Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan warga negara Indonesia (WNI) yang ikut dalam pelayaran bantuan kemanusiaan ke Palestina, Global Sumud Flotilla, dalam kondisi baik. Salah satu WNI tersebut diketahui bernama Muhammad Husein.
“Kemlu terus memonitor dan menjalin komunikasi dengan WNI yang bergabung dalam pelayaran Global Sumud Flotilla. Saat ini, Saudara Husein sedang dalam pelayaran menuju Cyprus. Berdasarkan komunikasi per tanggal 2 Oktober 2025, kondisi yang bersangkutan dalam keadaan baik,” kata Direktur Perlindungan WNI (PWNI), Judha Nugraha, Jumat (3/10/2025).
Judha menjelaskan, KBRI Roma yang memiliki wilayah kerja mencakup Cyprus telah menugaskan petugas untuk memberikan pendampingan. Kemenlu juga terus memantau perkembangan situasi di lapangan.
“KBRI Roma yang memiliki wilayah kerja di Cyprus telah menerjunkan petugas di Cyprus untuk memberikan bantuan yang diperlukan,” ujarnya.
Bocah perempuan berinisial AR (8) yang ditemukan bersimbah darah di sebuah indekos kawasan Penjaringan, Jakarta Utara ternyata kerap mengalami luka-luka di tubuhnya.
Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar mengungkapkan, sejumlah saksi mengaku sering melihat tubuh korban penuh luka sebelum akhirnya ditemukan tak bernyawa.
“Kami sudah memeriksa sejumlah saksi untuk mencari tahu dan menyelidiki kasus secara mendalam,” katanya, Rabu (1/10/2025).
Sementara itu, Kepala Unit (Kanit) Jatanras Polres Metro Jakarta Utara, AKP I Gede Gustiyana, menyebut ada keterangan mengejutkan dari ayah korban. AR sempat terlihat murung dan memiliki lebam biru di wajah. Namun, sang ibu berdalih luka itu akibat terjatuh dari motor.
“Ayah korban melihat anaknya murung. Ayah korban juga melihat ada lebam-lebam biru di mata korban. Ketika ditanya kepada korban, korban diam, ditanya ke ibunya, dia mengaku korban jatuh dari motor,” ujarnya.
Sejumlah saksi lain juga mengaku demikian. Penjual kopi, penjual nasi, hingga petugas keamanan yang kerap ditemui korban dan ibunya sehari-hari mengaku sering melihat wajah korban biru, bahkan ada goresan seperti cakaran di leher.
Seperti dilansir BBC, Senin (29/9/2025), Tang terbukti menerima suap berupa uang tunai dan properti senilai lebih dari 268 juta yuan (sekitar Rp627,3 miliar). Ia menerika barang haram itu selama menjabat berbagai posisi periode 2007-2024.
Pengadilan di Changchun, Provinsi Jilin, memutuskan meskipun suap yang diterima Tang menyebabkan kerugian sangat besar bagi negara, ia mendapat keringanan. Hukuman matinya ditangguhkan selama dua tahun, karena Tang mengakui semua kejahatannya.
Kasus yang menimpa Tang Renjian ini menjadi babak baru dalam kampanye antikorupsi besar-besaran yang digencarkan Presiden China, Xi Jinping. Gerakan ini telah menjatuhkan sejumlah tokoh penting di pemerintahan.
Sebelum menjabat sebagai menteri pertanian, Tang sempat mengemban Gubernur Provinsi Gansu (2017-2020). Pada November 2024, ia dipecat dari Partai Komunis China setelah enam bulan diselidiki badan antikorupsi dan dicopot dari jabatannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya perbaikan tata kelola dana jaminan reklamasi pascatambang. Hal ini dilakukan bersama Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (SDM) dan Pemerintah Daerah.
Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo menjelaskan langkah ini merupakan tindak lanjut pengelolaan dana pascatambang yang belum maksimal. Hal itu menyebabkan minimnya reklamasi kawasan tambang di berbagai daerah.
