BLOG-TERUPDATE

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) buka suara terkait maraknya aksi premanisme di Tanah Air. Menurutnya, aksi preman yang berkedok organisasi kemasyarakatan (Ormas) bukanlah hal baru. Fenomena tersebut telah berlangsung sejak lama di Indonesia dan sangat meresahkan masyarakat.

Aksi premanisme, menurut JK, bukan hanya soal kejahatan tapi mencerminkan kondisi perekonomian yang sedang terpuruk.

“Sebab besarnya adalah, ekonomi, mereka tidak kerja. Coba kalau mereka kerja, mana dia mau pergi palak-palak orang di pasar?,” ujarnya.

Menurutnya, perlambatan ekonomi Indonesia menyebabkan siklus negatif. Mulai dari penurunan daya beli yang menyebabkan produksi yang berkurang dan menyebabkan gelombang PHK.

“Daya beli turun, karena banyak PHK, dagang kurang baik, orang tidak ke restoran, orang tidak belanja, orang tidak beli mobil. Terjadi penurunan daya beli, kemampuan. Banyak anak yang tidak bisa bayar SPP-nya, karena orang tuanya mungkin PHK, itu efeknya berluas,” ujarnya.

JK menilai memberantas premanisme tidak cukup hanya dengan penegakan hukum saja. Namun juga harus dilakukan perbaikan kondisi ekonomi agar masyarakat mendapat penghasilan dari pekerjaan yang layak.

“Maka dua-duanya kita harus atasi. Perbaikan ekonomi, efektifkan bangsa. Kemudian tentu, masalah kriminal harus diatasi,” ujarnya.

Indonesia akan membangun proyek pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) secara besar-besaran hingga 2034 mendatang. Hal ini dapat terlihat dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 yang baru diluncurkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin, 26 Mei 2025 lalu.

Dalam RUPTL terbaru tersebut, pemerintah menargetkan mayoritas tambahan pembangkit listrik baru berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT), yakni total mencapai 76% dari jumlah tambahan kapasitas pembangkit listrik baru yang akan dibangun sampai 2034.

Dari rencana tambahan pembangkit listrik baru yang akan dibangun sebesar 69,5 Giga Watt (GW), 76% berasal dari EBT, terdiri dari 42,6 GW berasal dari pembangkit listrik berbasis EBT atau setara 61%, dan 10,3 GW atau setara 15% dari sistem penyimpanan (storage) baterai dari sumber energi terbarukan, seperti PLTA Pumped Storage dan baterai.

Besarnya proyek pembangkit listrik berbasis EBT tersebut, akan membuat rekam jejak Indonesia dalam membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik berbasis EBT ini disorot dan menjadi perhatian khusus, utamanya bagi lembaga atau instansi pembiayaan.

Ketua Umum APLSI Arthur Simatupang mengatakan, rekam jejak Indonesia, khususnya dalam proyek energi baru terbarukan, merupakan salah satu pertimbangan lembaga pendanaan untuk bisa menaruh investasinya pada proyek baru di Tanah Air.

“Awalnya dari BBM, batu bara, gas. Jadi, kembali lagi, selain tadi yang saya sebutkan, untuk memitigasi risiko-risiko, perlunya adanya semacam rekam jejak atau track record,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, dikutip Rabu (28/5/2025).

Dia mengatakan, lembaga pendanaan akan sangat mengedepankan faktor kesuksesan pada proyek EBT yang sudah berjalan di dalam negeri.

“Kita lihat ada beberapa sukses faktor, kemarin kita lihat setelah melalui berbagai macam tantangan, tapi akhirnya proyek floating solar pertama sudah berhasil dilakukan di Indonesia dan cukup besar ya, cirata. Jadi, itu menjadi sukses faktor yang tentunya menimbulkan dari sisi lembaga pendanaan melihat bahwa ini perlu direplikasi,” tambahnya.

Dengan begitu, kesuksesan proyek EBT yang akan berjalan nantinya menjadi salah satu nilai tambah untuk bisa memikat calon investor untuk membangun lebih banyak proyek EBT dalam negeri.

“Karena kita tahu potensi solar, potensi angin, potensi angin, matahari itu masih tersebar cukup banyak di Indonesia. Tapi kembali lagi, kita melihat ada beberapa faktor yang penting bahwa track record itu ada, itu rekam jejak itu bisa terjadi,” imbuhnya.

