Kepala Balai Diklat Keagamaan (BDK) Papua Mochtar Tuhuteru di Jayapura, Sabtu, mengatakan pelatihan tersebut bertujuan untuk penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama secara moderat guna memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama.
“Selain itu, juga penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama serta penyelarasan relasi cara beragama dan berbudaya,” katanya.
Menurut Tuhuteru, penguatan moderasi beragama bagi ASN juga untuk peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama, pengembangan ekonomi umat dan sumber daya keagamaan serta komitmen kebangsaan dan toleransi antikekerasan.
Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan kegiatan tersebut akan berdampak langsung bagi ASN dan seluruh masyarakat daerah ini.
“Melalui pelatihan ini diharapkan para ASN mempunyai suatu komitmen kebangsaan dan jiwa nasionalisme yang tinggi,” katanya.
Dia menjelaskan penduduk Kota Jayapura yang heterogen dan terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan agama membutuhkan setiap individu yang memahami moderasi beragama dan itu harus terus ditanamkan dalam setiap diri warga termasuk ASN.
“Dengan demikian, harmonisasi, keteladanan, dan perdamaian tetap terjaga dan dapat ditunjukkan melalui pribadi, keluarga, dan masyarakat,” ujarnya.
“Saya senang berada di sini, karena alumni IPNU itu hebat, saya punya satu anak buah yang alumni IPNU saja sudah membantu, apalagi kalau lebih,” kata Zulhas, sapaanya, saat sambutan pada pembukaan Munas I MA IPNU di Bondowoso.
Ia menyampaikan sebelum reformasi Indonesia sebenarnya sudah maju dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura, Korea, Vietnam, dan sebagainya, tetapi negara tetangga itu sangat cepat dalam kemajuannya.
Menurut Zulhas, Indonesia yang kemajuannya kalah cepat dengan negara tetangga itu disebabkan politik hanya asal survive, sehingga rakyat cukup diberi biaya politik, lalu merasa damai tanpa punya target lebih maju lagi.
Selanjutnya, katanya, pengusaha juga hanya “jago kandang” sehingga mereka menguasai 80 persen “kue” ekonomi di Indonesia dan akhirnya masyarakat pun tidak bisa maju secara ekonomi.
“Batu bara sudah dan sekarang mereka mau nikel dan potensi dalam negeri lainnya, karena itu Presiden Prabowo memerintahkan mereka untuk go-internasional,” ujarnya.
Selain itu, reformasi juga membuat kekayaan Indonesia justru “berputar” pada 10-20 orang saja, karena rakyat tetap “diberi” dan kecil, serta pendidikan juga berorientasi pada mencari kerja, bukan menciptakan pekerjaan, karena terbiasa “menerima” itu.
“Keempat penyebab itu ingin diselesaikan Presiden Prabowo melalui program kerakyatan, seperti pengusaha besar diminta go-internasional, fokus pada persatuan melalui amnesti-abolisi agar bisa maju bersama, program pemberdayaan dalam pertanian-pangan agar masyarakat tidak diatur 2-3 orang soal teh, 1 orang soal mie. Koperasi desa juga bukan bagi-bagi uang tapi sentra bisnis potensi daerah,” papar Zulhas.
Sementara itu, Rais Aam PBNU KH. Miftachul Akhyar menitipkan “5.0 NU” kepada kader NU dari Majelis Alumni (MA) Ikatan Pelajar NU (IPNU) karena IPNU adalah dapur besar NU, mulai meracik, meramu, memasak, meski sempat jadi ashabul kahfi karena bergeser dari pelajar ke putra.
“IPNU dikatakan dapur NU karena ilmu adalah maqom tertinggi dalam Islam, apalagi ada belajar, bertakwa, dan berjuang (spirit IPNU). Tapi sekarang hidup di zaman saling bunuh, bukan bunuh fisik, tapi bunuh karakter melalui medsos yang sudah sampai pada 4.0,” tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut Kiai Miftachul Akhyar, NU perlu punya 5.0, yakni grand idea (ilmu, aswaja), grand desain (motivasi/spirit juang/karakter tahan banting), grand strategi (kaderisasi, distribusi kader), grand controlling (kesinambungan), dan grand sami’na wa atho’na (kebesaran organisasi). “5.0 itu harus dimiliki IPNU, baik kader maupun alumni.