“Sejumlah temuan ini menunjukan pengelolaan pascatambang masih belum maksimal,” ujar Agung Yudha Wibowo dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) dalam Kegiatan Usaha Pertambangan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Agung memaparkan salah satu kasus yang berada di Kabupaten Bintan. Dia menjelaskan bahwa ada laporan masyarakat dugaan penyalahgunaan dana jaminan reklamasi.
Dari laporan itu, tambah dia, KPK mendapati dana yang awalnya disetorkan ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai aturan saat itu, kemudian mengalir ke pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM.
Namun, dari penelusuran KPK, ditemukan inkonsistensi angka setoran dana akibat perubahan regulasi, di mana sebagian dana dikembalikan lagi ke daerah untuk reklamasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam Batuan (MBLB). Akibatnya, jumlah dana yang diterima ESDM menjadi lebih kecil.
Presiden RI, Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney/Foto: Biro Pers Setpres
Presiden RI, Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney di West Block Parliament Hill Ottawa, Rabu (24/9/2025) waktu setempat. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperkuat kerja sama di bidang strategis.
Dalam sambutan, Prabowo menyampaikan terima kasih atas kesempatan melakukan pertemuan meski dengan waktu yang singkat.
Kepala Negara juga menyampaikan permohonan maaf belum dapat memenuhi undangan Kanada sebelumnya untuk hadir dalam sebuah konferensi mewakili negara-negara Global South.
“Saya juga mohon maaf bahwa saya tidak bisa datang ke KTT yang Anda undang karena jadwal yang sangat padat. Tetapi seperti saya janjikan, pada kesempatan pertama yang memungkinkan, saya ingin bertemu dengan Anda,” kata Presiden dikutip dari Siaran Pers BPMI Sekretariat Presiden, Kamis (25/9/2025).
Presiden menegaskan Indonesia dan Kanada telah lama menjalin hubungan persahabatan yang erat. Kanada merupakan kekuatan Barat yang bertanggung jawab, matang, dan memiliki empati besar terhadap isu-isu pembangunan global.
Lembaga survei Median merilis hasil survei terkait pandangan publik atas unjuk rasa di sejumlah kota, khususnya Jakarta pada akhir Agustus 2025 yang berujung ricuh.
Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun menjelaskan, proses pengambilan data dilakukan pada 8–13 September 2025. Ia menuturkan, kuesioner berbasis Google Form disebarkan melalui Meta dengan target pengguna aktif berusia 17–60 tahun.
Formulir pertanyaan disebar ke seluruh provinsi dan hasilnya terkumpul 643 responden. Survei ini dimaksudkan untuk menggali persepsi pengguna media sosial (medsos) di Indonesia.
“Sebanyak 85,8 persen mengetahui aksi demonstrasi itu, sementara 14,2 persen tidak tahu,” kata Rico saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Adapun sumber informasi responden tertinggi berasal dari Facebook (72 persen), Instagram (67,2 persen), TikTok (61,4 persen), televisi (58,5 persen), dan YouTube (44,9 persen).
“Responden juga menjawab tahu aksi unjuk rasa dari portal berita (35 persen), pembicaraan dengan teman (30 persen), X/Twitter (28,9 persen), melihat langsung (17,1 persen), serta radio (8,1 persen),” lanjutnya.
“Kalau sudah kita tetapkan sementara asumsinya masih salah, nanti kita akan bahas ulang, sayang energi. Lebih baik, kita tunggu dahulu ke putusan Menteri Keuangan tentang DBH,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, saat ini asumsi DBH yang digunakan dalam RAPBD 2026 masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni Rp26 triliun.
Akan tetapi kata dia, muncul isu adanya potensi penurunan DBH dari kebijakan efisiensi pemerintah pusat, sehingga pembahasan APBD 2026 per komisi perlu ditunda terlebih dahulu.
Ia mengatakan bahwa, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyamakan persepsi dan melakukan pendalaman terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.
Khoirudin menegaskan bahwa rapat tersebut menjadi acuan sebelum pembahasan di tingkat komisi.
Ia menyampaikan bahwa dasar pembahasan tetap berpegang pada nota kesepahaman (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang sudah disepakati bersama eksekutif.