“Jadi, ini menurut saya rekam jejak juga penting. Track record supaya ini bisa dibangun terus dan bukan hanya rencana, tapi memang EBT ini kelihatan progresnya. Bisa di-tracking,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memaparkan bahwa RUPTL terbaru tersebut membuka peluang investasi hingga mencapai Rp 2.967,4 triliun hingga 2034. Investasi tersebut terbagi ke dalam beberapa sektor.

“Peluang investasi dari periode 2025 sampai 2034 adalah sebesar Rp 2.967,4 triliun,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers terkait RUPTL PLN 2025-2034 di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Ia pun memerinci, investasi tersebut mencakup pembangunan pembangkit listrik dengan nilai Rp 2.133,7 triliun, kemudian penyaluran seperti untuk transmisi, gardu induk, distribusi dan listrik desa sebesar Rp 565,3 triliun dan lainnya sebesar Rp 268,4 triliun.

Bahlil membeberkan, pada periode 2025-2029 total investasi yang dibutuhkan diproyeksikan akan mencapai Rp 1.173,94 triliun, sementara itu pada periode kedua yakni pada 2030-2034 diperkirakan mencapai Rp 1.793,48 triliun.

“Memang harus dua kali. Supaya ada kesinambungan gak boleh dirubah. Kenapa ini kita breakdown supaya gak tumpang tindih agar tidak ada pesan-pesan di belakang meja,” kata dia.

Dari sisi investasi di sektor pembangkit listrik sebesar Rp 2.133,7 triliun, akan didominasi oleh produsen listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) dengan porsi sekitar 73% atau senilai Rp 1.566,1 triliun. Dari angka tersebut, porsi EBT sebesar Rp 1.341,8 triliun dan Non-EBT sebesar Rp 224,3 triliun.

“Dari situ kita lihat investasinya khusus pembangkit IPP-nya Rp 1.566,1 triliun ini yang investasi swasta. PLN Rp 567,6 triliun,” ungkapnya.

Kas138

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim telah menyurati Presiden AS Donald Trump untuk memintanya melakukan pertemuan dengan pimpinan negara-negara ASEAN guna membahas kebijakan tarif importasi trump. 

“Jadi melalui kepemimpinan ASEAN di Malaysia, Perdana Menteri Malaysia atas nama ASEAN meminta untuk ada pertemuan antara ASEAN dengan Amerika Serikat,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Grand Hyatt Hotel, Kuala Lumpur, Senin (26/5/2025).

Perlu diketahui, Malaysia saat ini menjabat sebagai ketua ASEAN.

Lantas bagaimana dengan sikap Indonesia?

Seperti diketahui Indonesia memilih untuk melalukan negoisasi dengan Amerika Serikat imbas penerapan tarif importasi. Bahkan Indonesia juga sudah mengirimkan Tim Negoisasi ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga hartarto, menjelaskan bahwa hal itu tidak akan mengubah sikap Indonesia untuk melakukan negoisasi dengan Amerika Serikat.

Menurutnya sikap yang diambil pemimpin keketuaan ASEAN itu merupakan sikap multilateral, dan tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh masing-masing negara ASEAN.

“Jadi keputusan daripada ASEAN sendiri untuk melakukan engagement, jadi engage berarti melalukan pembicaraan secara terbuka,” kata Airlangga, di Grand Hyatt Hotel, Kuala Lumpur, Senin (26/5/2025).

Selain itu menurutnya masing-masing negara ASEAN juga sudah bicara secara bilateral, yakni pembicaraan antara Amerika Serikat dengan masing-masing mitra dagangnya.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan sikap geopolitik Indonesia juga non-blok atau tidak memihak. Sehingga Indonesia tidak memihak dengan negara manapun, termasuk dengan China.

“Jadi pertama, Indonesia itu kan salah satu pendiri Asia Afrika. Jadi dari awal kita sudah negara non-align, non-block. Dan kemarin dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Cina juga diapresiasi dan juga diperingati 70 tahun non-block,” kata Airlangga.

“Sehingga non-align ini menjadi dasar daripada Indonesia melakukan diplomasi dan juga perjanjian perdagangan. Dari pihak Amerika Serikat sendiri tidak membatasi. Jadi dalam pembicaraan dengan Amerika, kita hanya bicara bilateral. Indonesia dengan Amerika Serikat tidak membicarakan negara ketiga yang lain,” tambahnya.

Perdagangan pasar keuangan pekan depan terbilang akan sangat pendek, karena hanya ada tiga hari kerja dan akan ada libur panjang lagi memperingati kenaikan Tuhan Yesus.