Dalam acara pembukaan Munas I MA IPNU di Bondowoso itu juga dihadiri Utusan Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani (putri Zulhas), Staf Kemenko Pangan Faisal Reza, Ketua MUI RI Zainut Tauhid, Ketua Baznas RI Prof Noor Ahmad, dan 300-an peserta Munas I MA IPNU dari 28 provinsi.
“Proses pembatalan tiket diberikan perpanjangan batas waktu 7×24 jam dari jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket,” kata VP Public Relations KAI Anne Purba dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Oleh karena itu, dia mengatakan bagi pelanggan yang ingin melakukan refund tiket maupun ubah jadwal perjalanan, KAI mengimbau untuk segera mendatangi loket pembatalan di stasiun keberangkatan.
Anne juga menyatakan pihaknya menyediakan pusat kontak pelanggan atau contact center KAI 121 melalui telepon di nomor 021-121 atau melalui WhatsApp di nomor 0811-1211-1121 jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait status perjalanan atau pembatalan tiket.
KAI menyatakan dampak dari insiden yang terjadi pada Jumat (1/8) itu menyebabkan pembatalan beberapa perjalanan kereta api.
Pada 1 Agustus 2025 sebanyak 24 perjalanan KA dibatalkan, sementara pada 2 Agustus 2025 jumlah pembatalan perjalanan meningkat menjadi 54 perjalanan KA.
Diperkirakan pada tanggal 3 Agustus 2025 dua perjalanan KA masih akan dibatalkan
Selain itu, KAI juga mengalihkan rute sejumlah kereta api dengan pola operasi memutar, dengan 42 perjalanan kereta api yang dialihkan dari jalur Cirebon – Pegadenbaru – Cikampek/pergi pulang (PP) menjadi Tegal/Cirebon – Purwokerto – Kroya – Banjar – Bandung – Cikampek.
KAI berkomitmen untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan perjalanan kereta api di seluruh Indonesia.
Seluruh upaya perbaikan dan pemulihan layanan akan terus dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan dan kelancaran operasional.
Selain itu, KAI memohon maaf atas pembatalan dan keterlambatan yang dialami oleh pelanggan.
“Kami sangat menghargai kesabaran pelanggan dan meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami berkomitmen untuk memulihkan layanan ini secepatnya dengan tetap mengutamakan keselamatan,” kata Anne.
Meski begitu, ia menyatakan tim teknis KAI yang terdiri atas 200 personel bersama jajaran manajemen dan pemangku kepentingan terkait telah bekerja tanpa henti sehingga jalur tersebut dapat dilalui kembali dengan kecepatan terbatas.
“Kami berhasil mengembalikan jalur ini ke kondisi aman,” ujar Anne.
Ia menambahkan, setelah berhasil dilakukan perbaikan jalur rel kereta api di Stasiun Pegadenbaru, KA Argo Lawu menjadi kereta pertama yang melintas dengan kecepatan terbatas.
“Perjalanan kereta pertama yang melintas di jalur tersebut adalah KA Argo Lawu (KA 14) dengan relasi Gambir – Solo Balapan, yang berhasil berangkat pada pukul 10.57 WIB dengan kecepatan terbatas 10 km/jam,” kata Anne.
Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama/Muhammad Reza Pahlevi Isfahani menjadi wakil terakhir Merah Putih yang memastikan tiket final.
Mereka mengalahkan pasangan Taiwan Lee Fang-Chih/Lee Fang-Jen dua gim langsung 21-19, 21-17 dalam pertandingan berdurasi 40 menit.
Pertarungan ketat terjadi sejak gim pertama, saat Sabar/Reza harus bekerja keras menahan tekanan dari pasangan kembar Taiwan. Namun, dengan ketenangan di poin-poin krusial, pasangan Indonesia sukses mengunci gim pembuka.
Pada gim kedua, Sabar/Reza kembali mendapatkan perlawanan sengit, tetapi tampil lebih menekan dan konsisten dalam pengembalian bola, hingga akhirnya menyegel kemenangan dan tiket final.
Dengan hasil ini, Sabar/Reza akan memperebutkan gelar juara melawan wakil Malaysia Juaidi Arif/Yap Roy King yang menang atas kompatriotnya Choong Hon Jian/Muhammad Haikal dengan skor 21-13, 21-15.