“Angka itu tidak boleh berubah. Pegangan kita untuk rapat komisi nanti adalah hasil MoU KUA-PPAS, yaitu Rp95,3 triliun,” ujarnya.
Meski demikian, Khoirudin menyebut, tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian apabila terdapat perubahan dari pemerintah pusat atau adanya kebutuhan untuk menyesuaikan prioritas pembangunan.
Ia pun menekankan bahwa perubahan angka hanya bisa dilakukan pada komposisi anggaran di dalamnya, bukan pada total keseluruhan.
“Tebal dan tipisnya di dalam, silakan diubah sesuai kebutuhan pelayanan masyarakat, tapi ‘grand’ (besar) totalnya tidak boleh berubah,” katanya menambahkan.
“Kami minta data dari seluruh badan usaha mengenai keperluannya berapa dan masukannya seperti apa spek tersebut,” ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.
Laode berharap data tersebut dapat disiapkan oleh para pengelola SPBU swasta dalam kurun waktu sepekan, untuk nantinya diolah oleh Kementerian ESDM dan diserahkan kepada Pertamina.
Data tersebut akan menjadi dasar bagi Pertamina untuk melakukan pengadaan. Apabila Pertamina dapat memenuhi kebutuhan SPBU swasta tanpa menambah impor, maka Indonesia tidak perlu mengimpor BBM lagi.
Akan tetapi, apabila Pertamina merasa perlu melakukan impor tambahan untuk memenuhi kebutuhan SPBU swasta, maka impor memungkinkan untuk dilakukan oleh Pertamina.
“Iya, (penambahan impor) satu pintu, harus melalui Pertamina,” kata Laode.
Di sisi lain, juga terdapat permasalahan berupa perbedaan zat tambahan (aditif) pada BBM yang dijual oleh masing-masing SPBU. Data spesifikasi tersebutlah yang juga diminta oleh Laode untuk dijadikan pertimbangan.
Berdasarkan hasil rapat yang dipimpin oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Laode menyampaikan belum ada perintah kepada Pertamina untuk menyesuaikan zat tambahan pada BBM yang nantinya akan dijual kepada SPBU swasta.
“Belum ke arah situ (penyesuaian zat aditif), kami lebih ke arah mendengarkan saja dulu,” ucap Laode.
Direktur Utama BP-AKR Vanda Laura, sebagai salah satu pengelola SPBU swasta yang menghadiri rapat bersama Kementerian ESDM, menyampaikan akan menyerahkan persyaratan dan spesifikasi BP kepada pemerintah untuk dievaluasi bersama Pertamina.
Ia pun menegaskan bahwa masing-masing perusahaan memiliki spesifikasi dan standarnya sendiri-sendiri.
“Kami akan serahkan requirements yang kami punya untuk dibicarakan lebih lanjut. Mesti dievaluasi juga dari tim Pertamina,” kata Vanda.
Rapat yang berlangsung di Kementerian ESDM merupakan respons pemerintah terhadap kelangkaan BBM yang terjadi di SPBU swasta, yakni Shell dan BP, sejak Agustus.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempersilakan SPBU swasta, yakni Shell dan BP, untuk membeli BBM dari Pertamina.
Bahlil menyampaikan bahwa Kementerian ESDM sudah memberikan kuota impor BBM tambahan untuk SPBU swasta sebesar 10 persen apabila dibandingkan dengan kuota impor BBM pada 2024.
Apabila SPBU swasta masih kekurangan BBM untuk disalurkan, Bahlil menyarankan agar mereka membeli BBM-nya ke Pertamina, tidak mengandalkan impor.
Ia juga menyampaikan bahwa stok BBM Pertamina masih banyak, sehingga bisa dibeli oleh para perusahaan pengelola SPBU swasta.
“Keterlibatan mahasiswa menjadi energi baru bagi pengembangan kawasan transmigrasi,” kata Wakil Menteri Transmigrasi RI Viva Yoga Mulyadi di Bengkulu, Rabu.
