melanjutkan tren penurunan akibat peningkatan produksi minyak mentah, permintaan batu bara yang terbatas, dan normalisasi produksi CPO.
“Sudah dilelang. Tinggal nanti tunggu penentuan pemenang,” kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti di kantor Kementerian PU, Selasa (3/12/2024).
Proyek Gereja Basilika ini telah dilelang sejak Agustus 2024 lalu, nilai proyeknya sebesar Rp704,89 miliar yang mencakup bangunan gedung, kawasan Basilika, dan gereja inti. Sumber pendanaannya
Menurut Kementerian Agama (Kemenag), gereja ini akan menggunakan nama Basilika Nusantara Santo Fransiskus Xaverius. Pembangunan gereja ini adalah kolaborasi antara Kementerian PU, Kemenag, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
Alasan pemilihan nama ini, seperti dikutip dari detikfinance, adalah karena memiliki makna penting. Sebagai misionaris yang membawa agama Katolik ke Asia, termasuk Indonesia, Santo Fransiskus Xaverius dipandang sebagai sosok pemersatu.
Asal tahu saja, penyebutan Basilika sebenarnya harus melalui proses rekomendasi ke Vatikan, pusat kepemimpinan hierarki Gereja Katolik Roma. Basilika digunakan untuk gereja yang memiliki keistimewaan seremonial.
Mengutip berbagai sumber, Basilika memiliki 2 tingkat, yaitu besar dan kecil. Salah satu Basilika yang terkenal adalah Basilika St Petrus di Vatikan, Roma.
Proyek Infrastruktur Berlanjut
Selain itu, Diana memaparkan, pemerintah juga tengah membangun jalan Tol Akses Ibu Kota Nusantara (IKN) Seksi 2B Segmen Kariangu-Simpang Tempadung di Kalimantan Timur.
Di bawahnya terdapat terowongan atau perlintasan satwa liar. Terowongan perlintasan ini membentang sepanjang 80,77 meter, lebar 25,12 meter dan tinggi 12,74 meter agar menyerupai habitat aslinya.
“Ini bagus sebagai upaya pelestarian dan menjaga ekosistem yang berkelanjutan. Saya mau tekankan keamanannya ya, bahan jembatannya,” kata Diana.
Di tahap awa, pembangunan Jalan Tol IKN sudah berjalan di tiga seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km, kemudian Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang dengan panjang 6,7 km.
Bahlil membeberkan, pada Januari 2025 mendatang, pemerintah secara bertahap akan memulai terlebih dahulu pelaksanaan mandatori biodiesel 40% (B40). Setelah itu, pemerintah akan meningkatkannya kembali menjadi B50 pada tahun berikutnya.
“Insya allah 2026 kita akan sudah masuk ke B50. 1 Januari 2025 kita sudah go dengan B40. Jadi kalau B50 kita langsung adakan di 2026, insyaallah tidak lagi kita melakukan impor solar,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII, Senin (2/12/2024).
Sebagaimana diketahui, mengutip data dari Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia 2023, total impor produk BBM RI pada 2023 mencapai 26,897 juta kilo liter (kl). Jumlah tersebut turun sebesar 964 ribu kl dari sebelumnya 27,861 juta kl pada 2022 lalu.
Berdasarkan data tersebut, penurunan impor signifikan terlihat untuk jenis avtur, bensin RON 92 (setara BBM Pertamax), HOMC, hingga Solar (gasoil).
Untuk impor avtur pada 2023 tercatat turun menjadi 278 ribu kl dari sebelumnya 448 ribu kl pada 2022. Lalu, impor bensin RON 92 turun menjadi 4,67 juta kl dari 6,39 juta kl pada 2022.
Impor HOMC juga turun menjadi 215 ribu kl dari 369 ribu kl. Dan impor Solar (gasoil) turun menjadi 5,14 juta kl dari 5,27 juta kl pada 2022.
Namun demikian, untuk impor bensin RON 90 (setara BBM Pertalite) terpantau mengalami kenaikan menjadi 16,12 juta kl pada 2023 dari 15,11 juta kl pada 2022. Begitu juga dengan impor bensin RON 95 naik menjadi 267.000 kl dari 115.000 kl pada 2022.
“Ada 4 area yang akan didorong cepat pada periode setahun ke depan,” ujarnya di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12).