Sebelumnya, tunggal putra Alwi Farhan menjadi wakil Indonesia pertama yang melaju ke final setelah tampil impresif mengalahkan unggulan kedua asal India Lakshya Sen.
Alwi menang meyakinkan dalam dua gim langsung dengan skor 21-16, 21-9. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 39 menit itu, Alwi menunjukkan dominasi penuh lewat variasi serangan dan kecepatan pergerakan yang menyulitkan lawan.
Di partai final, Minggu (3/8), Alwi akan menghadapi wakil Malaysia Justin Hoh yang lolos setelah menyingkirkan lawan asal India Tharun Mannepalli dengan skor 19-21, 21-16, 21-16.
Sayang, dua wakil Indonesia lainnya harus tumbang di semifinal. Ganda putri Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose kalah dari pasangan Taiwan Hsieh Pei Shan/Hung En Tzu dengan skor 19-21, 21-18, 17-21.
Sementara ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah kalah dari pasangan Malaysia Jimmy Wong/Lai Pei Jing dua gim langsung 18-21, 16-21.
Menurut Karding, informasi tersebut tidak benar alias hoaks. “Kami sudah berkoordinasi dengan KBRI Tokyo, tidak ada kebijakan penutupan sama sekali,” ujarnya di Pekanbaru, Rabu, sebagaimana keterangan KP2MI di Jakarta.
Ia menjelaskan isu ini mencuat setelah tiga warga negara Indonesia (WNI) tersangkut masalah hukum di Jepang. Namun, kata Karding, mereka bukan pekerja migran resmi karena seorang dari mereka merupakan peserta magang, serta dua lainnya adalah turis.
“Jadi, tidak ada kaitannya dengan program penempatan pekerja migran yang resmi,” tegasnya.
Pemerintah Indonesia, kata Karding, menghormati proses hukum yang berlaku di Jepang, namun tetap berkomitmen menjaga citra baik pekerja migran Indonesia di mata dunia. “Jangan sampai gara-gara kasus individu, peluang ribuan pekerja migran lain yang sudah resmi jadi tertutup. Ini tidak adil,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat, termasuk para influencer (pemengaruh), untuk lebih bijak dalam menyebarkan informasi, terutama isu yang sensitif dan belum diverifikasi.
“Jangan sampai unggahan yang tidak akurat menimbulkan keresahan, dan merugikan calon pekerja migran kita yang sudah bersiap berangkat,” demikian kata Menteri P2MI.
“Kalau pencitraan, enggak! Karena bukan saja dari luar, dari dalam (Kementerian Pertanian) juga kami hukum. Ada 11 itu kami hukum,” kata Mentan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu.
Mentan menyampaikan hal itu dalam penjelasan kepada Komisi IV DPR RI yang membidangi urusan di sektor pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, terkait temuan dugaan praktik kecurangan perdagangan beras yang melibatkan 212 merek.
Mentan menyatakan pihaknya serius mengatasi masalah pangan, terbukti bukan hanya mengungkap praktik kecurangan beras di eksternal bahkan pihaknya menindak orang-orang yang ada di internal kementeriannya.
Ia menyebutkan di lingkungan Kementerian Pertanian sendiri, terdapat pejabat eselon II yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) yang berkaitan dengan kasus pertanian.
“Bukan pencitraan karena 11 kami hukum, tersangka Eselon II di tempat kami (Kementerian Pertanian) saat ini DPO sekarang,” ujarnya.
Menurutnya, tindakan tegas terhadap praktik curang juga menyasar sektor pangan lainnya seperti minyak goreng dan pupuk palsu, dengan total 20 tersangka di kasus minyak goreng dan 3 tersangka di kasus pupuk.
“Jadi supaya dikenal publik, yang tersangka minyak goreng 20 orang, pupuk palsu tiga orang sekarang ini,” beber Mentan.
Lebih lanjut, Mentan mengatakan terkait temuan 212 merek beras bermasalah telah dilaporkan secara resmi kepada kepolisian dan Kejaksaan Agung untuk proses hukum lebih lanjut.
“Ini kami sudah kirim semua 212 (produsen beras) ke Kapolri, langsung tertulis. Kami sudah menyurat ke Jaksa Agung, Kapolri, bukan pencitraan, itu bukan mazhap kami itu (pencitraan). Jadi kami tindaklanjuti dan kami tagih mana yang tersangka,” tutur Mentan.