Pada pekan pendek ini, posisi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di resistance, memicu rawan profit taking jangka pendek setelah naik lebih dari 10% dalam sebulan.

Secara teknikal, IHSG sedang menguji resistance MA200 daily, jika tidak mampu menembus level 7300 ada potensi berbalik arah, paling tidak bisa ke support terdekat di level 6900 – 7000.

Dalam sepekan lalu banyak sentimen positif yang diterima pasar membuat pergerakannya ditutup Happy Weekend. Mulai dari asing yang kembali lagi mencatat net buy sebanyak Rp5 triliun dalam sebulan di pasar reguler, rupiah yang menguat dengan cepat ke level Rp16.200/US$ lagi, kabar terbaru dari Danantara yang lebih serius membuat ekosistem BUMN lebih sehat, sampai suku bunga acuan BI telah dipangkas.

Tak hanya BI, dari kawasan regional, bank sentral China dan Australia juga kompak memangkas suku bunga. Nampaknya sentimen ini masih akan ada efeknya di pekan depan.

Selain cut rate, sentiimen positif datang dari JPMorgan dalam laporan terbarunya per 19 Mei 2025 yang menulis pasar saham emerging market menjadi Overweight dari sebelum Neutral. 

Hanya saja, pelaku pasar juga menimbang volatilitas yang bisa lebih kencang karena di akhir pekan Trump kembali berulah dengan ancaman tarif ke Uni Eropa sampai 50% akibat negosiasi yang buntu, serta tarif sampai 25% untuk produk Apple dan Samsung.

Ditambah, pasar obligasi di AS mengalami aksi jual besar-besaran seiring dengan yield US Treasury atau surat utang acuan AS tenor 10 tahun mengalami kenaikan sampai lebih dari 4,5% pada pekan lalu. Bahkan pada 22 Mei lalu untuk tenor 30 tahun sempat melonjak ke level 5,15% secara intraday, menandai posisi tertinggi sejak Oktober 2023.

Sementara itu, pemegang surat utang terbesar AS, negeri bunga Sakura juga tengah mengalami masalah dalam negeri yaitu krisis obligasi juga. Jepang mengalami inflasi yang semakin memanas dan tren kenaikan suku bunga.
Jepang memiliki arah fiskal dan moneter yang beda dengan negara lain yang mengharapkan penurunan suku bunga. Ini memicu risiko carry trade kembali muncul dan bisa saja Jepang akan menjual sebagian UST untuk memperbaiki kondisi dalam negeri-nya.

China yang sebelumnya merupakan pemegang UST terbesar kedua, terpantau juga menjual besar-besaran dan posisinya bergeser di urutan ketiga. Hal ini patut diantisipasi sebagai risiko yang mempengaruhi pasar pekan depan.

Beralih soal data, ada beberapa yang dinantikan rilisnya dan cukup penting diperhatikan karena bisa menjadi penggerak pasar ke depannya.

Dari eksternal, ada data penting terkait risalah the Fed yang akan diumumkan pada 29 Mei waktu Indonesia. Sayangnya, market kita sudah libur, jadi potensi akan direspon setelah libur panjang.

Meski begitu, jika ada prediksi yang lebih hawkis harus diantisipasi, karena sikap pasar yang forward looking akan membuat pelaku pasar cenderung wait and see, sehingga volititas bisa lebih kencang.

Sementara itu data dari internal setidaknya akan ada kabar positif dari pengumuman sejumlah insentif ekonomi untuk kuartal II tahun 2025. Insentif tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur sekolah di bulan Juni-Juli 2025.

Lebih lanjut, Pemerintah telah menyiapkan 6 Paket Stimulus berbasis konsumsi domestik, dengan fokus pada peningkatan aktivitas masyarakat di sektor transportasi, energi, hingga bantuan sosial.

Secara keseluruhan, kami melihat masih banyak sentimen positif di dalam negeri, tetapi pelaku pasar juga masih menimbang risiko dari eksternal dan risiko dari rawan profit taking memicu koreksi nromal juga bisa terjadi karena ada antisipasi IHSG di resistance dan libur panjang, biasanya untuk dana cair dibutuhkan T+2, jadi perdagangan Senin besok (26/5/2025) akan cukup menjadi penentu penutupan IHSG di pekan terakhir bulan Mei.