Transmigrasi kata dia bukan sekadar memindahkan penduduk ke wilayah yang baru, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan baru.
“Kehadiran mahasiswa dengan riset dan gagasan segar akan mempercepat kemandirian kawasan transmigrasi,” kata dia.
Wamen Viva Yoga berkesempatan bertemu dengan tim Ekspedisi Patriot pada kunjungan kerjanya ke Provinsi Bengkulu pada 9-10 September 2025. Wamen juga mengunjungi Sekretariat Ekspedisi Patriot Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara.
Ekspedisi Patriot 2025 merupakan program Kementerian Transmigrasi yang melibatkan sekitar 2.000 mahasiswa dan ratusan dosen pendamping dari tujuh perguruan tinggi nasional, di antaranya Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Program tersebut bertujuan memperkuat pembangunan kawasan transmigrasi secara berkelanjutan melalui pendekatan akademis dan berbasis bukti lapangan.
Perwakilan tim ekspedisi Ahmad Zaini Mifta dari Universitas Padjadjaran menyampaikan apresiasi atas sambutan pemerintah daerah.
“Kami hadir tidak hanya untuk penelitian, tetapi juga memberikan rekomendasi berbasis evidence solution agar kebijakan yang lahir sesuai kondisi lapangan. Tim di Bengkulu Utara akan bekerja di 56 desa selama empat bulan dengan fokus pada pemetaan potensi ekonomi masyarakat transmigran,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu, Mian berharap kegiatan ekspedisi tersebut tidak hanya memberi pengalaman lapangan bagi mahasiswa, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap ekspedisi ini melahirkan solusi yang bisa langsung dirasakan oleh warga transmigran,” ujarnya.
“Saya meminta kepala sekolah untuk mengidentifikasi ruang kelas yang rusak, yang berpotensi roboh, yang mengganggu kenyamanan anak-anak kita untuk belajar. Segera dilaporkan karena pemerintah provinsi akan segera melakukan pembangunan pada tahun ini juga,” kata Dedi Mulyadi melalui akun resmi media sosialnya, Rabu.
Ia menegaskan bahwa evaluasi ini penting dilakukan untuk mencegah insiden serupa yang membahayakan keselamatan siswa dan guru. Laporan dari kepala sekolah harus segera masuk agar bisa ditindaklanjuti.
Dedi menargetkan pembangunan ruang kelas hasil evaluasi bisa dimulai dan diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, yakni September hingga Desember 2025. Hal itu untuk memastikan tidak ada lagi siswa yang belajar di ruang kelas berisiko.
Ia menyebut peristiwa ambruknya atap SMKN 1 Cileungsi menjadi pelajaran berharga. Padahal, bangunan sekolah itu dibangun pada 2016, namun kondisinya sudah tidak layak hingga menyebabkan kerusakan parah.
“Dipastikan kualitas pembangunannya buruk kalau sampai atapnya roboh. Untuk itu saya juga sudah meminta inspektorat melakukan pemeriksaan, termasuk siapa yang dulu membangunnya,” tegasnya.
Menurut dia, pihak yang terlibat dalam pembangunan sekolah dengan kualitas rendah harus dimintai pertanggungjawaban. Hal itu penting agar ke depan proses pembangunan fasilitas pendidikan lebih diawasi dengan baik.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Bogor, Ade Hasrat di lokasi kejadian, menyebutkan atap dan dinding bangunan SMKN 1 Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ambruk pada Rabu pagi ketika kegiatan belajar-mengajar berlangsung, menyebabkan sedikitnya 31 siswa dan guru mengalami luka-luka.
Peristiwa terjadi sekitar pukul 09.15 WIB di Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cileungsi. Saat itu, siswa kelas 10 dan 12 sedang mengikuti pelajaran, kemudian tiba-tiba bagian atap dan dinding ruang kelas runtuh.
Laporan BPBD mencatat ada empat ruangan yang terdampak, terdiri atas dua ruang kelas dan dua ruang pertemuan. Sejumlah siswa yang berada di dalam ruangan tertimpa reruntuhan sebelum berhasil dievakuasi oleh guru dan petugas gabungan.