Dia juga menegaskan pengungkapan kasus itu bukan hal baru, karena pada periode pertamanya menjabat sebagai Mentan pada 2016–2017, pihaknya juga menutup pabrik besar yang terbukti curang dalam perdagangan beras.
Ia mencontohkan pabrik PT Indo Beras Unggul (IBU) yang saat itu ditutup bersama pihak Kepolisian karena terbukti melakukan pelanggaran.
“Ini sebenarnya sudah pernah dulu kita lakukan bahkan ditutup pabriknya PT IBU, itu besar (pabriknya) kita tutup,” kata Mentan.
“Kalau dulu kami tutup bersama Kapolri. Mungkin masih ada di berita di online itu, itu ditutup. Itu 2016-2017, jadi bukan kemarin saja (pengungkapan beras dilakukan),” tambah Mentan.
Investigasi kasus kecurangan beras komersial dilakukan Kementerian Pertanian, Bapanas, Satgas Pangan, Kejaksaan, hingga Kepolisian, setelah adanya anomali soal beras, padahal produksi padi saat ini sedang tinggi secara nasional, bahkan tertinggi dalam 57 tahun terakhir dengan stok hingga saat ini mencapai 4,2 juta ton.
Berdasarkan hasil temuan pada beras premium dengan sampel 136, ditemukan 85,56 persen tidak sesuai ketentuan; 59,78 persen tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET); serta 21,66 persen tidak seusai berat kemasan.
Lalu, temuan pada beras medium dengan sampel 76 merek ditemukan 88,24 persen tidak sesuai mutu beras; 95,12 persen tidak sesuai HET; serta 9,38 persen tidak seusai berat kemasan.
Dugaan praktik kecurangan dalam perdagangan beras yang diproyeksikan menyebabkan kerugian konsumen hingga Rp99,35 triliun akibat manipulasi kualitas dan harga di tingkat distribusi itu, sedang berproses di kepolisian.
“Yang beliau (Prabowo) inginkan adalah rumah sakitnya masuk ke sini, membuka investasi di sini, sehingga, balik lagi, nomor satu prioritasnya adalah masyarakatnya,” kata Menkes Budi kepada wartawan usia mengikuti rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Menurut dia, selama ini banyak masyarakat Indonesia pergi ke luar negeri untuk memperoleh pelayanan kesehatan sehingga mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Oleh karena itu, dia berpandangan pemberian izin bagi rumah sakit asing untuk berinvestasi dan mendirikan cabang di Indonesia merupakan langkah penting yang memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas dan lebih murah.
Berikutnya, Budi mengatakan rumah sakit asing yang membuka cabang di Indonesia pun berpotensi memperbesar peluang kerja bagi tenaga kesehatan (nakes) dalam negeri.
“Kalau mereka buka rumah sakit di sini, ya pasti dong melibatkan tenaga kesehatan lokal. Itu justru menciptakan lapangan kerja bagi ratusan ribu nakes kita,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah Indonesia kini membuka sektor kesehatan untuk partisipasi asing, termasuk memperbolehkan rumah sakit dan klinik dari luar negeri membuka cabang di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan saat pertemuan dengan Presiden Dewan Eropa, António Costa, di Brussels pada Minggu (13/7).
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam dua tahun terakhir untuk meningkatkan keterlibatan asing di berbagai sektor strategis.
Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa jika perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa ditandatangani, maka rumah sakit dari Eropa pun berpeluang hadir di tanah air.
“Kecakapan bernegosiasi menunjukkan kepiawaian seorang pemimpin,” ujar Teddy melalui unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet), Rabu.
Pernyataan ini disampaikan menyusul keberhasilan Presiden Prabowo dalam menjalin komunikasi langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang berujung pada kesepakatan penurunan tarif impor produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.
Dalam unggahan itu, disebutkan bahwa Presiden Trump jarang melakukan negosiasi langsung dengan kepala negara, namun dengan Presiden Prabowo merupakan suatu keharusan.
Menurut Teddy, Presiden Prabowo secara konsisten mengedepankan pendekatan diplomasi langsung dalam berbagai forum internasional, termasuk dengan para pemimpin tertinggi negara maupun organisasi dunia.