Berbagai perusahaan investasi multinasional asal Amerika Serikat (AS), salah satunya BlackRock mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah AS terhadap tuduhan kasus manajer investasi yang berkonspirasi mengurangi persaingan di sektor batu bara bisa menyebabkan terganggunya kemandirian energi AS.

Departemen Kehakiman AS dan Komisi Perdagangan Federal (FTC) pada hari Kamis (22/5/2025) lalu mengajukan pernyataan minat dalam kasus Texas dan 12 negara bagian lainnya terhadap BlackRock dan investor besar lainnya Vanguard dan State Street Global (SSGA).

Negara-negara bagian tersebut mengklaim perusahaan tersebut menggunakan kepemilikan substansial mereka di perusahaan batu bara AS untuk mencegah persaingan.

BlackRock menilai, hal itu bisa berdampak pada terganggunya kemandirian energi AS karena tuduhan tersebut tidak berdasar dan bisa merusak tujuan pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

“Seperti yang kami jelaskan dalam mosi penolakan sebelumnya, kasus ini mencoba menulis ulang undang-undang anti monopoli dan didasarkan pada teori yang tidak masuk akal bahwa perusahaan batu bara berkonspirasi dengan pemegang saham mereka untuk mengurangi produksi batu bara,” kata BlackRock dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters, Sabtu (24/5/2025).

Manajer aset multinasional tersebut mengatakan pemerintah AS memaksa perusahaan untuk lepas dari perusahaan batu bara. Hal itu dinilai bisa merusak kemampuan perusahaan untuk mengakses modal dan investasi dalam bisnis.

Lebih parah lagi, perusahaan tersebut mengatakan hal itu bisa berdampak pada melonjaknya harga energi.

Perusahaan investasi multinasional lainnya seperti SSGA dan Vanguard juga memiliki interpretasi serupa. Perusahaan tersebut menyebut kasus tersebut tidak berdasar.

“Kami berharap dapat menyajikan fakta melalui proses hukum. Pengajuan tambahan tidak mengubah penilaian kami,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Begitupun Vanguard, perusahaan tersebut menilai bahwa mereka memprihatinkan banyak interpretasi hukum yang dipromosikan oleh lembaga tersebut.

Kendati demikian, perusahaan tetap menghargai undang-undang anti monopoli mendukung investasi dana pasif, advokasi pemegang saham untuk tata kelola perusahaan yang lebih baik, dan investasi aktif yang tidak merugikan persaingan.

“Fakta menunjukkan Vanguard telah bertahan dengan baik dalam konstruksi ini,” katanya.

Ketua Bidang Hubungan Internasional Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Achmad K Permana menyebut sektor industri asuransi syariah harus menangkap peluang yang ada. Dalam hal ini industri syariah perlu untuk lebih inovatif dan kreatif.

Di samping itu lanjut Permana, asuransi syariah harus mampu menyasar segmen market syariah bagi kalangan menengah di Indonesia.

“Kalau kita bisa penetrate middle segmen dari masyarakat Indonesia di mana itu merupakan segmennya syariah maka dipastikan asuransi syariah bisa lebih maju,” ujar dia dalam Indonesia Insurance Summit (IIS) 2025, Kamis (23/5/2025).

Dia menyampaikan saat ini penetrasi asuransi syariah di Indonesia masih terbilang rendah. Sehingga tantangan ini bisa dimanfaatkan sebagai peluang bagi para pelaku industri.

“Kalau kita mengacu kepada bahwa penetrasi asuransi masih sangat rendah, menurut saya, peluang masih tinggi. Bagaimana kreativitas dari masing-masing perusahaan asuransi tersebut. Disyariah misalnya karena kita penetrasi jauh lebih rendah, peluangnya jauh lebih besar,” tegas dia.

Untuk diketahui Industri perasuransian Indonesia menyelenggarakan Indonesia Insurance Summit (IIS) 2025. Acara ini merupakan inisiatif kolaboratif dari Dewan Asuransi Indonesia (DAI) bersama lima asosiasi anggotanya, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia (APPARINDO), serta Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia (APKAI).

Tahun ini, IIS mengangkat tema besar “Reimagining the Future of Insurance: Innovation for a Sustainable Future”, sebagai bentuk komitmen industri untuk mendorong inovasi dan keberlanjutan secara menyeluruh. IIS 2025 terdiri dari rangkaian kegiatan yang berlangsung selama empat hari.

“Kembali lagi bagaimana kreativitas dari perusahaan asuransi tersebut untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada,” pungkas Permana.