Pria yang akrab disapa Tiko ini menjabarkan, pertama yaitu swasembada pangan. Kedua, terkait dengan perumahan rakyat, lalu terkait dengan pengetasan kemiskinan, dan yang terakhir terkait dengan hilirisasi dan transisi energi.
“Ini tentunya kami mengundang nanti dengan FGD-FGD kecil bagaimana menisinergikan ekosistem BUMN dengan ekosistem swasta termasuk Kadin Daerah,” ungkapnya.
Tiko mengungkapkan lebih jauh, di sektor pangan, program swasemada pangan tecermin dari program makan berkisi gratis ini. Nantinya, pihaknya akan membangun ekosistem besar untuk rantai pasok pangan sampai ke daerah-daerah.
“Di mana tentunya pemerintah akan mendorong dengan berbagai program subsidi seperti subsidi pupuk, subsidi kur, dan sebagainya,” imbuhnya.
Namun diharapkan pemain-pemain daerah juga bisa menjadi rantai pasok untuk ekosistem pangan di seluruh Indonesia. Mulai dengan tiga komoditas utama yaitu padi, jagung, dan gula yang akan menjadi target menjadi swasembada badan di tahun 2027.
“Tentunya nanti kami terbuka untuk melihat bagaimana ekosistem ini bisa dibangun bersama-sama dengan para pengusaha pusat maupun daerah untuk membangun swasembada badan,” sebutnya.
Selanjutnya, terkait perumahan rakyat, menurutnya, ekosistem besar yang beberapa hari ini berkoordinasi dengan Menteri PKP Maruarar Sirait sudah menggagas bagaimana kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun 3 juta rumah dengan target di tahun 2025.
“Nanti ada 800 ribu dulu. Ini tentunya akan nanti dengan para pengembang daerah juga kita akan sinergikan dengan model pembiayaan developer maupun pembiayaan KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang didesain untuk bisa diakses bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ungkapnya.
Khususnya untuk di daerah dan pedesaan, kata Tiko, dengan harga rumah yang ditarget di bawah Rp 100 juta, dan target MBR dengan harga rumah bawah Rp 250 juta dapat disinergikan dengan BTN sebagai bank perumahan yang bisa memberikan mendanaan besar.
“Nantinya pemerintah juga akan memberikan land bank dalam bentuk tanah milik negara yang akan dijadikan landasan untuk pembangunan rumah-rumah baik yang high-rise maupun yang landed di seluruh Indonesia,” sebutnya.
Selanjutnya, mengurangi kemiskinan dengan menyinergikan ekosistem BRI sebagai bank mikro. Bahkan Kadin sendiri terkait dengan UMKM dan kadin daerah bisa mengumpulkan para supplier-supplier Kadin di daerah untuk bisa masuk ekosistem pembelian dari sisi BUMN dan dari sisi LKPP.
“Kita tahu bahwa LKPP sebagai operating process untuk procurement pemerintah, nanti kita akan juga punya operating procurement daripada BUMN pada UMKM. Nanti kita akan onboarding para pengusaha di seluruh daerah untuk bisa masuk menjadi supplier dari berbagai pembiayaan untuk OPEX maupun KPEX dari pemerintah dan BUMN,” ungkapnya.
“Kita sudah ada aturan nanti di pemerintah maupun di BUMN untuk pembelian-pembelian di bawah angka sekitar 10 miliar ke bawah akan didrive melalui platform ini,” lanjutnya.
Terakhir, pada transisi energi dan hilirisasi, melalui PLN akan mendorong bagaimana proses transisi energi dengan renewable platform PLN. Akan ada RUPTL 2025-2035 yang akan memberikan peluang besar untuk investasi di hulu energi seperti geotermal, solar, wind, dan hydro yang akan dilelang kepada publik.
“Khususnya nanti yang akan dipercepat adalah solar dan wind yang tentunya skalanya juga bisa dikerjakan oleh para pengusaha-pengusaha renewable di Indonesia,” imbuhnya
Ia menambahkan, empat area ini cukup untuk menjadi katalis kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan swasta dan diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 8%.
“Kita akan bangun FGD-FGD dengan para teman-teman di semua sektor tadi untuk membangun ekosistem yang menjadi katalis untuk memasukkan peran keadin di dalam empat ekosistem tersebut,” pungkasnya.