“Dengan pengalamannya, Presiden Prabowo mengutamakan upaya negosiasi secara langsung dengan pemimpin tertinggi negara atau organisasi dunia,” kata dia.
Seskab Teddy menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, Indonesia telah mencatat dua capaian penting, yakni kesepakatan tarif 0 persen dengan Uni Eropa serta kesepakatan pengurangan tarif secara signifikan dari 32 persen menjadi 19 persen dengan Amerika Serikat
Pengurangan tarif impor dengan Amerika Serikat menjadi 19 persen ini menjadi salah satu yang terendah di Asia.
Diketahui, Indonesia dan Uni Eropa berhasil merampungkan negosiasi I-EU CEPA setelah keduanya berunding selama 10 tahun. Dokumen implementasi I-EU CEPA ditargetkan ditandatangani oleh dua belah pihak pada September 2025.
Selain itu, Presiden Trump juga mengumumkan bahwa tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden Prabowo.
“Indonesia akan membayar tarif 19 persen kepada Amerika Serikat untuk semua barang impor dari mereka ke negara kita,” ucap Trump.
Budi menyampaikan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, pengawasan dan stabilisasi harga beras merupakan kewenangan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Namun demikian, Kemendag tetap melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menyelesaikan masalah ini.
“Jadi kita bersama-sama, termasuk juga kasus beras ini, kami terus berkoordinasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan,” kata Budi di Jakarta, Rabu.
Berdasarkan hasil pengawasan, pengamatan dan pemantauan terhadap Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kemendag di 62 kabupaten/kota, ditemukan bahwa 30 dari 98 produk memiliki kuantitas yang tidak sesuai ketentuan atau ditolak hingga Maret 2025.
Sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut telah dilakukan pemberian sanksi administrasi kepada pelaku usaha pengemas beras yang berada di bawah pembinaan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) dan melakukan pembinaan secara daring pada 17 April 2025.
Selanjutnya, pada April 2025 Ditjen PKTN melakukan pembelian beras sebanyak 35 kemasan yang terdiri atas 34 beras kemasan 5 kg dan 1 beras kemasan 2,5 kg yang terdiri dari 10 merek.
Hasil pemeriksaan mutu terhadap 10 merek beras premium yang diolah datanya, hanya satu merek yang memenuhi persyaratan mutu beras premium, sedangkan sembilan merek lainnya tidak memenuhi persyaratan mutu, dan telah diberikan sanksi administrasi berupa Surat Teguran.
Lebih lanjut, dari hasil pemeriksaan rincian label beras dari 35 sampel beras kemasan, terdapat 29 sampel mempunyai nomor pendaftaran dan mencantumkan kelas mutu premium; sebanyak satu kemasan beras yang tidak terdapat nomor pendaftaran dan merupakan beras khusus; serta lima sampel beras tidak terdapat nomor pendaftaran dan tidak jelas kelas mutunya.
“Panjang Jalan Kamal yang di-hotmix sekitar 1,6 kilometer, lebarnya 6 meter. Pengerjaannya malam hari dari pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB, selesai dua minggu lagi,” ujar Ketua Sub Kelompok Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Beny Situmorang di Jakarta, Selasa.
Kini, kata Beny, pengerjaan berlangsung malam hari agar tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas, dengan didahului oleh pengupasan aspal lama.
Adapun ketebalan hotmix di lokasi sesuai dengan spesifikasi, di mana ketebalannya 4 dan 11 sentimeter (cm).
“(Panjang) 500 m itu tebalnya 4 cm, 500 sampai 1.600 m tebalnya 11 cm,” kata Beny.
Lebih lanjut ia menjelaskan, ketebalan hotmix akan dicek melalui uji lab independen setelah pengerjaan rampung.
“Pekerjaan sudah sesuai spek. Jadi, tidak ada tebal 0.8 cm, dan vendor tidak menjual aspal,” kata dia.
Kontraktor, tambah Beny, tidak menjual aspal ke warga di sekitarnya, dan kualitas aspalnya mempunyai kualitas yang bagus.
“Biasanya ada sekelompok orang atau biasa disebut oteng-oteng yang menjual aspalnya setelah kita selesai kerja. Dan kita juga tidak ada hubungan dengan kelompok tersebut. Kualitas aspalnya juga beda,” pungkas dia.