PT Pertamina (Persero) meramal tahun ini menjadi tahun yang lebih berat, terutama berkaitan dengan harga minyak mentah dunia.

Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro mengatakan bahwa tahun 2025 harga minyak mentah dunia akan turun hingga 20% pada level US$ 65 per barel dibanding tahun 2024 lalu. Hal itu diprediksi lantaran peningkatan produksi minyak mentah dari negara-negara OPEC dan Non-OPEC.

“Ini tahun ini nampaknya akan lebih berat lagi karena saat ini ada beberapa hal yang mendorong harga crude turun sampai ke level US$ 65 per barel. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya peningkatan pasokan minyak global, negara-negara OPEC dan non-OPEC meningkatkan produksinya,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

Selain adanya peningkatan pasokan minyak, penurunan permintaan diiringi dengan ketidakpastian global juga akan mempengaruhi harga.

“Kali ini di-drive oleh sentimen positif terhadap energi fosil dari Amerika Serikat yang mendorong produksi minyak dunia, minyak dari Amerika Serikat makin meningkat, ujung-ujungnya suplai meningkat dan harga crude menjadi turun. Ini sangat berpengaruh khususnya di Pertamina untuk di sektor upstream,” tambahnya.

Berdasarkan catatan Pertamina, tren harga minyak mentah dunia sejak tahun 2021 terhitung terus meningkat hingga tahun 2022. Peningkatan harga minyak mentah dunia tersebut utamanya pada tahun 2022 yang dinilai melonjak karena perang antara Rusia dan Ukraina yang mencapai US$ 124 per barel.

Namun, harga minyak mentah tercatat berangsur turun sejak tahun 2023 hingga tahun 2024 yang tercatat berada rata-rata di level US$ 78 per barel.

2020: >US$ 30 per barel

2021: >US$ 60 per barel

2022: US$ 97 per barel

2023: US$ 83 per barel

2024: US$ 78 per barel

Ekspor produk smartphone dari China ke Amerika Serikat (AS), termasuk untuk produk iPhone milik Apple, turun 72% menjadi di bawah US$700 juta (Rp11 triliun) sepanjang bulan lalu.

Angka tersebut jauh melampaui penurunan keseluruhan ekspor barang China ke AS sebesar 24%, menurut data bea cukai yang dirilis pada Selasa (20/5), dikutip dari Bloomberg, Rabu (21/5/2025).

Hal ini menunjukkan dampak tarif tinggi yang diberlakukan pemerintahan Donald Trump terhadap barang impor dari China sebesar 145%. Saat ini, penetapan tarif tinggi tersebut ditangguhkan hingga 90 hari, berdasarkan kesepakatan antara AS-China di Jenewa, Swiss.

Dampak tarif tinggi AS-China terbukti mengganggu rantai pasokan teknologi. China selama ini menjadi negara manufaktur bagi produk-produk elektronik yang dipasarkan ke seluruh dunia.

Apple yang merupakan raksasa AS menggantungkan 90% rantai pasokannya di China. Namun, selama beberapa tahun terakhir, Apple mulai melakukan diversifikasi fasilitas produksi ke India, Vietnam, Thailand, dll.

Penurunan ekspor perangkat mobile dari China ke AS sepanjang bulan lalu dikatakan merupakan level terendah sejak April 2011.

Perang dagang antara AS dan China membuat investor ketakutan dengan dampaknya yang besar dan mengancam kesepakatan dagang senilai US$690 miliar pada 2024.

Meski perang tarif sudah ditunda selama 90 hari, namun ketegangan antara AS dan China masih berlanjut. Baru-baru ini, China menuduh AS melanggar kesepakatan di Jenewa dengan mengumumkan sanksi bagi perusahaan dan negara yang menggunakan chip AI buatan Huawei.

Sebagai informasi, sepanjang tahun lalu, ada 3 barang yang paling banyak diimpor AS dari China. Masing-masing adalah smartphone, laptop, dan baterai lithium-ion.

Sementara itu, ekspor AS ke China yang utama adalah liquid petroleum gas, minyak, kacang kedelai, dan alat pembuat semikonduktor.

Ancaman perang dagang AS dan China membuat raksasa teknologi seperti Apple mulai memindahkan fasilitas produksinya. Menurut data bea cukai China, ekspor komponen ponsel dari China ke India meningkat sekitar 4 kali lipat sejak tahun lalu.

Sebagai informasi, India merupakan negara manufaktur terbesar Apple kedua di luar China. Hal ini turut dikritisi Trump, sebab Presiden AS tersebut ingin produksi iPhone dibawa kembali ke negeri Paman Sam.

Banyak pakar menilai produksi iPhone di AS merupakan hal yang sulit dilakukan. Pasalnya, iPhone selama ini tak pernah diproduksi di AS. Dibutuhkan investasi besar-besaran untuk mewujudkan mimpi Trump tersebut.

Badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masih terus berlangsung. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan jumlah klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Nunung Nuryantono mengungkapkan, klaim JKP hingga April 2025 meningkat signifikan menjadi 13.210 per bulan. Jumlah tersebut melonjak dari sebesar 4.816 per bulan pada 2024, 4.478 per bulan pada 2023, dan 844 per bulan pada 2022.

“Ini memberikan indikasi bahwa memang terjadi pemutusan hubungan kerja yang signifikan,” ucap Nuryantoro dalam RDP bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (20/5/2025).

Kemudian, terjadi lonjakan rasio klaim JKP menjadi 25% per April 2025 dibandingkan periode sebelumnya 2024 sebesar 13%.

Ketua DJSN itu menjelaskan bahwa lonjakan yang terjadi karena adanya peningkatan jumlah klaim dan besaran manfaat tunai sesuai ketentuan baru dalam PP 6/2025.

“Ini juga menjadi sinyal bahwa ada penguatan fungsi perlindungan program JKP melalui besaran manfaat tunai yang diterima,” ucapnya.

Pemerintah Jepang berencana mengeluarkan kebijakan baru untuk mendongkrak angka kelahiran anak -yang terus mengalami penurunan signifikan. Rencana tersebut adalah menggratiskan biaya persalinan.

Melansir Newsweek pada Senin (19/5/2025), sebuah panel pemerintah telah merekomendasikan agar persalinan digratiskan. Menurut kementerian kesehatan Jepang, langkah ini dapat mulai berlaku paling cepat pada April 2026.

Berdasarkan rencana tersebut, biaya medis terkait persalinan, yang saat ini dibayarkan oleh keluarga dan hanya sebagian diimbangi oleh tunjangan sekaligus, akan sepenuhnya ditanggung oleh asuransi kesehatan publik. Hanya operasi caesar yang saat ini ditanggung sebagai pengecualian oleh perusahaan asuransi kesehatan.

Pemerintah saat ini menyediakan 500.000 yen atau sekitar Rp56,5 juta untuk setiap kelahiran di Jepang. Namun, biaya persalinan telah meningkat dan sekarang melebihi jumlah tersebut.

Uang yang diberikan oleh pemerintah untuk biaya persalinan tidak menutupi jumlah penuh dalam sekitar 45% kasus, menurut laporan The Japan Times, mengutip data yang dikumpulkan dari Mei 2023 hingga September 2024. Jadi keluarga sering kali membayar sendiri biaya rumah sakit tambahan dan layanan nonmedis.

Biaya rata-rata nasional untuk persalinan normal pada paruh pertama tahun fiskal 2024 adalah sekitar 518.000 yen (Rp58,6 juta), menurut laporan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan. Angka ini naik dari sekitar 417.000 yen (Rp47,1 juta) pada tahun 2012.

Panel ahli menyarankan agar Kementerian Kesehatan menanggung penuh biaya persalinan dan menetapkan harga yang seragam di seluruh negeri.

Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan diharapkan akan mengajukan rancangan rencana akhir tahun ini, yang menguraikan persyaratan anggaran dan logistik untuk cakupan persalinan penuh. Jika disetujui, rencana tersebut akan dimasukkan dalam anggaran nasional tahun fiskal 2026.

Kebijakan ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran di Jepang atas konsekuensi dari populasi yang menyusut dan menua. Tekanan ekonomi dan sosial pun meningkat akibat semakin sedikitnya warga usia muda yang memasuki dunia kerja dan meningkatnya demografi lansia.

Tahun lalu, 720.988 bayi lahir di negara tersebut, menandai penurunan angka kelahiran selama sembilan tahun berturut-turut. Angka kelahiran Jepang telah turun ke titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak pencatatan dimulai 125 tahun yang lalu.

Sekitar 30% dari populasi Jepang kini berusia 65 tahun atau lebih, yang memperparah tantangan demografi dan membebani ekonomi terbesar kedua di Asia tersebut saat negara tersebut bangkit dari keterpurukan selama beberapa dekade.